Wabendum HMI Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pajak di Banjarmasin
AKURAT.CO Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat, transparan, dan tidak tebang pilih dalam mengusut dugaan korupsi pajak yang menyeret nama k...
AKURAT.CO Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat, transparan, dan tidak tebang pilih dalam mengusut dugaan korupsi pajak yang menyeret nama korporasi besar Grup Adaro.
Wakil Bendahara Umum PB HMI, Saeful Bahri, menyatakan, penegakan hukum tidak boleh mandul atau berhenti hanya pada level operator atau pejabat teknis di lapangan.
Menurutnya, KPK harus berani menyentuh lingkaran kekuasaan tertinggi di dalam korporasi yang menikmati atau merestui aliran kebijakan tersebut.
"Negara tidak boleh kalah di hadapan oligarki dan korporasi raksasa. Ketika KPK menemukan indikasi kuat hingga melakukan penggeledahan dan penyitaan terkait dugaan suap pajak yang melibatkan lingkaran Grup Adaro, maka pemeriksaan terhadap figur kunci di dalamnya menjadi sebuah keharusan yang mutlak demi tegaknya keadilan hukum," jelas Saeful Bahri, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Desakan tersebut mengemuka seiring langkah KPK yang sedang membongkar sengkarut dugaan suap dan pengurusan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Baca Juga: KPK Geledah Kantor Bappenda dan BKPSDM Bogor, Sita Dokumen Pemotongan Insentif Pajak
Saeful Bahri menilai bahwa sektor sumber daya alam dan perpajakan sering kali menjadi lumbung kebocoran penerimaan negara, akibat praktik culas oknum pengusaha yang berkolusi dengan aparatur pajak.
Menurutnya, kerugian negara dari sektor ini berdampak langsung pada tergerusnya hak-hak publik dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa memandang status sosial maupun kekuatan finansial pihak yang bersangkutan.
Dalam kesempatan tersebut, Saeful Bahri menyampaikan tiga poin penting dalam menyikapi kasus tersebut. Pertama, ia mengapresiasi langkah tegas KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi pajak di KPP Madya Banjarmasin.
"Meminta KPK secara resmi memanggil dan memeriksa (inisial) BT. Guna memastikan apakah terdapat keterlibatan, restu, atau pengetahuan struktural terkait praktik lancung pengurusan pajak korporasi," tuturnya.
Selain itu, PB HMI juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, dan pemuda untuk bersama-sama mengawal proses hukum ini, agar terhindar dari intervensi politik maupun tekanan kapital.
Baca Juga: Usut Korupsi Restitusi Pajak, KPK Panggil Mantan Kadiv Pajak Adaro
"Kami percaya KPK hari ini masih memiliki independensi. PB HMI bersama seluruh jejaring kepemudaan dan mahasiswa akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas," tegas Saeful Bahri.