Sekjen baru dan harapan terjadinya reformasi PBB
Tuntutan reformasi organisasi bukan berarti Indonesia tak lagi percaya pada organisasi internasional ituJakarta (ANTARA) - Antonio Guterres segera mengakhiri masa jabatnya sebagai Sekretaris Jenderal Perserikat...
Tuntutan reformasi organisasi bukan berarti Indonesia tak lagi percaya pada organisasi internasional itu
Jakarta (ANTARA) - Antonio Guterres segera mengakhiri masa jabatnya sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan penggantinya akan resmi betugas pada 1 Januari 2027.
Ada tujuh kandidat yang bersaing untuk menggantikan Guterres, yaitu Carolyn Rodrigues-Birkett yang dinominasikan Guyana, Rebeca Grynspan oleh Kosta Rika, María Fernanda Espinosa Garcés oleh Antigua dan Barbuda, Ivonne A-Baki oleh Tonga, Rafael Grossi oleh Argentina, Macky Sall oleh Burundi, serta Olara Otunnu oleh Uganda.
Nasib mereka kini berada di tangan para anggota Dewan Keamanan PBB yang berwenang menetapkan calon sekjen pilihan mereka yang kemudian akan disetujui Majelis Umum PBB.
Siapapun yang terpilih sebagai Sekjen PBB, dia dituntut untuk mampu menavigasi kepentingan berbagai negara di dunia serta memobilisasi upaya mengatasi tantangan global seperti konflik kawasan, krisis iklim, dan kemajuan pesat kecerdasan artifisial.
Sekjen yang baru juga harus cakap menakhodai organisasi sebesar PBB di tengah permasalahan anggaran, gejolak relasi dengan negara anggota, hingga tuntutan reformasi organisasi secara menyeluruh.
Sebagaimana dikatakan Juru Bicara II Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl A Mulachela, Indonesia memiliki pesan khusus yang akan disampaikan bersama negara-negara sepemikiran kepada Sekjen PBB baru.
“Yang ingin disampaikan adalah kami ingin melihat kesenjangan antara komitmen PBB dengan kapasitas yang dimilikinya semakin tipis,” kata Nabyl.
Ia menegaskan bahwa Indonesia akan terus mengusahakan supaya pesan tersebut sampai langsung kepada Sekjen PBB yang baru, dan kemudian akan mendorong realisasi komitmen tersebut di masa jabatan sang Sekjen.
Salah satu fokus tuntutan reformasi PBB dari negara-negara anggotanya saat ini ditujukan pada perombakan Dewan Keamanan, termasuk hak istimewa anggotanya. Mandeknya upaya penyelesaian konflik di DK PBB, seperti konflik Israel-Palestina serta agresi Israel ke Jalur Gaza sejak 2023, semakin menunjukkan urgensi perubahan pada institusi PBB itu.
Antonio Guterres bahkan termasuk pihak yang mengakui bahwa DK PBB saat ini tak lagi representatif, sehingga harus direformasi.
“Ada tiga anggota dari Eropa di sana. Tiga dari lima anggota tetap. Padahal, Eropa tidak mewakili tiga perlima dari negara-negara di dunia," kata Antonio Guterres dalam pernyataannya beberapa hari lalu.
Ada sejumlah opsi yang ditawarkan dalam reformasi DK PBB, seperti penambahan jatah anggota tetap untuk perwakilan Afrika serta negara-negara berpengaruh seperti Brasil dan India. Kemudian, usulan penangguhan hak veto terhadap kasus kekejaman massal seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Inisiatif
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.