Pemkab Lampung Timur optimalkan PAD untuk kurangi ketergantungan dana pusat
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui intensifikasi pajak dan retribusi, digitalisasi perpajakan, serta peningkatan ANTARA News lampung 40 ...
Lampung Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui intensifikasi pajak dan retribusi, digitalisasi perpajakan, serta peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah dihubungi dari Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Selasa, mengatakan upaya tersebut disampaikan saat menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di Ruang Rapat KH Ahmad Hanafiah DPRD Lamtim.
“Penguatan kemandirian fiskal menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah dalam penyusunan APBD 2027, mengingat ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat masih cukup besar,” katanya.
Selain mengoptimalkan penerimaan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur juga akan meningkatkan produktivitas pemanfaatan aset daerah agar memberikan nilai ekonomi berkelanjutan.
“Saya mengapresiasi berbagai catatan, saran, koreksi, dan masukan konstruktif dari fraksi-fraksi DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif dalam menentukan arah pembangunan daerah,” ucap dia.
Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran agar belanja lebih efisien, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dia menjelaskan belanja tidak terduga (BTT) Rp10 miliar dialokasikan untuk kebutuhan darurat dan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan rencana pinjaman daerah Rp100 miliar akan digunakan untuk mendukung pengembangan infrastruktur RSUD KH Ahmad Hanafiah Sukadana.
“Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit juga akan didukung melalui sumber pendanaan lainnya,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur turut menganggarkan penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya Rp32,5 miliar dengan mempertimbangkan realisasi silpa pada tahun-tahun sebelumnya.
Selain itu, penyertaan modal Rp5 miliar dialokasikan untuk BUMD, yakni PT BPRS Syariah dan PT Bank Lampung, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam aspek pengawasan, pihaknya akan memperkuat pengendalian pelaksanaan APBD melalui peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan pemangku kepentingan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan.
Rancangan APBD 2027 mengalami penyesuaian setelah alokasi pendapatan transfer pemerintah pusat dikurangi Rp14,37 miliar.
Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-95/PK/2026 tanggal 29 September 2026 tentang Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2027.
Dalam rancangan ini, pendapatan daerah ditargetkan Rp1,96 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp2,03 triliun. Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut ditutup melalui pembiayaan neto Rp62,63 miliar.
Dirinya berharap, pembahasan Raperda APBD 2027 berjalan dengan mengedepankan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sehingga anggaran yang ditetapkan dapat mendukung prioritas pembangunan serta menjawab kebutuhan masyarakat Lampung Timur.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.