Penyaluran FLPP Baru Tembus 102.900 Unit, Menteri PKP: BP Tapera Punya Tantangan Berat

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengakui, penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sepanjang 2026 masih menghadapi tantangan.

July 17, 2026

Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengakui, penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sepanjang 2026 masih menghadapi tantangan.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengungkap, hingga 16 Juli 2026, realisasi KPR subsidi baru mencapai 102.900 unit, sementara pemerintah menargetkan penyaluran tahun ini mampu melampaui capaian 2025 yang mencapai lebih dari 278.000 unit.

Ara menyebut, memasuki pertengahan tahun, BP Tapera harus mempercepat penyaluran agar tidak tertinggal dari pencapaian tahun sebelumnya.

"Per hari ini, (penyaluran KPR FLPP) 102.900 unit. Ini sudah bulan Juli. Jadi, BP Tapera punya tantangan berat untuk bisa melewati tahun lalu," ucap Ara dalam sambutannya pada acara peresmian kantor baru BP Tapera di Graha Mandiri, Jakarta, Kamis, 16 Juli.

Dia bilang, program FLPP telah berjalan sejak 2010. Hingga 2023, realisasi penyaluran tertinggi tercatat sekitar 229.000 unit, sebelum melonjak menjadi lebih dari 278.000 unit pada 2025.

"Sampai 2023, (penyaluran) terbesar itu adalah 229.000 (unit) melalui skema FLPP. Baru satu tahun Presiden Prabowo menjabat, beliau sudah bisa melakukan satu lompatan yaitu dari 229.000 (unit) tahun 2023 menjadi 278.000 (unit) di 2025," katanya.

Untuk mengejar capaian tersebut, pemerintah akan kembali menggelar rapat Komite Tapera pada 23 Juli 2026 guna mengevaluasi kesiapan BP Tapera dalam mempercepat penyaluran rumah subsidi.

"Kalau tidak siap, kami sudah rapat dan akan rapat lagi minggu depan. Saya minta betul-betul disiapkan. Kantornya saya lihat bagus, jadi saya berharap kinerjanya lebih bagus," ujar Ara.

Dia juga meminta seluruh jajaran BP Tapera bekerja lebih keras dan terus melakukan terobosan tanpa mengabaikan tata kelola yang baik.

"Ini bukan waktunya kami santai-santai. Ini waktunya bekerja keras, membuat terobosan sesuai tata kelola," terang dia.

Lebih lanjut, Ara menilai, perpindahan kantor BP Tapera harus menjadi momentum untuk meningkatkan profesionalisme, integritas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasalnya, lanjut dia, BP Tapera memegang peran strategis dalam mendukung Program 3 Juta Rumah melalui pengelolaan dan penyaluran dana FLPP.

Oleh karena itu, lembaga tersebut diharapkan semakin kredibel dengan tata kelola transparan, akuntabel serta mampu memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

BACA JUGA:

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menuturkan, perpindahan kantor bukan sekadar perubahan lokasi kerja, melainkan bagian dari strategi memperkuat kinerja organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun mitra kerja.

"Kami ingin memastikan setiap proses penyaluran pembiayaan perumahan berjalan semakin cepat, transparan dan memberikan manfaat semakin luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah," jelas dia.