Warisan Sunyi Mohammad Natsir: Belajar Kenegarawanan di Tengah Demokrasi yang Gaduh | Retizen
Nabil Fakhry Politik | 2026-07-25 21:52:29 Di Tengah hiruk pikuk kehidupan politik yang semakin dipenuhi polarisasi, kriminalisasi wacana, dan menurunnya kualitas dialo...
Nabil Fakhry
Politik | 2026-07-25 21:52:29
Di Tengah hiruk pikuk kehidupan politik yang semakin dipenuhi polarisasi, kriminalisasi wacana, dan menurunnya kualitas dialog publik, bangs ini semakin kekurangan teladan tentang bagaimana berbeda tanpa bermusuhan. Kasus hukum yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, misalnya, sempat memantik perdebatan luas di kalangan akademisi hukum karena majelis hakim sendiri mengakui tidak ditemukan bukti niat jahat maupun keuntungan pribadi, sebelum akhirnya ia menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Nasib serupa, dengan nuansa berbeda, juga mewarnai polemik di sekitar tokoh-tokoh lain seperti Nadiem Makarim dan sejumlah aktivis kritis lain. Terlepas dari rumitnya masing-masing kasus, ada satu benang merah yang layak direnungkan bersama: demokrasi kita tampak semakin piawai menciptakan prosedur, tetapi semakin miskin keteladanan.
Di tengah kegelisahan semacam itu, nama Mohammad Natsir tiba-tiba kembali ramai dibicarakan. Awal Juli 2026, Prof Yusril Ihza Mahendra meraih gelar doktor filsafat di Universitas Indonesia lewat disertasi yang menafsir ulang pemikiran Natsir tentang relasi Islam dan negara, sebuah telaah filsafat dengan pendekatan hermeneutika fenomenalogis-eksistensial. Yang menarik bukan sekadar isi disertasinya, melainkan keberaniannya menempatkan Natsir setara dengan para pemikir besar politik: bila tradisi Barat punya Hobbes, Locke, atau Rawls, dan tradisi Islam punya Al-Farabi hingga Ibnu Khaldun, Yusril mempertanyakan mengapa Natsir belum ditempatkan dalam percakapan yang sama? Bagi Yusril, Natsir bukan sekadar negarawan atau politikus, melainkan seorang filsuf politik Indonesia yang selama puluhan tahun “terselip di rak buku yang keliru”. Sebagai mahasiswa Sejarah dan Peradaban Islam, saya kira inilah momentum yang tepat untuk membaca ulang sosok yang terlalu sering direduksi menjadi nama institusi dan foto di buku sejarah.
Dari Ruang Diskusi Bandung ke Republik
Mohammad Natsir tidak lahir sebagai pemikir jadi. Ia dibentuk oleh guru-guru yang secara sadar ia pilih sendiri. Dalam buku Pesan Perjuangan Seorang Bapak: Percakapan Antargenerasi (1989), hasil wawancara intensif kader-kadernya -Amien Rais, Kuntowijoyo, Endang Saifuddin Anshari, Yahya A. Muhaimin, dan Ahmad Watik Pratiknya- Natsir sendiri mengakui setidaknya tiga sosok yang paling membentuk pertumbuhan pemikirannya: Ahmad Hassan, H. Agus Salim, dan Ahmad Surkati.
Kepada Ahmad Hassan, ulama sekaligus guru utama Persatuan Islam (Persis), Natsir muda berguru agama sejak 1927. Bukan sekadar hafalan dalil, yang ia dapatkan dari A. Hassan adalah cara berpikir kritis dan berani berpolemik secara terbuka. Di ruang diskusi itulah Natsir mengasah nalar lewat perdebatan-perdebatan tajam soal Islam dan kebangsaan, termasuk dengan Soekarno muda dan sejumlah tokoh Kristen, sampai ia menolak beasiswa ke sekolah tinggi Belanda demi terus mendalami ilmu agama di bawah bimbingan gurunya. Dari Agus Salim, diplomat ulung yang piawai berbahasa dan berdiplomasi, Natsir belajar sisi lain dari perjuangan: bagaimana bersikap tenang, berpikir jernih, dan memimpin tanpa kehilangan substansi di tengah tekanan politik. Sementara dari Ahmad Surkati, tokoh pembaru pendidikan Islam pendiri Al-Irsyad, ia menyerap semangat modernisasi cara berpikir dan pengajaran umat. Tiga jalur pengaruh ini kemudian menyatu dalam diri Natsir: kedalaman agama, kematangan politik, dan visi Pendidikan, sebuah kombinasi yang semakin sulit kita temukan pada tokoh-tokoh masa kini.
Ulama, Pendidik, Politikus, sekaligus Negarawan
Rekam jejak Natsir memang jarang tertandingi dalam hal keragaman peran. Ia aktif di Jong Islamieten Bond dan Persis sejak remaja, mendirikan lembaga Pendidikan Islam (Pendis) di Bandung, memimpin Partai Islam Indonesia, lalu mendirikan Partai Masyumi pada 1945 sebagai jalur konstitusional perjuangan umat Islam. Ia pernah menjadi Menteri Penerangan dan Perdana Menteri Republik Indonesia (1950–1951), namun jasanya yang paling dikenang barangkali adalah Mosi Integral Natsir: gagasan yang mempersatukan kembali Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 1950. Di tengah negeri yang baru merdeka dan rawan pecah oleh sentimen kedaerahan, Natsir memilih jalan integrasi, bukan fragmentasi -sebuah pilihan politik yang mengutamakan keutuhan bangsa di atas kepentingan kelompok atau partainya sendiri.
Setelah Masyumi membubarkan diri (pasca dekrit presiden 1959) dan Natsir tersingkir dari panggung politik nasional, ia tidak berhenti berkontribusi. Lewat Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia yang ia dirikan, Natsir menjadi jembatan Indonesia dengan dunia Islam internasional, aktif di berbagai lembaga dari Rabithah Alam Islami di Makkah hingga menjadi Wakil Presiden World Muslim Congress. Karier internasional inilah yang membuktikan bahwa kenegarawanannya tidak bergantung pada jabatan formal. Ia tetap menjadi rujukan moral bangsa bahkan ketika kekuasaan sudah lama meninggalkannya -sesuatu yang sukar dibayangkan terjadi pada elite politik masa kini, yang kerap kehilangan relevansi begitu kehilangan kursi.
Studi Kasus: Berdebat Keras, Berteman Akrab
Bila ada satu babak dalam hidup Natsir yang paling pantas dijadikan pelajaran bagi kita hari ini, itu adalah caranya memperlakukan lawan politik sebagai manusia, bukan musuh yang harus dihabisi. Dengan Soekarno, Natsir pernah terlibat polemik panjang soal Islam dan kebangsaan sejak akhir 1930-an, bahkan lewat tulisan-tulisan yang saling menyerang gagasan di media. Namun begitu proklamasi dikumandangkan dan republik baru lahir dalam ancaman agresi Belanda, keduanya justru berjuang berdampingan; Natsir sendiri kelak menjadi Menteri penerangan (1946-1948), melahirkan Mosi Integral yang menyelamatkan republik dari disintegrasi bangsa, hingga menjadi Perdana Menteri dalam kabinet yang bertanggung jawab kepada Presiden Soekarno. Api polemik ideologis tidak lantas membakar habis kesediaan keduanya untuk bekerja sama demi bangsa yang lebih besar dari perbedaan mereka.
Kisah yang lebih dramatis terjadi dengan D.N. Aidit, Ketua CC PKI, musuh ideologis nomor satu Natsir di sidang Konstituante 1956–1959. Dalam biografi Mohammad Natsir: Kepribadian, Pemikiran, dan Perjuangan karya Lukman Hakiem, serta lewat penuturan langsung Natsir kepada Yusril Ihza Mahendra yang berulang kali disampaikan Yusril di berbagai forum, digambarkan betapa panasnya perdebatan keduanya soal dasar negara. Natsir bahkan pernah berterus terang kepada muridnya itu bahwa saking geramnya, ia sempat ingin mengangkat kursi dan menghempaskannya ke kepala Aidit di tengah sidang. Tetapi begitu sidang usai, suasana berubah total: Aidit-lah yang menyeduhkan kopi untuk Natsir di kantin gedung parlemen, menanyakan kabar istri Natsir yang tengah sakit, bahkan tak jarang memboncengkan Natsir pulang dengan sepeda dari kawasan Pejambon apabila tidak ada tumpangan. Kata Natsir sendiri, prinsipnya sederhana: berdebat boleh keras, tapi tidak boleh kasar. Disitulah kenegarawanan diuji: bukan Ketika berbicara kepada lawan, melainkan Ketika memperlakukan lawan dengan tetap bermartabat.
Yang menarik dari kisah ini bukan sekadar anekdotnya, melainkan apa yang ia perlihatkan tentang kematangan berpolitik: perbedaan ideologi yang setajam apa pun, bahkan antara seorang tokoh Islam dan pemimpin partai komunis yang kelak menjadi musuh negara, ternyata bisa dipisahkan dari relasi personal yang tetap santun dan manusiawi. Natsir tidak pernah menggunakan jalur di luar sidang untuk menjatuhkan lawan debatnya, dan sebaliknya, silaturahmi tidak pernah dijadikan alasan untuk melunakkan sikap ideologisnya di podium. Bandingkan dengan corak politik hari ini, ketika perbedaan pandangan kerap langsung diterjemahkan menjadi permusuhan dan ancaman, pemblokiran di media sosial, somasi, bahkan laporan pidana. Kisah Natsir dan Aidit mengajarkan bahwa ruang publik yang sehat justru membutuhkan keduanya sekaligus: keberanian berdebat keras demi prinsip, dan kerendahan hati untuk tetap memanusiakan orang yang berseberangan denganmu.
Kekuasaan yang Tahu Malu
Salah satu wasiat Natsir yang paling relevan diucapkannya adalah tentang penyakit batin. Ketika ditanya para cendekiawan muda tentang ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia, jawaban Natsir singkat namun tajam: bangsa ini, termasuk umat Islamnya, tengah dihinggapi “hubbud-dunya”, cinta dunia yang berlebihan. Menurutnya, penyakit itu relatif baru; ia tidak menjumpainya semasa revolusi maupun di awal Orde Lama. Cinta dunia inilah yang membuat siapa pun, sebesar apa pun gajinya, tidak pernah merasa cukup, dan pada akhirnya menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan atau menyingkirkan siapa saja yang dianggap mengganggu.
Yang membuat kritik itu berbobot adalah keteladanan Natsir sendiri. Ia dikenang sebagai menteri yang jasnya bertambal, tidak memiliki rumah pribadi, dan menolak hadiah mobil Chevrolet impala mewah dari pengusaha kaya raya. Bandingkan dengan realita hari ini, ketika pejabat publik justru sibuk membangun citra kesederhanaan di depan kamera sambil hidup jauh dari kata sahaja di baliknya. Bagi Natsir, kekuasaan bukan ladang untuk memuaskan hasrat memiliki, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan rasa malu-malu menggunakan kekuasaan untuk membungkam perbedaan.
Mengapa Natsir Relevan bagi Kita Hari Ini?
Sulit untuk tidak menghubungkan pemikiran Natsir dengan gejala yang kita saksikan sekarang: hukum yang terasa tajam ke kritikus tetapi tumpul ke lingkaran kekuasaan, kebijakan publik yang tiba-tiba dikriminalisasi begitu pengambil kebijakannya berseberangan secara politik, dan demokrasi prosedural yang lebih mengutamakan popularitas ketimbang kedalaman gagasan. Yusril, dalam kerangka tantangan-respons Arnold Toynbee yang ia pinjam untuk membaca Natsir, menunjukkan bahwa perdebatan tentang bagaimana agama, etika, dan kekuasaan seharusnya berelasi tidak pernah benar-benar selesai; ia terus berubah bentuk mengikuti zaman. Yang membedakan generasi Natsir dengan sebagian elite hari ini bukan soal punya kekuasaan atau tidak, melainkan soal kesediaan mempertanggungjawabkan gagasan secara terbuka, bukan menyembunyikannya di balik prosedur hukum atau jargon konstitusional.
Natsir pernah berpesan singkat kepada generasi penerusnya, sebuah kalimat yang kerap dikutip para kadernya di Persis: “Dulu kita berdakwah lewat politik, sekarang kita berpolitik lewat dakwah.” Kalimat itu bukan slogan kosong. Ia adalah pengingat bahwa politik semestinya menjadi jalan untuk menghadirkan nilai, bukan sekadar jalan untuk merebut dan mempertahankan kursi. Ketika politik kehilangan basis nilai itu, yang tersisa hanyalah pertarungan kepentingan yang dibungkus retorika Pancasila dan agama-persis fenomena yang membuat publik semakin sinis terhadap elitenya sendiri.
Menutup: Membaca Natsir Bukan sebagai Monumen
Sebagai mahasiswa Sejarah dan Peradaban Islam, saya percaya sejarah paling berguna bukan ketika ia dihafal sebagai deretan tanggal, melainkan ketika ia dijadikan cermin untuk membaca zaman kita sendiri. Mohammad Natsir bukan tokoh yang selesai di masa lalu. Ia adalah kerangka berpikir yang masih menagih jawaban dari generasi hari ini: bagaimana menjadi ulama sekaligus negarawan, bagaimana berkuasa tanpa kehilangan rasa malu, dan bagaimana mempertahankan republik tanpa mengorbankan mereka yang berani berbeda pendapat. Selama republik masih mencari teladan tentang bagaimana berkuasa tanpa kehilangan integritas, rak pemikiran Mohammad Natsir akan selalu layak dibuka kembali.
Wallahu a’lam bish-shawab
Referensi
Pratiknya, A.W. (2019). Pesan Perjuangan Seorang Bapak Percakapan Antar Generasi. Laznas Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia.
Hakim, L. (2019). Biografi Mohammad Natsir Kepribadian, Pemikiran, dan Perjuangan. Pustaka Al-Kautsar
pemberitaan disertasi Yusril Ihza Mahendra di FIB UI (Juli 2026) https://fib.ui.ac.id/2026/07/03/melalui-disertasi-penafsiran-kembali-pemikiran-mohammad-natsir-tentang-relasi-islam-dengan-negara-yusril-ihza-mahendra-raih-gelar-doktor-pada-program-studi-ilmu-filsafat-fib-ui/
artikel “Rak Filsafat Natsir” (Republika/Koran Sulindo) https://analisis.republika.co.id/berita/thn121415/rak-filsafat-natsir
Aba Natsir: Guru Politik Umat Islam” dan sejarah Persis (persis.or.id) https://persis.or.id/Khazanah/read/aba-natsir-guru-politik-umat-islam
liputan kontroversi vonis Tom Lembong dari Tempo, Hukumonline, dan CNA Indonesia
Mahfud MD Official. (2025, 20 Desember). Mahfud Vs Yusril di Posisi Berbeda. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=sa6ojp9caQQ&t=3486s
Gambar 1. Mohammad Natsir. https://wacaberita.com/biodata-mohammad-natsir-pahlawan-nasional/
Gambar 2. Natsir dan Bung Karno. https://dewandakwahjatim.com/2024/04/21/bung-karno-memuji-mohammad-natsir-sebagai-dai-bermutu-tinggi/
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.