Pemprov Kalbar optimalisasi pengelolaan dana perkebunan - ANTARA News Kalimantan Barat
Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengoptimalkan program Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) agar manfaatnya menjangkau pekebun hingga pelosok daerah. "Kita perlu memperluas informasi...
Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengoptimalkan program Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) agar manfaatnya menjangkau pekebun hingga pelosok daerah.
"Kita perlu memperluas informasi mengenai program-program BPDP agar pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan para pekebun mengetahui peluang dukungan yang tersedia dan dapat memanfaatkannya sesuai ketentuan," kata Sekretaris Daerah Kalbar Harisson di Pontianak, Jumat.
Menurut Harisson, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan perlu memperluas informasi mengenai berbagai program BPDP, termasuk dukungan beasiswa, pengembangan sumber daya manusia, penelitian, peremajaan sawit, serta sarana dan prasarana.
Ia mengatakan sinergi antara pemerintah daerah, Kanwil DJPb, BPDP, dan perguruan tinggi perlu diperkuat untuk mengatasi berbagai kendala teknis maupun administratif dalam pelaksanaan program.
"Yang paling penting adalah bagaimana program ini benar-benar sampai kepada masyarakat. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, BPDP, Kanwil DJPb, dan perguruan tinggi harus terus diperkuat," katanya.
Harisson menilai dukungan BPDP dapat menjadi alternatif pembiayaan untuk memperkuat sektor perkebunan, melengkapi dukungan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL/CSR) yang selama ini dimanfaatkan untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pembangunan infrastruktur.
Ia berharap setiap program dan alokasi BPDP di Kalbar dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para pekebun.
Dalam kesempatan tersebut, Harisson juga menyoroti tren penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang diterima Kalbar dalam beberapa tahun terakhir. Ia meminta faktor yang mempengaruhi penerimaan tersebut dievaluasi.
"Kalbar merupakan daerah penghasil sawit. Karena itu, kita berharap skema pembagian DBH dapat memberikan manfaat yang lebih berkeadilan bagi daerah penghasil," ujarnya.
Ia menilai prinsip keadilan dalam pembagian DBH perlu menjadi perhatian pemerintah pusat sehingga kontribusi sektor perkebunan yang besar di daerah penghasil dapat diikuti manfaat yang proporsional bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalbar Rahmat Mulyono menjelaskan BPDP merupakan badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana perkebunan strategis, termasuk untuk pengembangan SDM, penelitian, peremajaan sawit, serta sarana dan prasarana.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.