Putin Beri Syarat Keras, Ukraina Terancam Kehilangan Wilayah |Republika Online
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Rusia Vladimir Putin menetapkan pembentukan zona keamanan sepanjang 660 kilometer di dalam wilayah Ukraina yang berbatasan dengan Rusia. Ia menegaskan keberadaan zona terseb...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Rusia Vladimir Putin menetapkan pembentukan zona keamanan sepanjang 660 kilometer di dalam wilayah Ukraina yang berbatasan dengan Rusia. Ia menegaskan keberadaan zona tersebut tidak akan menjadi bahan tawar-menawar dalam perundingan damai dengan Kyiv, sebuah keputusan yang berpotensi semakin mempersulit upaya mengakhiri perang yang berlangsung sejak Februari 2022.
Putin menyampaikan keputusan tersebut saat mengunjungi sebuah pos komando militer Rusia pada Jumat (16/10/2026). Mengenakan seragam militer, pemimpin Kremlin itu menyatakan pasukannya sedang melaksanakan operasi untuk menguasai wilayah yang dianggap diperlukan guna melindungi daerah perbatasan Rusia dari serangan Ukraina.
"Angkatan bersenjata Rusia ditugaskan bukan hanya mengusir musuh dari wilayah kami, tetapi juga membentuk zona keamanan di wilayah yang berdekatan. Tugas ini sedang dilaksanakan dengan baik," kata Putin dalam pernyataan yang disiarkan televisi Rusia, seperti dilaporkan Reuters, Jumat.
Putin menegaskan pembentukan zona keamanan merupakan kepentingan strategis yang tidak akan dikompromikan dalam proses diplomasi. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari upaya menjamin keamanan jangka panjang wilayah Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina.
"Tujuan kami adalah memastikan keamanan sepenuhnya bagi wilayah-wilayah perbatasan Rusia pada masa mendatang. Kami tidak berencana menjadikan persoalan ini sebagai bagian dari kemungkinan perundingan damai dengan Ukraina," ujar Putin.
Pernyataan itu menandai penegasan baru posisi Moskow dalam perang yang telah memasuki tahun kelima. Rusia bukan hanya berusaha mempertahankan wilayah Ukraina yang telah didudukinya, tetapi juga menghendaki penguasaan kawasan tambahan dengan alasan keamanan perbatasan.
Zona Keamanan Sepanjang 660 Kilometer
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menjelaskan zona keamanan yang direncanakan Rusia membentang sepanjang 660 kilometer. Menurut dia, sekitar 70 persen dari kawasan yang ditargetkan tersebut saat ini telah berada di bawah kendali pasukan Rusia.
Namun, Peskov tidak menjelaskan seberapa dalam zona keamanan itu akan menjangkau wilayah Ukraina. Dengan demikian, angka 660 kilometer tidak dapat ditafsirkan sebagai jarak penetrasi militer Rusia dari garis perbatasan, melainkan bentangan kawasan yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.
Reuters melaporkan pembentukan zona keamanan akan melibatkan penguasaan wilayah Ukraina di Provinsi Sumy dan Kharkiv. Kedua kawasan itu berbatasan dengan Rusia dan memiliki arti strategis karena menjadi jalur pergerakan pasukan, logistik, serta operasi militer lintas perbatasan.
Sumy terletak di Ukraina bagian timur laut dan berbatasan langsung dengan wilayah Kursk, Rusia. Sementara Kharkiv merupakan salah satu kawasan industri penting Ukraina yang juga menjadi medan pertempuran sengit sejak awal invasi Rusia pada Februari 2022.
Kedua provinsi tersebut memiliki kedudukan berbeda dibandingkan Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson. Rusia telah menyatakan aneksasi terhadap empat wilayah terakhir pada 2022, meskipun klaim tersebut tidak diakui Ukraina maupun sebagian besar masyarakat internasional.
Moskow belum menyatakan aneksasi resmi terhadap Sumy dan Kharkiv. Namun, rencana mempertahankan kendali militer atas sebagian wilayah tersebut melalui zona keamanan berpotensi menambah persoalan teritorial dalam perundingan damai.
Penguasaan militer atas suatu kawasan juga tidak serta-merta mengubah status kedaulatannya menurut hukum internasional. Wilayah yang diduduki tetap merupakan bagian dari Ukraina sepanjang tidak ada penyelesaian yang sah dan diakui secara internasional.
Balasan atas Serangan Ukraina ke Kursk
Putin mengaitkan pembentukan zona keamanan dengan operasi militer Ukraina di Kursk pada 2024 hingga 2025. Serangan lintas perbatasan itu menjadi salah satu perkembangan penting dalam perang karena pasukan Ukraina berhasil memasuki wilayah Rusia dan menguasai sejumlah kawasan untuk sementara waktu.
Operasi Ukraina dimulai pada Agustus 2024 ketika pasukannya menerobos perbatasan Kursk. Kyiv berusaha mengalihkan perhatian dan sumber daya militer Rusia sekaligus memperoleh posisi tawar dalam kemungkinan perundingan untuk mengakhiri perang.
Namun, Rusia kemudian melancarkan operasi untuk merebut kembali wilayah yang sempat dikuasai Ukraina. Pertempuran tersebut mengakibatkan kerusakan besar dan memaksa sebagian penduduk meninggalkan kawasan perbatasan.
Dalam pernyataannya pada Jumat, Putin mengatakan pengalaman Kursk menunjukkan perlunya pengamanan yang tidak hanya bertumpu pada pertahanan di dalam wilayah Rusia. Menurut Kremlin, ancaman terhadap wilayah perbatasan harus diatasi dengan membentuk kawasan penyangga di sisi Ukraina.
Konsep zona penyangga militer sebenarnya telah beberapa kali disampaikan Putin dalam berbagai kesempatan sebelumnya. Namun, pengumuman terbaru menjadi lebih tegas karena Rusia menyebut bentangan kawasan yang ditargetkan sekaligus menyatakan statusnya tidak dapat dinegosiasikan.
Langkah tersebut juga memperlihatkan perbedaan mendasar antara pendekatan keamanan Moskow dan Kyiv. Rusia menempatkan penguasaan wilayah Ukraina sebagai bagian dari pertahanan perbatasannya, sedangkan Ukraina memandang keberadaan pasukan Rusia di wilayahnya sebagai pelanggaran kedaulatan.