TP2DD Jatim raih penghargaan provinsi terbaik se-Jawa Bali 2026
Surabaya (ANTARA) - Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan Provinsi Terbaik 2026 kawasan Jawa-Bali dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)....
Surabaya (ANTARA) - Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan Provinsi Terbaik 2026 kawasan Jawa-Bali dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Atas diterimanya penghargaan ini, capaian ini harus menjadi pemompa semangat untuk terus memperluas manfaat transformasi digital bagi masyarakat. Jangan sampai digitalisasi hanya menjadi perubahan cara kerja, tetapi harus benar-benar menghadirkan kemudahan dan nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Jumat.
Penghargaan tersebut diterima Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mewakili Khofifah dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9).
Kegiatan tersebut dirangkai dengan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026 yang berlangsung pada 24-26 September 2026.
Khofifah mengatakan transformasi digital tidak cukup hanya mengubah mekanisme pelayanan dari manual menjadi elektronik, tetapi harus membangun ekosistem yang memberikan manfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah.
“Digitalisasi tidak boleh berhenti pada bagaimana pemerintah melakukan transaksi secara elektronik. Yang lebih penting adalah bagaimana transformasi ini memberikan manfaat yang lebih luas, baik bagi masyarakat, pelaku UMKM, dunia usaha, maupun pemerintah sendiri,” katanya.
Menurut dia, manfaat tersebut dapat diwujudkan melalui pelayanan publik yang lebih mudah dan cepat, transaksi yang semakin efisien, pencatatan yang lebih baik, serta terbukanya akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan ekonomi dan keuangan.
Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, perbankan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperluas ekosistem digitalisasi.
“Keberhasilan digitalisasi daerah bukan pekerjaan satu institusi. Pemerintah, Bank Indonesia, perbankan, dunia usaha, pemerintah kabupaten/kota, hingga masyarakat memiliki peran masing-masing. Karena itu, sinergi ini akan terus kita perkuat agar manfaat digitalisasi semakin luas,” ujarnya.
Khofifah menambahkan perkembangan teknologi harus diikuti kemampuan pemerintah daerah beradaptasi agar digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi pemerintahan, tetapi juga memperluas akses masyarakat, memperkuat UMKM, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.