PSI NTT Minta Rekam Jejak Pembangunan Jokowi Tak Dihapus karena Perbedaan Politik

Sekretaris DPW PSI Nusa Tenggara Timur (NTT), Junaidin Mahasan, meminta publik tidak mencampuradukkan perbedaan pilihan politik dengan penilaian terhadap rekam jejak pembangunan di NTT pada era Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

July 30, 2026

Bagikan:

JAKARTA - Sekretaris DPW PSI Nusa Tenggara Timur (NTT), Junaidin Mahasan, meminta publik tidak mencampuradukkan perbedaan pilihan politik dengan penilaian terhadap rekam jejak pembangunan di NTT pada era Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

Menjelang kunjungan Jokowi ke NTT pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2026, Junaidin menilai masyarakat masih mengingat berbagai program pembangunan yang dijalankan selama pemerintahan sebelumnya.

Menurut Junaidin, nama Jokowi masih identik dengan sejumlah proyek infrastruktur dan kebijakan yang berdampak langsung terhadap konektivitas di NTT.

"Setiap kali nama beliau (Jokowi) kembali disebut, ingatan masyarakat NTT tentang legacy dan jejak pembangunan di NTT pun ikut muncul ke permukaan. Di era Bapak Jokowi, paradigma pembangunan bergeser dari Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris," kata Junaidin kepada wartawan, Kamis, 30 Juli.

Ia mengatakan perubahan paradigma pembangunan itu dirasakan masyarakat melalui pembangunan jalan, pelabuhan, penguatan konektivitas, pengembangan kawasan pariwisata, hingga program Tol Laut.

"Bagi sebagian besar masyarakat NTT, perubahan paradigma itu bukan sekadar slogan. Masyarakat melihatnya melalui pembangunan infrastruktur, penguatan konektivitas, pembangunan jalan dan pelabuhan, pengembangan kawasan pariwisata, serta program Tol Laut. Tol Laut bukan sekadar kapal yang berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Tol Laut adalah simbol perubahan cara negara melihat NTT," tutyr dia.

Junaidin menyebut Tol Laut menjadi salah satu kebijakan yang memperkuat hubungan antarwilayah di NTT dan mengurangi hambatan akibat kondisi geografis kepulauan.

"Laut yang dulu menjadi pemisah, perlahan diubah menjadi jalan. Jarak yang dulu menjadi hambatan, mulai diubah menjadi konektivitas. Dan pulau-pulau yang dulu terasa jauh, mulai dihubungkan dengan denyut pembangunan nasional," jelasnya.

Ia menegaskan perbedaan pandangan politik seharusnya tidak menghapus fakta-fakta pembangunan yang telah dirasakan masyarakat.

"Karena itu, kalau ada yang hari ini mencoba mengecilkan arti pembangunan di NTT hanya karena alasan politik, saya ingin mengatakan, Silakan berbeda pilihan politik. Tetapi jangan menghapus fakta sejarah. Di era Bapak Jokowi, paradigma pembangunan bergeser dari Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris," ungkap Junaidin.

Menurut dia, konsep Indonesia-sentris menjadi bukti kehadiran negara di wilayah kepulauan, perbatasan, dan daerah yang selama ini menghadapi keterisolasian.

"Inilah makna Indonesia-sentris: negara hadir bukan hanya di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi juga di wilayah perbatasan, kepulauan, dan pelosok yang selama ini menghadapi keterisolasian. Sehingga bagi sebagian masyarakat NTT, Bapak Jokowi bukan sekadar mantan Presiden. Beliau adalah sosok yang meninggalkan cerita, kebijakan, dan pembangunan yang masih dirasakan hingga hari ini," ucap dia.

Junaidin juga menilai kunjungan Jokowi ke NTT bukan hanya dipandang sebagai agenda politik, tetapi menjadi momentum yang membangkitkan kembali ingatan masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang pernah dijalankan pemerintah pusat di wilayah tersebut.

"Karena itu, ketika Bapak Jokowi datang kembali ke NTT, yang muncul bukan hanya nostalgia, tetapi juga memori kolektif masyarakat NTT tentang apa yang pernah dikerjakan dan apa yang masih menjadi legacy beliau," imbuhnya.