Pemkot Subulussalam percepat realisasi tambahan TKD
Pemerintah Kota Subulussalam mempercepat pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk penanganan pascabencana dengan target tuntas sebelum 15 Desember 2026. Percepatan dilakukan melalui evaluasi mingguan...
Pemerintah Kota Subulussalam mempercepat pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk penanganan pascabencana dengan target tuntas sebelum 15 Desember 2026. Percepatan dilakukan melalui evaluasi mingguan, penyelesaian proses lelang, dan pengawasan pekerjaan fisik agar anggaran segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hingga 6 Oktober 2026, realisasi belanja tambahan TKD Subulussalam tercatat Rp11,6 miliar atau 13,63 persen dari pagu Rp85,7 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah sektor prioritas, termasuk pertanian dan perkebunan, infrastruktur, rumah sakit umum daerah, pendidikan, serta syariat Islam dan pendidikan dayah.
Komitmen percepatan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Pemerintah Kota Subulussalam bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera. Kesepakatan tersebut mencakup percepatan kegiatan dan realisasi anggaran secara transparan, tepat waktu, tepat sasaran, serta sesuai ketentuan.
Wakil Wali Kota Subulussalam M. Nasir Kombih mengatakan seluruh organisasi perangkat daerah akan dievaluasi secara berkala agar kendala pelaksanaan dapat segera diselesaikan dan anggaran tidak perlu dikembalikan.
“Kami di Kota Subulussalam ini untuk nantinya setiap per satu minggu harus evaluasi satu atau dua kali agar semua apa yang kita harapkan tercapai dan tidak adanya pengembalian TKD,” kata Nasir seusai rapat koordinasi pemulihan pascabencana di Kantor Pemkot Subulussalam, Selasa (6/10/2026).
Pemkot juga menginstruksikan OPD untuk segera menyelesaikan kegiatan yang belum memasuki proses pengadaan. Percepatan lelang akan diimbangi dengan pengawasan terhadap kemajuan fisik agar peningkatan serapan anggaran benar-benar sejalan dengan pekerjaan di lapangan.
“Apabila pelelangan belum terealisasi, segera secepat mungkin dilaksanakan agar semua kegiatan ini tidak ada yang terbengkalai. Komitmen kami per tanggal 15 Desember, mudah-mudahan tidak ada kendala, semua capaian terealisasi, dan kami akan menindaklanjutinya secepat mungkin,” ujar Nasir.
Salah satu pemanfaatan tambahan TKD yang telah bergerak adalah pembangunan dua sumur bor di Desa Sibungke dan Desa Binanga, Kecamatan Rundeng. Infrastruktur air bersih tersebut dibangun dengan anggaran sekitar Rp356 juta untuk membantu warga yang kesulitan mendapatkan air layak ketika banjir mencemari atau mengganggu sumur permukaan.
Kepala Bidang Cipta Karya, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Dinas PUPR Subulussalam Masrizal Malzam mengatakan setiap sumur dibangun hingga kedalaman 80 meter. Pekerjaan di Desa Sibungke telah mencapai progres fisik 42 persen, sedangkan pembangunan di Desa Binanga akan dilanjutkan setelah pekerjaan pertama selesai.
“Karena warga tidak bisa mendapat air bersih dengan sumur biasa, maka dilakukan pengeboran. Ini terdampak bencana karena pada saat banjir tidak dapat air bersih,” kata Masrizal saat meninjau lokasi pekerjaan di Kecamatan Rundeng.
Satu sumur bor diperkirakan mampu melayani kebutuhan air bersih sekitar 25 rumah, termasuk fasilitas pesantren di sekitar Desa Sibungke. Seluruh pekerjaan ditargetkan selesai pada pertengahan November 2026 agar masyarakat segera memperoleh sumber air yang lebih aman dan andal ketika menghadapi banjir.
Wakil Kepala Perencanaan dan Pengendalian Analisis dan Evaluasi Satgas PRR, Imran, mengatakan percepatan perlu dijalankan secara konsisten karena masih terdapat sekitar Rp74 miliar anggaran yang harus direalisasikan dalam sisa tahun berjalan.
"Kalau saya lihat Subulussalam ini masih merah. Ya, karena apa? Ini kita sudah masuk ke semester 2 kuartal ketiga, triwulan 4. Kalau sudah masuk ke semester 2 harus di atas 50%. Kalau sudah masuk ke triwulan ke 4 ini harus di atas 70%," kata Imran.