PNS Perlu Ditambah, Pemerintah Buka Lowongan CASN 2026?
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah menggodok rencana mulainya proses seleksi calon aparatur sipil negara (CASN), khususnya untuk formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) karena terus menyusutnya data ...
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah menggodok rencana mulainya proses seleksi calon aparatur sipil negara (CASN), khususnya untuk formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) karena terus menyusutnya data PNS dalam lima tahun terakhir.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) terus mengalami penyusutan dalam lima tahun terakhir, berbanding terbalik dengan jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang terus bertambah.
Tren ini lah yang membuat dirinya merasa pemerintah perlu melakukan penambahan kembali jumlah PNS saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, pada Rabu, 16 Juli 2026.
"Ini perlu kita menambah jumlah PNS kita karena pertumbuhan PNS kita minus growth," kata Zudan saat itu.
Zudan mengatakan, jumlah PNS di Indonesia kini hanya sebanyak 3.480.108 orang, menyusut sekitar 410.000 orang dibanding data per 2022 yang sebanyak 3.890.579 orang.
Sementara itu, formasi PPPK yang pada 2022 hanya sebanyak 363.934 bertambah drastis menjadi 2.076.163 orang. Itu pun belum termasuk PPPK paruh waktu yang kini mencapai 1.220.600 orang dari sebelumnya baru diperkenalkan dalam formasi ASN pada 2025 yang sebanyak 947.421 orang.
Peningkatan jumlah PPPK ini lah yang kata Zudan membuat total keseluruhan aparatur sipil negara (ASN) menjadi 6.776.871 orang per 1 Juli 2026 dari catatan pada 2022 hanya sebanyak 4.254.579 orang.
"Yang harus kita cermati adalah tren penurunan PNS, lima tahun terakhir PNS kita berkurang 410 ribu, PPPK meningkat sangat pesat," tegas Zudan.
Saat rapat kerja dengan Komite I DPD, Zudan mengatakan sebetulnya proses mulainya seleksi CASN pada 2026 menjadi juga strategis karena makin banyaknya ASN yang dipecat akibat pelanggaran disiplin.
Salah satu pelanggaran disiplin itu ialah bolos kerja. Pada 2025 ia mengatakan sebanyak 75 ASN telah dipecat dan pada tahun berjalan pada 2026 ini sudah sebanyak 53 ASN. Terdiri dari formasi PNS yang mencapai 64 orang dan PPPK 11 orang pada 2025, serta 49 PNS dan 4 PPPK pada 2026.
"Jadi untuk kebutuhan tahun depan itu tes nya harus sekarang, karena ada masa calon pegawai, ada orientasi, ada persiapan," kata Zudan saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komite I DPD awal bulan ini.
Selain itu, ia mengungkapkan, saat ini banyak jabatan yang juga memerlukan formasi ASN bukan berdasarkan perjanjian kerja, melainkan formasi PNS, seperti guru atau dosen.
"Dan untuk jabatan-jabatan seperti guru dosen itu memang perlu jabatan yang jangka panjang, jadi tidak bersifat kontraktual, karena ini jabatan fungsional yang mempersiapkan generasi jangka panjang," kata Zudan.
Kendati begitu, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Aba Subagja menekankan, untuk proses pembukaan seleksi CASN atau secara khusus untuk formasi CPNS pada 2026 belum ada pembicaraan mendalam lintas kementerian atau lembaga terkait.
Baik itu, antara Kementerian PANRB selaku regulator, bersama dengan Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara, dan BKN selaku pelaksananya.
"Belum ada pembicaraan yang mendalam, masih menunggu perkembangan lebih lanjut," tutur Aba kepada CNBC Indonesia.
(arj/arj)
Add
as a preferred
source on Google
[Gambas:Video CNBC]