Wamen ATR: Kepastian pertanahan jadi fondasi investasi - ANTARA News Papua Tengah
Tangerang Selatan (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan menyatakan kepastian hak atas tanah dan tata ruang menjadi fondasi penguatan iklim investas...
Tangerang Selatan (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan menyatakan kepastian hak atas tanah dan tata ruang menjadi fondasi penguatan iklim investasi di Provinsi Banten.
Ossy dalam Banten Investment Forum 2026 di Kota Tangerang Selatan, Jumat (9/10), mengatakan kejelasan status tanah mendukung transaksi dan pembiayaan, sedangkan tata ruang memberikan arah pemanfaatan wilayah.
“Pertanahan dan tata ruang memiliki peran penting sebagai bagian dari infrastruktur dasar perekonomian,” ujarnya.
Ia menjelaskan pelayanan pertanahan yang efisien turut memperlancar investasi di Banten yang memiliki keunggulan geografis, kawasan industri, serta infrastruktur transportasi dan logistik.
Berdasarkan data Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, sekitar 3,75 juta bidang tanah di provinsi tersebut telah bersertifikat.
Selain itu, nilai hak tanggungan yang didaftarkan hingga awal Oktober 2026 mencapai Rp58,87 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) layanan pertanahan sebesar Rp225,2 miliar.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tercatat sebesar Rp1,35 triliun.
“Ini menunjukkan pelayanan pertanahan turut berkontribusi terhadap penerimaan negara sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Banten,” katanya.
Ossy juga mendukung komitmen bersama Pemerintah Provinsi Banten, Kanwil BPN Banten, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Banten untuk memperkuat investasi.
Ia berharap kerja sama tersebut berfokus pada kepastian tata ruang, integrasi data untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, serta transformasi pelayanan guna meningkatkan kepercayaan publik.
Salah satu capaian yang disebutnya ialah integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah dan Nomor Objek Pajak (NOP) untuk mendukung peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah.
“Semoga komitmen bersama ini bisa berjalan dengan baik dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujar Ossy.
Forum tersebut dihadiri Gubernur Banten Andra Soni, Kepala Kanwil BPN Banten Harison Mocodompis, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Banten Sofwan Kurnia.
Kegiatan itu mempertemukan unsur pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan investor untuk membahas investasi berkualitas serta penguatan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah di Banten.
Pewarta: Redaksi
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.