Pertamina Tunggu Keputusan Pemerintah soal Pembatasan Konsumsi Pertalite |Republika Online
VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan pihaknya menunggu keputusan pemerintah terkait rencana penerapan kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. (ilustrasi) ...
VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan pihaknya menunggu keputusan pemerintah terkait rencana penerapan kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. (ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertamina kembali merespons wacana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi jenis Pertalite. Saat ini perusahaan belum menerapkan hal tersebut dan terus mendorong penggunaan energi secara bijak.
VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan pihaknya menunggu keputusan pemerintah terkait rencana penerapan kebijakan tersebut. Pertamina terus menyiapkan langkah yang diperlukan agar penyaluran energi dapat berjalan tepat sasaran.
“Kami masih terus menunggu arahan dari pemerintah terkait hal tersebut,” kata Baron di Jakarta, dikutip Kamis (27/8/2026).
Ia menjelaskan Pertamina saat ini menjalankan kampanye penggunaan energi secara bijak kepada masyarakat. Kampanye tersebut ditujukan untuk mendukung kepentingan konsumen, pemerintah, maupun Pertamina dalam menjaga penyaluran energi.
Menurut Baron, penggunaan energi secara bijak diperlukan agar BBM dapat disalurkan sesuai kebutuhan dan spesifikasi kendaraan. Langkah tersebut juga diharapkan membantu memastikan energi dapat tersedia secara merata bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Yang pasti, kami sekarang terus melaksanakan campaign bijak menggunakan energi,” ujarnya.
Pemerintah sendiri masih menyiapkan sistem pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10 sambil membenahi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan perbaikan data DTSEN masih berlangsung dan diharapkan menghasilkan data yang lebih akurat pada tahun depan.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan dukungan anggaran sekitar Rp 7 triliun kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengoptimalkan pengumpulan data, termasuk sensus ekonomi dan DTSEN. Purbaya mengatakan pemerintah akan melihat dinamika ekonomi dan kondisi masyarakat sebelum menerapkan pembatasan Pertalite.
“Nanti kami lihat dinamika ekonominya dan masyarakat, tapi kami semua siapkan sistemnya,” kata Menkeu.
Purbaya mengatakan kebijakan tersebut akan dijalankan setelah sistem dinilai siap. Pemerintah juga menyiapkan penanganan kasus secara individual apabila terdapat persoalan terkait ketepatan data desil.
Rencana pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10 masih dalam pembahasan pemerintah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan distribusi Pertalite tetap berjalan seperti saat ini selama belum ada keputusan mengenai pembatasan.
“Pembatasan Pertalite masih di dalam pembahasan, ya,” kata Bahlil, Rabu (19/8/2026).