UMS dan BPJS Kesehatan bahas sinergi pengembangan kurikulum jaminan sosial

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Muhammadiyah Surakarta (UMS) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggelar diskusi penjajakan peluang sinergi dan ANTARA News jateng peristiwa ...

October 24, 2026

UMS dan BPJS Kesehatan bahas sinergi pengembangan kurikulum jaminan sosial

Sabtu, 24 Oktober 2026 17:43 WIB

Wakil Rektor IV UMS Prof. dr. Dr. Em Sutrisna, M.Kes. ANTARA/HO-UMS

Solo (ANTARA) - Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Muhammadiyah Surakarta (UMS) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggelar diskusi penjajakan peluang sinergi dan pengembangan Kurikulum Jaminan Sosial (Kurjamsos), Sabtu.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang B2 Lantai 2 Edutorium KH Ahmad Dahlan UMS ini membahas peluang kolaborasi dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan inovasi di bidang jaminan sosial, khususnya jaminan kesehatan.

Diskusi tersebut dipandu oleh Sekretaris Universitas Andy Dwi Bayu Bawono, S.E., M.Si., Ph.D., serta dihadiri oleh perwakilan UMS dan BPJS Kesehatan. Kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari kuliah umum sebelumnya sekaligus langkah awal untuk menjajaki integrasi materi jaminan sosial ke dalam kurikulum dan pembelajaran di lingkungan perguruan tinggi.

Dalam pertemuan itu, Wakil Rektor IV UMS Prof. dr. Dr. Em Sutrisna, M.Kes., menyampaikan bahwa UMS memiliki peluang besar untuk mengembangkan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, terutama melalui berbagai program studi di bidang kesehatan. Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat dikembangkan melalui penguatan materi perkuliahan, penyusunan kurikulum, serta keterlibatan tenaga ahli dalam proses pembelajaran.

Ia menjelaskan UMS memiliki sejumlah program pendidikan di bidang kesehatan yang berpotensi menjadi ruang pengembangan materi jaminan sosial. Integrasi tersebut tidak hanya dapat dilakukan melalui perkuliahan umum, tetapi juga dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan masing-masing program studi.

“Langkah selanjutnya adalah bagaimana materi jaminan kesehatan ini dapat diintegrasikan ke dalam berbagai program studi. Harapannya, kerja sama ini tidak berhenti pada kuliah umum, tetapi dapat dikembangkan menjadi bagian dari kurikulum,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan periode 2026-2031 Dr. dr. Sutopo Patria Jati, M.M., M.Kes., menegaskan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan sistem jaminan kesehatan melalui penelitian dan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menjelaskan BPJS Kesehatan membuka peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui riset tematik dan pengembangan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan jaminan kesehatan. Menurutnya, hasil penelitian diharapkan tidak hanya berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi juga dapat diterapkan untuk memperbaiki sistem pelayanan dan menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Manfaat penelitian bukan hanya pada publikasi atau nilai prestise akademiknya, tetapi bagaimana hasilnya dapat memberikan dampak langsung terhadap sistem kesehatan dan masyarakat yang kami layani,” jelasnya.

Sutopo menambahkan pengembangan inovasi perlu melibatkan perguruan tinggi, tenaga profesional, dan berbagai pihak terkait agar solusi yang dihasilkan dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Salah satu persoalan yang dapat menjadi perhatian bersama ialah keberlanjutan kepesertaan dan pembayaran iuran jaminan kesehatan, yang membutuhkan pendekatan kreatif dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta keberlangsungan sistem.

Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan layanan kesehatan. Menurutnya, kolaborasi dengan perguruan tinggi dapat menjadi ruang untuk mengembangkan gagasan, model pelayanan, dan inovasi yang berbasis bukti serta dapat diimplementasikan.

Dalam sesi diskusi, Dekan Fakultas Kedokteran (FK) UMS Dr. dr. Flora Ramona Sigit Prakoeswa, M.Kes., Sp.DVE., Dipl.STD-HIV/AIDS., FINSDV., FAADV., menyampaikan pandangan mengenai peluang pengembangan materi jaminan sosial dalam pendidikan kedokteran dan pendidikan dokter spesialis.

“Kita harus menyoroti pentingnya menghubungkan pembelajaran dengan kebutuhan praktik pelayanan kesehatan, termasuk melalui materi yang relevan dengan manajemen fasilitas pelayanan kesehatan,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Sutopo menekankan perlunya pengembangan kompetensi yang terarah dan didukung bukti ilmiah. Ia berharap kolaborasi pendidikan dapat mendorong lahirnya inovasi yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga teruji manfaatnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Wakil Rektor I UMS Prof. Ihwan Susila, S.E., M.Si., Ph.D., dalam penutupan diskusi menyampaikan bahwa pengembangan Kujamsos perlu memperhatikan capaian pembelajaran serta kebutuhan mahasiswa dalam memahami sistem jaminan sosial secara menyeluruh.

Menurutnya, materi pembelajaran dapat mencakup aspek mendasar, seperti regulasi, prinsip penyelenggaraan jaminan sosial, kepesertaan, pembiayaan, dan mekanisme penjaminan. Materi tersebut selanjutnya dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik program studi dan kebutuhan bidang profesi masing-masing.

Ia juga menekankan bahwa kurikulum perlu dievaluasi dan diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan kebijakan serta persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan jaminan sosial.

“Materi yang bersifat umum dapat menjadi dasar pembelajaran, kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing program studi. Dengan demikian, kurikulum dapat terus diperbarui mengikuti isu-isu yang relevan,” ujarnya.

Melalui diskusi ini, UMS dan BPJS Kesehatan diharapkan dapat merumuskan peluang kerja sama yang lebih konkret dalam pengembangan Kurjamsos. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai sistem jaminan sosial sekaligus mendorong kontribusi perguruan tinggi melalui pendidikan, penelitian, dan inovasi bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.