Pemkab Kapuas tekankan investasi harus beri dampak bagi UMKM

Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah mendorong pertumbuhan investasi yang inklusif dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah, khususnya melalui pemberdayaan ANTARA News kalteng 1 ...

August 27, 2026

Pemkab Kapuas tekankan investasi harus beri dampak bagi UMKM

Kamis, 27 Agustus 2026 15:51 WIB

Suasana sosialisasi Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI Nomor 3 Tahun 2025 di Aula Kantor DPMPTSP Kapuas, Kamis (27/8/2026). (ANTARA/HO-Diskominfosantik Kapuas)

Kuala Kapuas (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah mendorong pertumbuhan investasi yang inklusif dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah, khususnya melalui pemberdayaan serta peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

“Investasi harus bersifat inklusif dan mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah, khususnya dalam mendorong pemberdayaan serta peningkatan kapasitas UMKM lokal,” kata Asisten II Setda Kapuas Kusmiatie di Kuala Kapuas, Kamis.

Hal itu dia sampaikan saat membuka sosialisasi Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI Nomor 3 tahun 2025 di aula kantor DPMPTSP Kapuas.

Lebih lanjut, Kusmiatie menyampaikan perkembangan iklim investasi dan percepatan program hilirisasi di Kapuas menunjukkan tren positif. Namun, pertumbuhan investasi tidak boleh hanya dinikmati usaha besar dan menengah, melainkan harus mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.

Baca juga: Pemkab Kapuas percepat penetapan lokasi lahan pembangunan sekolah rakyat

Menurutnya, kemitraan antara usaha besar dengan UMKM membutuhkan kepastian hukum, transparansi, serta mekanisme yang mudah dan adaptif terhadap perkembangan regulasi nasional. Maka penerbitan Permen Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2025 menjadi langkah strategis pemerintah dalam menyempurnakan ketentuan sebelumnya.

Kegiatan sosialisasi tersebut, memiliki dua tujuan utama, yakni meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha besar, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Kapuas terhadap kewajiban bermitra dengan UMKM lokal.

Selain itu, tambahnya, mendorong UMKM agar mampu naik kelas, memenuhi standar kualifikasi, serta masuk dalam rantai pasok industri nasional dan program hilirisasi.

Kusmiatie juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memahami regulasi terbaru sekaligus membangun sinergi antara pemerintah, pelaku usaha besar, dan UMKM.

Dengan demikian, kemitraan yang terbentuk diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kapuas Teguh Yunianto melaporkan hasil pertemuan dengan salah satu jaringan ritel modern bersama UMKM Kapuas. Dari 30 UMKM yang mempresentasikan produknya, terdapat enam UMKM yang dinilai memenuhi kriteria untuk masuk ke gerai ritel tersebut.

“Keenam jenis produk tersebut sudah melalui seleksi dan memenuhi standar yang diberikan,” katanya.

Teguh berharap produk-produk lokal tersebut dapat segera diluncurkan dan dipasarkan melalui jaringan ritel modern tersebut. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk dukungan konkret pemerintah daerah agar UMKM tidak hanya memasarkan produknya secara konvensional, tetapi juga mampu menembus pasar ritel modern.

DPMPTSP Kapuas, juga berharap jaringan ritel lainnya dapat turut membuka akses bagi produk-produk lokal di kabupaten setempat.

Lebih lanjut, ia menjelaskan sosialisasi Permen Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2025 merupakan wujud peran DPMPTSP dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah pusat.

Regulasi tersebut, tambahnya, menjadi langkah pembaruan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM di daerah, termasuk melalui pemanfaatan sistem Online Single Submission (OSS).

“Kegiatan ini bertujuan menghimpun masukan, menyelaraskan persepsi, serta meningkatkan kepatuhan dan realisasi kemitraan dari berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Kapuas,” demikian Teguh.

Baca juga: Pemkab Kapuas perkuat pemantauan karhutla melalui peta satelit

Baca juga: Pemkab Kapuas dukung Ngaben Massal Banjar Merta di Batu Nindan

Baca juga: Pemkab Kapuas susun IKD dan KRB perkuat penanggulangan bencana

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.