Ungkap Risiko Penyalahgunaan AI hingga Ancaman Geopolitik ke Industri Keuangan RI, Begini Solusi OJK
Jakarta, VIVA – Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sophia Wattimena menekankan, dalam menghadapi berbagai risiko global yang naik kompleks di dunia hari ini, industri keuangan Indonesia har...
Jakarta, VIVA – Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sophia Wattimena menekankan, dalam menghadapi berbagai risiko global yang naik kompleks di dunia hari ini, industri keuangan Indonesia harus terus memperkuat penerapan aspek tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan atau Governance, Risk, and Compliance (GRC).
Baca Juga
Dia menjelaskan, tujuannya adalah supaya industri keuangan nasional bisa lebih adaptif, atas berbagai risiko dan tantangan yang ada saat ini seperti misalnya risiko siber, penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI), perubahan regulasi, ketidakpastian geopolitik, hingga perubahan iklim.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada tata kelola yang mampu menerjemahkannya menjadi hasil nyata bagi masyarakat," kata Sophia dalam Risk and Governance Summit (RGS) 2026, di Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026.
Baca Juga
Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena.
Photo :
- Raden Jihad Akbar/VIVA.
Tak hanya sebagai instrumen kepatuhan, Sophia mengatakan bahwa penerapan dan penguatan aspek GRC juga telah menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan organisasi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Baca Juga
Terlebih, penguatan GRC ini juga sejalan dengan Astacita ketujuh pemerintah Presiden Prabowo, yang menitikberatkan pada reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan, tata kelola yang baik menjadi fondasi bagi kredibilitas kelembagaan, kepastian berusaha, dan peningkatan kepercayaan investor.
Menurutnya, konsep future-ready governance harus mampu mengantisipasi risiko sebelum berkembang menjadi krisis.
"Terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, volatilitas pasar keuangan, dan gangguan rantai pasok global yang membentuk risiko semakin kompleks dan saling terhubung," ujar Ferry.
Hal serupa juga diutarakan oleh Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah. Menurutnya, transformasi digital harus menjadi pengungkit peningkatan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"Digitalisasi bukanlah tujuan akhir. Digital merupakan pengungkit bagi seluruh sektor ekonomi. Karena itu, transformasi digital harus menjadi katalis peningkatan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
RGS 2026 diselenggarakan OJK dengan tema Future-ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity, sebagai forum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Halaman Selanjutnya
Mulai dari pihak regulator, industri jasa keuangan, akademisi, dan pemangku kepentingan, dalam upaya bersama untuk membangun tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang lebih efektif guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.