Prabowo: BUMN Milik Rakyat, Bukan Sumber Dana Penguasa
Bisnis Jumat, 14 Agustus 2026 - 12:27 WIB Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo...
Jumat, 14 Agustus 2026 - 12:27 WIB
Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti penataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026, Prabowo menegaskan perusahaan negara harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai aset rakyat.
Baca Juga
Prabowo mengingatkan BUMN tidak boleh berubah menjadi sumber keuntungan bagi pihak tertentu, termasuk mereka yang sedang memegang kekuasaan.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bukan milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa," kata Prabowo.
Baca Juga
Prabowo kemudian mengungkap fakta mengenai jumlah entitas BUMN yang jauh lebih besar dari perkiraan pemerintah. Ketika seluruh perusahaan induk, anak perusahaan hingga cucu usaha dihitung, jumlahnya mencapai 1.074 entitas.
Menurut Prabowo, persoalan bukan hanya terletak pada jumlah perusahaan yang terlalu banyak. Sebagian entitas juga dinilai tidak produktif, sementara struktur organisasi yang gemuk dengan banyak direksi dan komisaris ikut membebani perusahaan negara.
Baca Juga
Pemerintah pun mulai melakukan perombakan besar-besaran. Prabowo mengungkapkan sebanyak 290 BUMN telah ditutup sebagai bagian dari penataan perusahaan negara.
Langkah tersebut belum berhenti. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN kembali dipangkas hingga maksimal 300 perusahaan pada akhir 2026.
"Pada akhir tahun ini, kita targetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan," ujarnya.
Prabowo menyebut restrukturisasi tersebut bukan sekadar pengurangan jumlah perusahaan, melainkan langkah besar untuk memperbaiki pengelolaan aset negara.
"Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia," katanya.
Penataan tersebut juga diklaim mulai memberikan dampak terhadap efisiensi keuangan perusahaan negara. Prabowo menyebut pemerintah berhasil memangkas biaya overhead hingga sekitar Rp50 triliun.
Dana yang sebelumnya terserap untuk berbagai biaya operasional, termasuk gaji direksi dan komisaris, kini diarahkan untuk kegiatan yang dinilai lebih produktif.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"Uang itu sekarang kita gunakan untuk investasi, untuk industrialisasi, untuk peningkatan pelayanan, dan hal-hal yang langsung bermanfaat bagi rakyat," kata dia.
Prabowo menegaskan penataan BUMN merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan kekayaan negara dikelola sesuai amanat UUD 1945.
Halaman Selanjutnya
Menurut dia, aset negara harus memberikan nilai tambah dan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan menjadi keuntungan bagi kelompok atau pihak tertentu.