Satgas perkuat rantai pasok lokal untuk MBG di Kepri

Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang juga Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nyanyang Haris Pratamura menekankan penguatan rantai pasok lokal melalui peningkatan ANTARA News kepri 5 ...

August 28, 2026

Satgas perkuat rantai pasok lokal untuk MBG di Kepri

Jumat, 28 Agustus 2026 13:45 WIB

Menu makan bergizi gratis (MBG) di Kota Tanjungpinang, Kepri, Jumat (28/8/2026). ANTARA/Ogen

Tanjungpinang (ANTARA) - Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang juga Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nyanyang Haris Pratamura menekankan penguatan rantai pasok lokal melalui peningkatan produksi pangan guna mendukung keberlanjutan program MBG di daerah tersebut.

Nyanyang menyebut kondisi geografis Kepri sebagai daerah kepulauan menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan MBG, khususnya terkait distribusi bahan pangan dan pemenuhan kebutuhan dapur SPPG di wilayah terpencil.

"Selain persoalan distribusi, Kepri masih menghadapi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah, terutama komoditas telur dan ayam. Karena itu, peningkatan produksi pangan lokal sangat penting untuk memperkuat rantai pasok kebutuhan MBG," kata Nyanyang di Tanjungpinang, Jumat.

Ia juga meminta pihak-pihak terkait memperkuat pengawasan terhadap pemasok bahan pangan MBG. Distributor bahan pangan yang memasok kebutuhan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memenuhi ketentuan perizinan dan standar yang berlaku, termasuk kepemilikan Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

Di sisi lain, Satgas MBG Kepri turut mendorong pemanfaatan sumber daya pangan lokal, khususnya produk perikanan, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketersediaan bahan pangan untuk program MBG.

"Satgas telah mengusulkan pembentukan kantor BGN atau Kantor Pelayanan Gizi di Provinsi Kepri untuk mempermudah koordinasi terkait pelaksanaan program MBG di daerah," ungkapnya

Lebih lanjut Nyanyang turut mengingatkan tata kelola yayasan dan SPPG harus berpegang pada prinsip amanah dan akuntabel, transparan dan terbuka, tepat sasaran dan berkualitas, serta kolaboratif dan berkelanjutan.

Menurutnya yayasan sebagai pengelola memiliki tanggung jawab mulai dari pendataan penerima manfaat, penandatanganan kerja sama, pengajuan kebutuhan operasional, pengelolaan dana melalui virtual account, pengadaan bahan pangan, distribusi makanan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, hingga pemberdayaan usaha lokal dan UMKM.

"Maka itu, seluruh pihak harus menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab. Program MBG bukan hanya soal penyediaan makanan, tetapi juga menyangkut keamanan pangan, ketepatan sasaran, pemberdayaan ekonomi lokal dan keberlanjutan program," kata dia.

Secara terpisah, Satgas MBG Kepri Rika Azmi menyampaikan hingga 24 Agustus 2026, realisasi penerima manfaat MBG di Kepri telah mencapai 87,47 persen dari target 679.402 penerima manfaat.

Namun demikian, capaian tersebut masih menunjukkan kesenjangan antardaerah. Karimun menjadi daerah dengan realisasi tertinggi sebesar 97,39 persen, disusul Batam 93,25 persen, Natuna 84,54 persen, Tanjungpinang 85,13 persen, dan Bintan 74,02 persen.

Sementara itu, realisasi di Kepulauan Anambas baru mencapai 42,13 persen dan Lingga 44,46 persen.

"Data ini masih menggunakan data periode 2025 dan akan dilakukan pemutakhiran pada awal September 2026, karena data Dapodik masih terus mengalami perubahan," ungkap Rika.

Sedang dari sisi infrastruktur pelaksana, lanjut Rika, sejauh ini terdapat 240 SPPG aglomerasi di Kepri. Namun, sebagian masih menghadapi kendala operasional.

Menurutnya sebanyak delapan SPPG belum beroperasi karena dana pada virtual account belum tersedia. Selain itu, satu SPPG masih dalam proses renovasi, satu SPPG mengalami permasalahan virtual account, dan satu SPPG belum beroperasi akibat konflik internal antara yayasan dan mitra.

SPPG yang belum operasional ini tersebar di Batam tujuh titik, Tanjungpinang satu titik, Natuna satu titik, dan Bintan dua titik.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.