Sinergi Pemprov-DPRD Papua Pegunungan jadi pilar pemerintahan transparan
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdarov) Papua Pegunungan (Papeg) Wasuok D Siep mengatakan sinergi antara pemerintah provinsi (Pemprov) dan DPRD setempat menjadi ANTARA News papua 8 ...
Sinergi Pemprov-DPRD Papua Pegunungan jadi pilar pemerintahan transparan
Jumat, 7 Agustus 2026 06:42 WIB
Penjabat Sekda Provinsi Papua Pegunungan Wasuok D Siep (kiri) menyerahkan laporan pertanggungjawaban LKPD pada acara pembukaan rapat paripurna pembahasan rancangan Perda Papua Pegunungan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 kepada Ketua DPR Papua Pegunungan Yos Elopere (dua kiri), Wakil Ketua I DPR Papua Pegunungan Hengky Yikwa (tiga kiri) dan Wakil Ketua II DPR Papua Pegunungan Terius Yigibalom (kanan), di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Kamis (6/8/2026). ANTARA/Yudhi Efendi
Wamena (ANTARA) - Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdarov) Papua Pegunungan (Papeg) Wasuok D Siep mengatakan sinergi antara pemerintah provinsi (Pemprov) dan DPRD setempat menjadi pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat di daerah setempat.
"Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi pilar utama dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat di daerah ini," kata Wasuok D. Siep pada rapat paripurna pembahasan rancangan peraturan daerah (perda) Papua Pegunungan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. di Wamena, Kamis.
Dia mengatakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (good governance).
Dia menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 disusun berdasarkan audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Papua Pegunungan tahun 2025, yaitu dengan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
“Kami mengharapkan agar hasil pemeriksaan BPK dapat dimanfaatkan oleh pimpinan dan anggota DPR Papua Pegunungan dalam rangka melaksanakan fungsinya, baik anggaran, legislasi dan pengawasan, termasuk melakukan pembahasan rancangan perda pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun 2025 maupun pembahasan dan penetapan rancangan perda perubahan APBD tahun 2026,” ujarnya.
Dia menjelaskan secara garis besar realisasi APBD tahun anggaran 2025 terbagi tiga, di antaranya realisasi pendapatan daerah, realisasi belanja daerah dan pembiayaan daerah.
Target pendapatan daerah Rp1,96 triliun dan terealisasi Rp1,81 miliar. Capaian ini bersumber dari pendapatan asli daerah, dana transfer pemerintah pusat dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sedangkan belanja daerah dari total pagu anggaran Rp2,12 triliun, telah terealisasi Rp1,95 triliun yang mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
Dia mengatakan Pemprov Papua Pegunungan berupaya mengoptimalkan kualitas belanja agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak langsung kepada perekonomian serta pelayanan publik.
Selain itu, penerimaan pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp155,79 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan terealisasi Rp155,79 miliar sehingga diperoleh sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun anggaran 2025 sebesar Rp10,96 miliar.
"Rincian angka-angka ini beserta program pembangunan yang telah dilaksanakan baik di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat, semua itu telah tertuang secara komprehensif dalam dokumen rancangan perda yang kami serahkan,” ujarnya.
Pewarta : Yudhi Efendi
Editor:
Hendrina Dian Kandipi
COPYRIGHT © ANTARA 2026