Pemkab Kuningan memfokuskan realisasi program hunian layak bagi MBR - ANTARA News Jawa Barat
Kuningan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, memfokuskan realisasi program penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui pembangunan rumah subsidi dan peningkatan...
Kuningan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, memfokuskan realisasi program penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui pembangunan rumah subsidi dan peningkatan kualitas rumah.
Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar mengatakan penyediaan hunian dilakukan melalui berbagai skema dengan melibatkan pemerintah, pengembang, dunia usaha, lembaga sosial, serta masyarakat.
“Program perumahan harus benar-benar hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Rumah adalah kebutuhan dasar,” kata Dian dalam keterangannya di Kuningan, Senin.
Hal tersebut, kata dia, mendapat apresiasi nasional setelah Kabupaten Kuningan meraih peringkat kedua kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah Tingkat Kabupaten Terbaik II Regional Jawa-Bali Batch II Tahun 2026, sekaligus mendapat dukungan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 250 unit rumah.
Ia menyampaikan dukungan BSPS tersebut senilai sekitar Rp5 miliar dan menjadi tambahan manfaat bagi Kabupaten Kuningan, atas komitmen mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Dian mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperluas manfaat program perumahan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak, aman, sehat, dan terjangkau.
Hingga saat ini, lanjut dia, sekitar 1.500 unit rumah subsidi telah dibangun pengembang di Kabupaten Kuningan untuk memperluas akses hunian bagi MBR.
“Pada 2026, Kabupaten Kuningan memperoleh alokasi 1.293 unit BSPS untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi hunian yang lebih layak dan nyaman,” katanya.
Ia menyampaikan pula lembaga filantropi turut mendukung penyediaan hunian dengan berkontribusi terhadap pembangunan atau perbaikan, sekitar 200 rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Sejumlah pengembang juga berpartisipasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan membantu sekitar 20 rumah melalui program bedah rumah atau peningkatan kualitas hunian,” katanya.
Dian mengatakan pemerintah daerah pun memberikan kemudahan bagi MBR melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan.
Menurut dia, MBR yang bekerja di Kuningan tetapi memiliki kartu tanda penduduk (KTP) daerah lain juga dapat mengakses rumah subsidi sesuai persyaratan.
Dari sisi pembiayaan, tambah dia, masyarakat mendapat dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk membantu memperoleh hunian dengan skema pembiayaan yang lebih terjangkau.
“Kita ingin membangun semangat kolaborasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pengembang, dunia usaha, pemerintah desa, komunitas, dan masyarakat dapat mengambil peran,” kata Dian.
Pewarta: Fathnur Rohman
Editor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.