Pemerintah Siapkan 500 Rumah Untuk Korban Bencana NTT
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan, pemerintah saat ini masih melakukan pendataan terhadap rumah warga yang mengalami kerusakan. Data tersebut akan disusun secara rinci berdasarkan nama ...
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan, pemerintah saat ini masih melakukan pendataan terhadap rumah warga yang mengalami kerusakan. Data tersebut akan disusun secara rinci berdasarkan nama dan alamat warga atau by name by address.
"Kita minta untuk melakukan pendataan kerusakan, baik fasum, terutama perumahan saat ini. Itu yang rumahnya by name by address, diklasifikasikan setiap daerah, ya rusak ringan, sedang, berat," kata Tito usai rapat dengan PKP dan BPS di Jakarta, Selasa Malam (8/9/2026).
Data kerusakan tersebut nantinya tidak hanya menjadi dasar untuk menentukan penerima bantuan, tetapi juga akan melalui proses verifikasi dan validasi.
Tito mengatakan data yang diajukan pemerintah daerah harus terlebih dahulu diperiksa untuk memastikan tidak terjadi duplikasi maupun kesalahan klasifikasi tingkat kerusakan.
Tito meminta pendataan yang dilakukan pemerintah kabupaten diperkuat dengan verifikasi awal dari aparat penegak hukum. Setelah itu, data akan diperiksa oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Dan ini nanti selain ditandatangani, diusulkan oleh Bupati, ditandatangani Bupati, saya minta juga sama seperti bencana Sumatra, ditandatangani oleh Kapolres dan Kajari, ya penegak hukumnya, untuk verifikasi awal. Setelah itu nanti akan diverifikasi, validasi oleh BPS. Setelah dinyatakan misalnya benar atau tidak, jangan sampai ada yang dobel, yang sebenarnya masuk klasifikasi ringan ditulis berat misalnya. Nah, itu akan dibetulkan, divalidasi, baru nanti kemudian dilakukan pembangunan," ujarnya.
Pemerintah telah menyiapkan skema bantuan berdasarkan tingkat kerusakan rumah warga. Untuk rumah dengan kerusakan ringan, bantuan yang diberikan sebesar Rp15 juta.
Sementara itu, warga dengan rumah rusak sedang akan memperoleh bantuan Rp30 juta. Adapun untuk rumah dengan kerusakan berat, pemerintah menyiapkan bantuan sebesar Rp70 juta.
Tito menjelaskan bantuan tersebut dapat digunakan warga untuk membangun kembali rumah di lokasi semula atau in-situ. Untuk pembangunan di lokasi semula, pelaksanaan dapat dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Bisa bangun sendiri di tanahnya, bisa juga dibangunkan oleh BNPB misalnya kalau in-situ," kata Tito.
Namun, skema berbeda akan diterapkan bagi warga yang rumah atau lokasi tempat tinggalnya tidak lagi aman sehingga harus direlokasi. Pemerintah akan menyiapkan hunian dalam satu kawasan atau kompleks apabila relokasi diperlukan.
"Kecuali yang relokasi. Kalau ada yang relokasi, tanahnya labil, perlu dipindahkan, ya ini akan dibangunkan kompleks, berarti satu kampung misalnya, kompleks oleh Menteri PKP," ujarnya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah telah menyiapkan 500 rumah untuk NTT melalui dana gotong royong. Selain pembangunan rumah, pemerintah juga menyiapkan Rp5 miliar.
"Di NTT, juga kita sudah menyiapkan dari dana gotong royong 500 rumah dan juga Rp5 miliar. Dan itu juga bentuk bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, kita punya jiwa kegotongroyongan," kata Maruarar.
Maruarar menegaskan pembangunan hunian baru tidak boleh sekadar memindahkan warga dari lokasi terdampak ke lokasi lain tanpa memastikan aspek keselamatan.
Pemerintah daerah diminta menyiapkan lokasi dengan status tanah yang jelas. Selain itu, aspek keamanan lokasi juga harus diperiksa berdasarkan rekomendasi teknis, termasuk dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
"Saya minta disiapkan tempatnya yang secara tata kelola benar, status tanahnya, dan kedua juga dari BMKG harus menyatakan bahwa itu aman. Jangan kita memindahkan rakyat dari tempat yang tidak aman ke tempat yang tidak aman juga," ujar Maruarar.
Menurut Ara, langkah tersebut penting karena kondisi NTT masih berada dalam masa tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah tidak ingin menunggu terlalu lama untuk mulai mempersiapkan pembangunan hunian bagi masyarakat yang terdampak.
Maruarar mengatakan pemerintah telah memiliki pengalaman dari penanganan bencana di Sumatra yang dapat dijadikan pembelajaran untuk mempercepat pembangunan rumah di NTT.
"Kalau kita bisa bekerja lebih baik kenapa tidak. Sumatra tadi sudah dilaporkan sudah 1.000 rumah yang jadi juga dari dana gotong royong dan itu sudah mulai dikerjakan. Di masa tanggap darurat ya kita mulai mengerjakan," katanya.
Dalam proses tersebut, BPS akan mengambil peran dalam memastikan akurasi data warga dan rumah terdampak.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya akan membantu pemerintah melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan daerah.
Data tersebut akan disusun berdasarkan by name by address dan berasal dari pemerintah daerah terdampak melalui BNPB.
"Di dalam bencana NTT ini kami akan membantu Pak Mendagri dan Pak Menteri Perumahan untuk melakukan verifikasi dan validasi dari data-data yang disampaikan oleh para Bupati dan Walikota terdampak kepada BNPB by name by address," kata Amalia.
BPS juga akan memanfaatkan data yang sudah tersedia, termasuk Potensi Desa (Podes) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut akan digunakan untuk menyusun gambaran wilayah terdampak sekaligus profil masyarakat yang berada di daerah bencana.
"Sambil menunggu itu, kami menggunakan data-data yang ada seperti Podes, kemudian Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional untuk menyajikan peta dari desa terdampak dan juga profil penduduk yang terdampak termasuk berdasarkan rentang umur dan penyakit yang diderita atau katastropik," ujar Amalia.
BPS juga menyiapkan dashboard khusus bencana NTT. Dashboard tersebut akan digunakan untuk mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam melihat data masyarakat serta wilayah yang terdampak.
Percepatan pembangunan hunian NTT dilakukan bersamaan dengan upaya pemerintah menyelesaikan pembangunan rumah bagi korban bencana di Sumatra.
Tito mengatakan untuk hunian yang dibangun melalui skema relokasi di Sumatra, terdapat 26 paket pembangunan dengan total 7.992 unit rumah yang dikerjakan Kementerian PKP. Dari jumlah tersebut, proses lelang telah berjalan untuk 19 paket.
"Proses lelangnya sudah berjalan 19 paket, tinggal 6 paket lagi. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dalam waktu seminggu dua minggu ini," kata Tito.
Pemerintah mengejar penyelesaian proses tersebut karena waktu pelaksanaan pembangunan semakin terbatas. Tito menyebut saat ini sudah memasuki September sehingga hanya tersisa sekitar tiga setengah bulan hingga akhir tahun.
"Ini sudah September, Oktober, November, Desember, tinggal 3,5 bulan lebih kurang. Sehingga kalau cepat lelang, maka tinggal tim eksekutor," ujarnya.
Maruarar mengatakan percepatan juga akan dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Langkah itu ditujukan untuk mempercepat proses pengadaan tanpa mengabaikan tata kelola.
"Saya juga minta semua siapkan SDM yang terbaik. Proses lelangnya dipercepat, eksekusinya dipercepat. Kita jangan berlama-lama untuk membantu rakyat yang sangat membutuhkan," kata Maruarar.
Menurut Maruarar, percepatan pembangunan tetap harus berjalan bersama dengan kepastian tata kelola dan kualitas bangunan. Pemerintah juga menekankan pengawasan agar bantuan pascabencana benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
"Ya, tata kelola harus benar, kualitasnya juga harus benar, dan juga langkah-langkahnya harus benar," ujarnya.
Dia juga menegaskan tidak boleh ada penyalahgunaan anggaran dalam penanganan bencana.
"Kalau ada korupsi itu keterlaluan di bencana, pasti harus dihukum seberat-beratnya. Orang lagi menderita kok korupsi," kata Maruarar.
Selain penanganan rumah akibat bencana, Kementerian PKP juga tengah mengejar penyelesaian program bedah rumah tahun ini.
Maruarar mengatakan program tersebut menargetkan pembangunan atau perbaikan 40.000 rumah pada tahun ini. Angka tersebut melanjutkan program tahun sebelumnya yang mencapai 45.000 rumah.
"Semenjak juga support dari BPS, support-nya percepatannya sangat tinggi, Bang. Jadi mudah-mudahan kita bisa selesaikan ya, 3 bulan ini atas dukungan Pak Mendagri dan BPS ya. Sehingga Bedah Rumah tahun lalu 45.000 rumah, tahun ini 40.000 rumah," ujar Maruarar.
Pemerintah berharap koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPS, BNPB, serta kementerian dan lembaga terkait dapat mempercepat pembangunan rumah sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran.
Untuk NTT, tahapan berikutnya adalah memastikan data kerusakan dan penerima bantuan tervalidasi, lokasi pembangunan memenuhi aspek keselamatan dan legalitas, serta pembangunan dapat segera dimulai setelah persyaratan tersebut terpenuhi.