UI dorong reformasi sistem pemilu untuk perkuat representasi politik - ANTARA News Megapolitan
Depok (ANTARA) - Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) mendorong reformasi pemilu untuk representasi politik yang responsif. Dekan FISIP UI Evi Fitriani...
Depok (ANTARA) - Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) mendorong reformasi pemilu untuk representasi politik yang responsif.
Dekan FISIP UI Evi Fitriani di Depok, Rabu mengatakan bahwa kualitas demokrasi sangat bergantung pada rancangan sistem pemilu dan representasi politik yang dihasilkan.
“Dalam alam demokrasi, kualitas pemilu, hasil demokrasi, dan proses demokratisasi yang ingin kita bangun sangat bergantung pada bagaimana sistem pemilu dirancang dan bagaimana representasi politik diwujudkan. Oleh karenanya, peningkatan kualitas pemilu dan representasi politik menjadi bagian penting dalam membangun demokrasi Indonesia yang lebih baik,” ujarnya.
Guru Besar perempuan pertama di bidang Ilmu Hubungan Internasional di Indonesia tersebut menambahkan pula bahwa FISIP UI memiliki tanggung jawab akademik untuk terus memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan politik Indonesia.
Menurutnya, kampus harus menjadi ruang terbuka bagi pertukaran gagasan dan pandangan kritis.
“FISIP UI adalah tempat di mana setiap orang dapat menyampaikan pemikirannya secara bebas. Namun, kebebasan tersebut harus senantiasa disertai dengan data, argumen, dan logika yang kuat,” tegasnya.
Dalam pemaparannya secara daring, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Wamendagri RI), Bima Arya Sugiarto, menyampaikan terdapat 24 isu krusial dalam pembahasan revisi UU Pemilu, mulai dari netralitas penyelenggara, masa jabatan, perekrutan anggota DKPP, keterpaduan jadwal pileg-pilpres-pilkada, sistem pemilu dan otonomi daerah, hingga ketentuan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
Ia menekankan pentingnya pembenahan proses pencalonan sebagai tahapan hulu yang menentukan kualitas kandidat dan representasi politik.
“Apakah kita akan mempertahankan sistem pemilu terbuka, beralih ke sistem tertutup, atau menggunakan sistem campuran, semuanya harus kembali pada pertanyaan mendasar: sejauh mana sistem tersebut mampu meningkatkan kualitas representasi politik, memperkuat keterwakilan daerah, dan memperbaiki penyelenggaraan sistem kepartaian,” ujarnya.
Pewarta: Feru Lantara
Uploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.