Pimpin Kemenkum Bali, Milawati hadapi tantangan layanan hukum

Denpasar (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali yang baru, I Gusti Putu Milawati, berkomitmen memperkuat sinergi dan meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat di tengah u...

October 13, 2026

Denpasar (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali yang baru, I Gusti Putu Milawati, berkomitmen memperkuat sinergi dan meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat di tengah upaya memperluas akses keadilan hingga tingkat desa.

“Ke depan, saya berharap kita dapat terus menjaga kebersamaan, memperkuat sinergi, dan bersama-sama memberikan kinerja terbaik dalam melaksanakan tugas dan pelayanan hukum kepada masyarakat di Provinsi Bali,” kata Milawati dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Selasa.

Milawati menyampaikan komitmen tersebut dalam acara pisah sambut Kepala Kanwil Kemenkum Bali di Denpasar, Senin (12/10), menggantikan Eem Nurmanah yang sebelumnya memimpin instansi tersebut.

Ia mengajak seluruh jajaran pegawai melanjutkan berbagai capaian positif yang telah dibangun pada masa kepemimpinan sebelumnya serta menghadapi tantangan tugas dengan semangat kolaborasi.

Salah satu pekerjaan yang perlu mendapat perhatian dalam pelayanan hukum di Bali ialah optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan, terutama untuk memastikan masyarakat memperoleh akses layanan hukum yang efektif.

Baca juga: Menteri Hukum targetkan seluruh layanan AHU bisa diakses 24 jam

Berdasarkan data Kanwil Kemenkum Bali pada Juli 2026, sebanyak 717 Posbankum telah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan di Bali dengan dukungan 2.797 paralegal penggerak.

Hingga 11 Juli 2026, tercatat 2.625 laporan layanan Posbankum, terdiri atas 1.670 layanan konsultasi dan informasi hukum, 798 layanan perdamaian di luar pengadilan, 147 layanan bantuan hukum dan advokasi, serta 10 layanan rujukan advokat.

Selain pemerataan kualitas layanan bantuan hukum, tantangan lainnya mencakup peningkatan kapasitas paralegal serta harmonisasi dan evaluasi regulasi daerah, termasuk aturan terkait kepariwisataan dan desa wisata.

Penguatan layanan tersebut menjadi bagian dari pekerjaan berkelanjutan Kanwil Kemenkum Bali dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus mendukung kepastian hukum di daerah.

Sementara itu, Eem Nurmanah menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama seluruh jajaran selama dirinya menjalankan tugas di Kanwil Kemenkum Bali.

Baca juga: Menkum lapor Prabowo soal layanan digital hingga 83 ribu posbankum

“Setiap perjalanan tentu memiliki cerita dan kenangan, serta saya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan kerja sama seluruh jajaran selama saya menjalankan tugas di Kanwil Kemenkum Bali,” ujar Eem.

Acara pisah sambut tersebut ditutup dengan pemberian cenderamata serta prosesi pelepasan Eem melalui pengalungan bunga dan barisan penghormatan dari seluruh pegawai Kanwil Kemenkum Bali.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.