Proses Perizinan Makin Mudah, Ade Suherman Dorong Pembenahan Layanan PTSP

Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Ade Suherman, mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta terus melakukan pembenahan kualitas pelayanan perizinan

July 31, 2026

Bagikan:

JAKARTA – Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Ade Suherman, mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta terus melakukan pembenahan kualitas pelayanan perizinan agar masyarakat mendapatkan proses yang lebih mudah, transparan, dan memiliki kepastian.

Hal tersebut disampaikan Ade dalam rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta bersama jajaran DPMPTSP. Dalam kesempatan tersebut, Ade menyampaikan sejumlah masukan yang diterima dari masyarakat terkait pengalaman dalam proses pengurusan perizinan.

Menurut Ade, aduan masyarakat perlu dipandang sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pelayanan, khususnya dalam memberikan informasi yang jelas mengenai persyaratan, tahapan, serta proses penyelesaian perizinan.

“Saya kira masukan dari masyarakat ini penting kita jadikan bahan evaluasi bersama. Bukan semata-mata mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana pelayanan PTSP ke depan bisa semakin baik, semakin mudah, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.”

Ade menilai, salah satu hal yang perlu diperkuat adalah penyampaian informasi mengenai persyaratan administrasi sejak awal proses pengajuan. Dengan informasi yang lengkap dan mudah dipahami, masyarakat dapat mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih efektif.

Ia juga mendorong agar koordinasi antara PTSP dengan perangkat daerah teknis terus diperkuat, terutama ketika proses perizinan membutuhkan verifikasi atau kunjungan lapangan.

“Kalau memang ada proses verifikasi lapangan atau persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, saya berharap informasinya bisa disampaikan secara jelas sejak awal. Koordinasi antarinstansi juga harus semakin baik, sehingga masyarakat tidak perlu bolak-balik dan prosesnya bisa lebih efisien.”

BACA JUGA:

Menurut Ade, pembenahan tersebut semakin penting seiring dengan upaya Pemprov DKI Jakarta meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Sistem digital diharapkan bukan hanya memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan, tetapi juga memberikan informasi yang jelas mengenai status permohonan, dokumen yang harus dilengkapi, serta tahapan yang sedang berjalan.

“Digitalisasi pelayanan harus memberikan kemudahan dan kepastian. Masyarakat cukup membuka sistem untuk mengetahui posisi permohonannya, apa yang masih perlu dilengkapi, dan tahapan berikutnya seperti apa. Ini akan mengurangi kebingungan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.”

Ade menegaskan bahwa pelayanan perizinan memiliki posisi penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, maupun berbagai kegiatan ekonomi di Jakarta.

Karena itu, ia berharap DPMPTSP terus melakukan evaluasi terhadap berbagai masukan masyarakat dan memperkuat standar pelayanan agar proses perizinan semakin sederhana tanpa mengurangi aspek ketelitian dan kepatuhan terhadap aturan.

“Kita ingin PTSP menjadi pintu pelayanan yang memberikan solusi. Tentu seluruh persyaratan sesuai aturan harus dipenuhi, tetapi prosesnya harus dibuat sejelas dan sesederhana mungkin bagi masyarakat. Jangan sampai masyarakat kesulitan hanya karena informasi atau koordinasi yang belum optimal.”

Ade menyampaikan bahwa DPRD melalui fungsi pengawasan akan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Jakarta. Menurutnya, pelayanan yang cepat, jelas, transparan, dan memberikan kepastian merupakan bagian penting dari upaya membangun pemerintahan yang semakin responsif terhadap kebutuhan warga.

“Saya mengapresiasi kerja PTSP dan berharap masukan yang disampaikan masyarakat dapat menjadi energi untuk terus berbenah. Ukuran keberhasilan pelayanan bukan hanya berapa banyak izin yang diterbitkan, tetapi juga seberapa mudah masyarakat mendapatkan pelayanan dan seberapa baik pemerintah memberikan kepastian kepada mereka.”