Trump digugat terkait penjualan layanan akses prioritas Truth Social - ANTARA News Jambi
New York City (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump digugat oleh dua organisasi media pada Rabu (12/8) terkait layanan kontroversial yang menjual akses lebih awal ke unggahannya di Truth Social....
New York City (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump digugat oleh dua organisasi media pada Rabu (12/8) terkait layanan kontroversial yang menjual akses lebih awal ke unggahannya di Truth Social.
Pihak penggugat, yakni media berita AS The Intercept dan organisasi nirlaba Freedom of the Press Foundation (FPF), menuduh layanan berbayar Truth Social itu melanggar dua ketentuan Konstitusi, yakni hak berdasarkan Amendemen Pertama untuk mengakses komentar presiden dengan syarat yang setara dengan anggota pers dan masyarakat umum lainnya, serta larangan dalam Amendemen Kelima terkait penerapan syarat yang tidak wajar untuk memperoleh manfaat dari pemerintah.
Para penggugat menyatakan penundaan akses ke pernyataan presiden akan merugikan kemampuan mereka dalam menghasilkan atau mendukung karya jurnalistik, demikian dilansir The Wall Street Journal pada Rabu.
"Tindakan seorang presiden yang menjual akses prioritas ke berita yang dia hasilkan sendiri demi keuntungan perusahaan swasta yang dikendalikannya merupakan tindakan korup dan inkonstitusional yang sangat mencolok, yang bahkan tak terbayangkan oleh siapa pun beberapa tahun yang lalu," ujar Seth Stern, kepala advokasi di FPF.
"Tidak ada yang lebih bertolak belakang dengan semangat pers yang bebas dan independen selain tindakan presiden yang memungut bayaran untuk akses lebih awal ke pengumuman publiknya," kata David Bralow selaku penasihat umum The Intercept.
Layanan berbayar Truth Social yang bernama Truth API itu memungkinkan pelanggan menerima unggahan Trump beberapa detik sebelum unggahan tersebut muncul bagi masyarakat umum.
Dalam upaya untuk menghalangi rencana tersebut, kedua organisasi itu menyatakan bahwa momen-momen tersebut krusial mengingat unggahan Trump sering kali memengaruhi saham, minyak, dan pasar keuangan lainnya dengan pengumuman mengenai kebijakan pemerintah, tindakan militer, serta keputusan-keputusan lain, seperti yang terlihat dalam konflik di Timur Tengah dan penerapan kembali kebijakan tarif AS.
Banyak perusahaan investasi besar telah mengembangkan sistem otomatis untuk memantau Truth Social, mendeteksi kata kunci penting dan mengambil tindakan, yang kerap terjadi dalam hitungan detik, seperti membuka atau membatalkan posisi, menurut laporan The Wall Street Journal, yang mengutip keterangan para trader.
Peninjauan The Wall Street Journal terhadap data perdagangan menunjukkan betapa cepatnya sejumlah trader bereaksi terhadap komentar daring sang presiden. Menurut data dari DTN, sebuah perusahaan data dan teknologi global, para investor memperdagangkan lebih dari 2 juta saham dalam kurun waktu satu menit setelah dua unggahan Trump mengenai Iran pada Juni. Aktivitas perdagangan tersebut memicu fluktuasi lebih dari 2 persen pada hampir dua lusin saham sektor energi dan industri.
Menurut laporan BBC, pihak penggugat berargumen bahwa pengaturan tersebut secara tidak adil memberikan keuntungan bagi pihak yang mampu membayar, menciptakan sistem di mana informasi yang sensitif terhadap pasar lebih dahulu sampai ke tangan pengguna yang membayar.
Trump Media and Technology Group (TMTG), perusahaan induk Truth Social, mengumumkan bahwa Truth API mematok biaya hingga 100.000 dolar AS (1 dolar AS = Rp17.882) per bulan untuk akses awal ke 10 akun Truth Social terkemuka, termasuk akun Trump sendiri, atau 60.000 dolar AS per bulan jika pengguna berlangganan selama tiga tahun.
Trump memiliki jumlah pengikut terbanyak di platform tersebut, dengan sekitar 13 juta pengikut, sementara putra sulungnya, Donald Trump Jr., menduduki peringkat kedua dengan sekitar 7,5 juta pengikut.
Akun-akun lain yang ditawarkan melalui Truth API mencakup akun Wakil Presiden AS JD Vance, Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS Robert F. Kennedy Jr., Direktur FBI Kash Patel, serta Gedung Putih itu sendiri, menurut dokumen pengaduan tersebut.
Layanan tersebut diluncurkan di saat TMTG, yang merupakan perusahaan publik, mencatat kerugian senilai ratusan juta dolar setiap kuartalnya dan harga sahamnya anjlok hingga di bawah 10 dolar AS dari 62 dolar AS tak lama setelah melantai di bursa saham dua tahun lalu.
Trump merupakan pemegang saham terbesar TMTG, dengan kepemilikan saham sebesar 41,3 persen yang bernilai sekitar 950 juta dolar AS, yang dipegang melalui Donald J. Trump Revocable Trust miliknya. Putra sulungnya, Donald Trump Jr., menjabat sebagai direktur TMTG dan mengelola perwalian tersebut, sementara sang presiden merupakan satu-satunya penerima manfaat dari perwalian itu, tulis laporan BBC.
Bahkan sebelum layanan API baru tersebut diluncurkan, lembaga pengawas etika telah mengkritik unggahan Trump di Truth Social sebagai upaya terang-terangan untuk meraup keuntungan dari jabatan kepresidenan, mengaitkannya dengan berbagai usaha komersial lainnya, termasuk yang berkaitan dengan mata uang kripto. Menurut laporan AP, sebelumnya pada tahun ini sang presiden menyerahkan laporan pengungkapan keuangan tahunan wajib yang menunjukkan dirinya telah memperoleh pendapatan lebih dari 1 miliar dolar AS pada 2025 dari bisnis kripto baru yang berada di bawah regulasi pemerintahannya.
The Wall Street Journal melaporkan bahwa sejumlah perusahaan perdagangan termasuk di antara pelanggan-pelanggan pertama layanan tersebut, dengan lebih dari 10 pelanggan telah mendaftar. Dalam bisnis ini, kemampuan mengakses data beberapa nanodetik lebih cepat dibandingkan pesaing dapat memberikan keuntungan yang signifikan.
"Skema ini sangat korup," ungkap kedua organisasi tersebut dalam pengaduan mereka. "Presiden berpotensi memperoleh keuntungan finansial dengan memberikan informasi pemerintah yang 'mampu menggerakkan pasar' kepada pihak-pihak yang bersedia dan mampu membayar perusahaan pribadinya."
Rencana tersebut juga menuai kecaman dari para anggota parlemen Partai Demokrat, yang mendesak dilakukannya penyelidikan terhadap layanan tersebut oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS.
Pewarta: Xinhua
Uploader : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.