Yusril: Transformasi digital harus didukung sistem keamanan tinggi

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan transformasi digital pemerintahan harus didukung sistem yang memiliki keamanan ANTARA News jogja 28 ...

September 23, 2026

Yusril: Transformasi digital harus didukung sistem keamanan tinggi

Rabu, 23 September 2026 21:41 WIB

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra (kanan) bersama Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi (kiri) dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (23/9/2026). ANTARA/Agatha Olivia Victoria

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan transformasi digital pemerintahan harus didukung sistem yang memiliki keamanan dan keandalan tinggi agar mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik.

Menurut Yusril, keamanan siber tidak semata-mata berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas serta menjaga kepercayaan publik.

"Saya meminta seluruh jajaran Kemenko Kumham Imipas untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang sama dalam menjaga keamanan informasi serta membangun tata kelola pemerintahan digital yang aman, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Meski Kemenko Kumham Imipas tidak terlalu banyak memproses atau memegang data pribadi masyarakat, Yusril mengatakan setidaknya lembaganya memiliki data pribadi para pegawai yang harus dihormati privasinya karena telah diatur undang-undang.

Oleh karena itu, lanjut Yusril, kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi langkah penting bagi Kemenko Kumham Imipas dalam memperkuat keamanan sistem elektronik, melindungi data pemerintah, serta memastikan setiap layanan digital dapat berjalan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kemenko Kumham Imipas memperkuat keamanan sistem elektronik dan tata kelola teknologi informasi melalui kerja sama strategis dengan BSSN dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis bagi Kemenko Kumham Imipas untuk memperkuat reformasi birokrasi sekaligus membangun penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, andal, terintegrasi, dan berintegritas.

Melalui nota kesepahaman yang berlaku selama lima tahun, yakni 2026–2031, Kemenko Kumham Imipas bersama BSSN akan memperkuat keamanan infrastruktur teknologi informasi, melakukan mitigasi terhadap potensi insiden siber, serta meningkatkan pelindungan aset dan data strategis pemerintah dari berbagai ancaman keamanan digital, termasuk peretasan dan kebocoran data.

Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menyampaikan keamanan harus menjadi bagian sejak tahap perencanaan, pembangunan, hingga pengembangan sistem elektronik.

"Dengan pendekatan tersebut, sistem yang dibangun dapat lebih terlindungi dari berbagai potensi ancaman siber serta memiliki keandalan dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Nugroho.

Ia mengatakan melalui kerja sama kedua belah pihak, BSSN memberikan masukan mengenai pengelolaan keamanan dalam sistem yang sedang berjalan sehingga dapat memiliki keandalan dan pengendalian sistem yang lebih akuntabel untuk dipertanggungjawabkan.

Sebaliknya, BSSN mendapatkan berbagai masukan dari Kemenko Kumham Imipas terkait dengan penguatan regulasi di bidang keamanan siber serta arahan terkait asesmen internal untuk menata prosedur operasional standar keamanan guna memenuhi standar hukum yang berlaku.

Sinergi Kemenko Kumham Imipas dan BSSN diharapkan menjadi fondasi dalam membangun ekosistem digital pemerintahan yang semakin aman dan terpercaya.

Kerja sama tersebut sekaligus mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif serta mendukung Visi Indonesia Emas 2045.