Trump Tuding China Intervensi Pemilu AS, Kuasai 220 Juta Data Pemilih

Bagikan: JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuding China mencuri 220 juta berkas pemilih AS s...

July 17, 2026

Bagikan:

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuding China mencuri 220 juta berkas pemilih AS sejak siklus pemilihan umum 2020 dalam "pembobolan data pemilu terbesar dalam sejarah".

Dalam pidato yang disiarkan,Kamis, 16 Juli malam waktu setempat, Trump mengumumkan penyingkapan data intelijen yang disebutnya membuktikan intervensi asing besar-besaran dan kerentanan parah dalam sistem pemilu AS.

Mengutip data CIA, Trump mengatakanpada pertengahan 2018, atau pada masa jabat pertamanya sebagai presiden, Partai Komunis China (PKC) menetapkan kebijakan untuk "memanfaatkan semua elemen domestik dan asing" untuk melawannya.

Hal tersebut menurut Trump dilakukan agar jumlah suara yang memilihnya kembali dalam pemilu presiden 2020 berkurang, supaya dirinya mengundurkan diri, atau supaya dirinya gagal terpilih lagi.

Dia menyebut puluhan berkas laporan penting dari CIA dan Badan Keamanan Nasional (NSA) terkait intervensi pemilu AS oleh China saat itu tidak diungkapkan kepadanya.

Trump menuduh pemerintah China berupaya mencari jurnalis AS yang membuat laporan jelek tentangnya dan mencoba memberi imbalan finansial kepada mereka untuk melanjutkan hal tersebut.

"Sebagaimana sebuah asesmen, kami menyimpulkan lawan-lawan AS, termasuk setidaknya Rusia, China, Iran, Korea Utara, dan kelompok non-negara lainnya, memiliki kemampuan menggembosi infrastruktur pemilu AS," kata dia dilansir ANTARA dari Anadolu, Jumat, 17 Juli.

Presiden AS mengklaim pengungkapan ini menunjukkan sistem pemilu yang "sangat rusak dan rentan" sehingga tidak ada satu pun yang dapat mempertahankannya.

"Ratusan juta berkas pemilih AS saat ini ada di tangan pemerintah asing," kata Trump.

Ia kemudian mengatakan meski dengan ratusan ribu individu non-warganegara dan yang sudah meninggal masih belum dihapus dari daftar pemilih, masih belum ada peraturan nasional yang mewajibkan identitas atau bukti kewarganegaraan AS untuk pemilu.

"Besok, Menteri Keamanan Dalam Negeri Markwayne Mullin akan melangsungkan taklimat untuk menjabarkan hasil kerja departemennya yang mengkonfirmasi kerentanan siber dalam sistem pemilu elektronik kita," kata dia.

Ia mengatakan departemen tersebut juga akan menyampaikan potensi masalah di wilayah masing-masing kepada para gubernur, senator, dan anggota DPR AS.

"Tetapi yang terpenting, dalam mengatasi krisis keamanan pemilu seperti ini, Kongres sepatutnya mengesahkan 'UU Selamatkan Amerika'," kata Trump, merujuk pada RUU yang mewajibkan bukti kewarganegaraan bagi pemilih tetapi tertahan di Kongres AS.