Sekjen baru dan harapan terjadi reformasi PBB
Antonio Guterres segera mengakhiri masa jabatnya sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan penggantinya akan resmi betugas pada 1 Januari ANTARA News ntt 10 ...
Jakarta (ANTARA) - Antonio Guterres segera mengakhiri masa jabatnya sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan penggantinya akan resmi betugas pada 1 Januari 2027.
Ada tujuh kandidat yang bersaing untuk menggantikan Guterres, yaitu Carolyn Rodrigues-Birkett yang dinominasikan Guyana, Rebeca Grynspan oleh Kosta Rika, María Fernanda Espinosa Garcés oleh Antigua dan Barbuda, Ivonne A-Baki oleh Tonga, Rafael Grossi oleh Argentina, Macky Sall oleh Burundi, serta Olara Otunnu oleh Uganda.
Nasib mereka kini berada di tangan para anggota Dewan Keamanan PBB yang berwenang menetapkan calon sekjen pilihan mereka yang kemudian akan disetujui Majelis Umum PBB.
Siapapun yang terpilih sebagai Sekjen PBB, dia dituntut untuk mampu menavigasi kepentingan berbagai negara di dunia serta memobilisasi upaya mengatasi tantangan global seperti konflik kawasan, krisis iklim, dan kemajuan pesat kecerdasan artifisial.
Sekjen yang baru juga harus cakap menakhodai organisasi sebesar PBB di tengah permasalahan anggaran, gejolak relasi dengan negara anggota, hingga tuntutan reformasi organisasi secara menyeluruh.
Sebagaimana dikatakan Juru Bicara II Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl A Mulachela, Indonesia memiliki pesan khusus yang akan disampaikan bersama negara-negara sepemikiran kepada Sekjen PBB baru.
“Yang ingin disampaikan adalah kami ingin melihat kesenjangan antara komitmen PBB dengan kapasitas yang dimilikinya semakin tipis,” kata Nabyl.
Ia menegaskan bahwa Indonesia akan terus mengusahakan supaya pesan tersebut sampai langsung kepada Sekjen PBB yang baru, dan kemudian akan mendorong realisasi komitmen tersebut di masa jabatan sang Sekjen.
Salah satu fokus tuntutan reformasi PBB dari negara-negara anggotanya saat ini ditujukan pada perombakan Dewan Keamanan, termasuk hak istimewa anggotanya. Mandeknya upaya penyelesaian konflik di DK PBB, seperti konflik Israel-Palestina serta agresi Israel ke Jalur Gaza sejak 2023, semakin menunjukkan urgensi perubahan pada institusi PBB itu.
Antonio Guterres bahkan termasuk pihak yang mengakui bahwa DK PBB saat ini tak lagi representatif, sehingga harus direformasi.
“Ada tiga anggota dari Eropa di sana. Tiga dari lima anggota tetap. Padahal, Eropa tidak mewakili tiga perlima dari negara-negara di dunia," kata Antonio Guterres dalam pernyataannya beberapa hari lalu.
Ada sejumlah opsi yang ditawarkan dalam reformasi DK PBB, seperti penambahan jatah anggota tetap untuk perwakilan Afrika serta negara-negara berpengaruh seperti Brasil dan India. Kemudian, usulan penangguhan hak veto terhadap kasus kekejaman massal seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Inisiatif
Terkait hal tersebut, pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah menyebut Indonesia berpeluang mengambil inisiatif dalam mendorong reformasi PBB.
Ia menilai seruan reformasi PBB yang disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono pada Sidang ke-81 Majelis Umum PBB baru-baru ini adalah sesuai dengan aspirasi masyarakat dunia saat ini.
Indonesia berada dalam posisi yang tepat untuk mendorong reformasi organisasi mengingat posisinya yang penting di kancah global. Populasi yang kini mencapai 280 juta jiwa serta pengalaman dan kontribusi menjaga perdamaian dunia selama beberapa dekade lamanya menjadi nilai tambah bagi Indonesia memobilisasi dukungan reformasi.
Dasasila Bandung yang digagas Indonesia melalui Konferensi Asia Afrika 1955 merupakan bukti bahwa Indonesia mampu menggalang upaya bersama di kalangan negara-negara berkembang yang mengubah konstelasi global.
Inisiatif reformasi yang digagas Indonesia dapat dilakukan, antara lain, dengan merancang sebuah “buku putih” yang menjabarkan gagasan Indonesia untuk masa depan PBB.
Prinsip yang perlu ditekankan Indonesia dalam reformasi PBB yaitu penghargaan atas hukum internasional, penghargaan atas kearifan lokal, persaudaraan lintas peradaban, penyelesaian konflik secara damai dan berkelanjutan, serta pengelolaan dunia secara bertanggung jawab.
Reza menekankan pentingnya Indonesia mendorong representasi yang lebih adil di DK PBB dengan memastikan unsur permanen yang mewakili Asia, Afrika, dan Amerika Latin, serta negara yang mewakili peradaban agama Islam dan Hindu.
Dalam upaya tersebut, ia menekankan pentingnya berkoordinasi dan menggalang dukungan dengan mitra-mitra sehaluan seperti ASEAN, Gerakan Non-Blok (GNB), dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), sebelum usulan reformasi disampaikan ke negara-negara yang lebih besar, khususnya anggota tetap DK PBB.
Selain dengan negara sepemikiran, Indonesia juga perlu mengoptimalkan interaksi dengan Sekjen PBB yang baru serta para sekjen sebelumnya demi membuktikan komitmen untuk menginisiasi reformasi dan memberi rujukan bagi masa depan organisasi.
“Reformasi PBB, terutama sekali DK PBB, adalah sebuah keniscayaan. Memasuki usia 80 tahun, dinamika di DK PBB seringkali tidak sesuai dengan harapan mayoritas masyarakat dunia,” ujar Reza.
Indonesia berharap Sekjen PBB yang baru dapat memimpin reformasi organisasi supaya semakin kredibel, efektif, dan efisien dalam menjalankan tugasnya serta menghadapi tantangan global.
“Posisi Indonesia sama dengan negara-negara lain, yaitu mengharapkan agar Sekjen PBB yang baru dapat melanjutkan reformasi PBB,” kata Juru Bicara I Kemlu RI Yvonne Mewengkang.
Tuntutan reformasi organisasi bukan berarti Indonesia tak lagi percaya pada organisasi internasional itu. Malahan, seruan untuk berubah itu ditujukan agar PBB jadi semakin kuat dan relevan dengan dinamika global abad ke-21.
Sistem multilateral yang paling tepat untuk abad ini adalah sistem yang lebih representatif, lebih tangguh, dan lebih dapat membawa hasil konkret bagi masyarakat dunia. Multilateralisme yang belum sempurna harus direspons dengan perbaikan, bukan penarikan diri.
Indonesia juga berharap agar siapapun sekjen yang terpilih nantinya dapat lebih mengakomodasi kepentingan negara berkembang dan membangun PBB yang semakin relevan dengan tuntutan zaman.
Sebagaimana ditegaskan Menlu RI Sugiono dalam pernyataan nasionalnya di hadapan Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, Indonesia masih menaruh kepercayaan kepada PBB, yang perannya sebagai institusi multilateral pemersatu semua negara di dunia belum tergantikan oleh siapapun.
Akan tetapi, kepercayaan pada PBB juga berarti percaya bahwa PBB harus berevolusi seiring dengan dunia yang dilayaninya.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.