Penyaluran dana desa berdaya hingga Agustus Rp16,5 miliar
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkapkan hingga akhir Agustus 2026, penyaluran dana untuk program desa berdaya tematik di 55 desa penerima manfaat ANTARA News mataram 38 ...
Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkapkan hingga akhir Agustus 2026, penyaluran dana untuk program desa berdaya tematik di 55 desa penerima manfaat mencapai Rp16,5 miliar.
"Anggaran tersebut telah ditransfer langsung ke rekening 55 desa penerima manfaat, di mana masing-masing desa mengantongi Rp300 juta," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) NTB, Lalu Hamdi di Mataram, Senin.
Ia mengatakan berdasarkan data terbaru bahwa 55 desa tersebut sudah resmi menerima bantuan dana berdaya tematik.
"Yang lain masih dalam pemeriksaan administrasi. Yang sudah mendapatkan rekomendasi dari dinas itu ada 130 desa dari 157 desa yang mengajukan," ujarnya.
Hamdi menjelaskan, 130 desa yang telah mengantongi rekomendasi tersebut wajib melengkapi berkas pencairan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 73 desa tercatat sudah melengkapi berkas dan menyerahkan proposal ke dinas.
"Dari 130 yang sudah rekom itu, 73 sudah menyerahkan berkas pencairan-nya dan itu kita sudah serahkan ke BAKD. Nah, yang sudah cair itu ada 55 desa," kata Hamdi.
Terkait mekanisme pelaksanaan program, Hamdi menegaskan penggunaan dana ini juga bisa melibatkan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui skema penyertaan modal. Desa nantinya akan mendapatkan bagil hasil dari unit usaha yang dikelola oleh BUMDes.
Baca juga: Polres Lombok Utara rampungkan berkas korupsi Desa Akar-akar
"Memang ada aturannya, ada penyertaan modal namanya kalau dengan BUMDes. Jadi usaha itu kerja sama dengan BUMDes melalui penyertaan modal. Nanti desa menerima bagi hasil. Bisa dikelola oleh BUMDes, tapi tetap yang bertanggung jawab itu kepala desa. Siapapun yang mengelola, tetap yang bertanggung jawab itu kepala desa," ucapnya.
Dari 55 desa yang sudah mencairkan dana, Hamdi menyebut ada sekitar 45 desa yang mengikat kerja sama dengan BUMDes. Adanya kekhawatiran mengenai kondisi BUMDes di tingkat bawah yang kerap tidak aktif dan usaha mandek, Hamdi memastikan pihak dinas akan melakukan pemeriksaan dan evaluasi berkala.
Baca juga: Pemkab Dompu memastikan TPP ASN dan dana desa segera dibayarkan
"Nanti diperiksa. Pada intinya BUMDes itu bisa mendapatkan penyertaan modal oleh desa. Ada tim evaluasi di dinas-dinas, termasuk PMD nanti evaluasi. Evaluasi-nya ada bulanan," katanya.
Diketahui, Pemprov NTB mengalokasikan total anggaran Rp128 miliar untuk lrogram desa berdaya tematik pada 2026. Program unggulan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri ini menyasar 257 desa dengan suntikan dana Rp300 juta per desa guna mendongkrak sektor pertanian, peternakan, hingga pariwisata di wilayah setempat.
Pewarta : Nur Imansyah
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026