Pemkot Semarang pastikan efisiensi tak ganggu pelayanan publik

Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Semarang memastikan efisiensi anggaran yang diterapkan tidak akan mengganggu pelayanan publik. Kepala ANTARA News jateng peristiwa ...

August 12, 2026

Pemkot Semarang pastikan efisiensi tak ganggu pelayanan publik

Rabu, 12 Agustus 2026 21:32 WIB

Kompleks Kantor Balai Kota Semarang. (ANTARA/Zuhdiar Laeis)

Semarang (ANTARA) - Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Semarang memastikan efisiensi anggaran yang diterapkan tidak akan mengganggu pelayanan publik.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang Glory Nasarani saat dikonfirmasi di Semarang, Rabu, mengakui bahwa dinas yang dipimpinnya menerapkan efisiensi.

"(Efisiensi, red.) Ya sekitar 15,38 persen, meliputi ATK (alat tulis kantor), makan minum, dan pengadaan-pengadaan yang belum berjalan yang bisa diefisiensikan," katanya.

Namun, ia mengatakan bahwa langkah efisiensi tidak sampai menyentuh ke sektor pelayanan masyarakat yang selama ini tetap menjadi prioritas.

"Kalau dari sisi pelayanan, kita prioritaskan tetap dilaksanakan untuk layanan. Karena kan memang kalau efisiensi itu lebih ke internal tim kita. Kalau yang ke masyarakat keluar tetap kita prioritaskan untuk berjalan," katanya.

Langkah efisiensi diterapkan pula di sejumlah OPD lain seiring dengan pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dari pusat, seperti Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

Kepala Disnaker Kota Semarang Sutrisno menyebutkan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan sampai menyentuh angka Rp2 miliar.

"Jadi, bahasanya penyesuaian ya. Karena pemerintah kota ingin bagaimana anggaran yang sehat sehingga kami di Disnaker pun siap mendukung," katanya.

Menurut dia, penyesuaian anggaran itu mencakup kegiatan yang memang ditunda, seperti perjalanan dinas, kemudian makan minum sehingga tidak memengaruhi pelayanan publik.

"Pelayanan di kami tidak ada pengaruh sama sekali (dengan efisiensi, red.). Karena pelayanan selama ini sudah terbiasa mengeluarkan biaya. Kayak ngurus JHT, PHK, termasuk surat pengantar kerja," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Murni Ediati mengatakan penyesuaian anggaran yang dilakukan.mencapai sekitar 19 persen.

"Sebenarnya bukan diefisiensikan, tapi di-'hold' dulu. Kami masih tetap optimis pemerintah kota bisa mengejar target PAD. Capaian semester pertama sudah 46 persen, dan akhir Desember diproyeksikan bisa mencapai target 90 persen," katanya.

Ia menjelaskan penundaan anggaran terbesar dialami oleh sektor infrastruktur fisik, seperti pembangunan saluran air dan talud.

"Untuk memastikan pelayanan publik dan kebutuhan infrastruktur warga tidak terganggu, kami telah menyiapkan sejumlah strategi antisipasi salah satunya dengan memaksimalkan sistem pemeliharaan," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.