Pemerintah prioritaskan aktivasi 111 SPPG wilayah 3T - ANTARA News Bengkulu
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memprioritaskan aktivasi 111 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) pada tahap awal perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). ...
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memprioritaskan aktivasi 111 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) pada tahap awal perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebanyak 111 SPPG itu tersebar di sembilan provinsi, termasuk enam provinsi di Tanah Papua. Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyebut Papua Barat Daya memiliki 14 SPPG 3T yang siap dioperasikan.
“Kami datang langsung untuk memastikan SPPG ini benar-benar siap. Jangan hanya mengejar cepat beroperasi, tetapi kualitas makanan, keamanan pangan, kebersihan dapur, dan pelayanan kepada penerima manfaat juga harus terjamin,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.
Baca juga: MBG harus diperbaiki, bukan dihentikan
Zulhas menyampaikan hal itu saat meninjau SPPG Sorong Moisegen Klasof yang berada sekitar 60 kilometer dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (2/9).
Menurut Kementerian Koordinator Bidang Pangan, SPPG tersebut merupakan satu dari tiga SPPG 3T di Kabupaten Sorong dan direncanakan melayani sekitar 700 penerima manfaat setelah diaktifkan.
Menko Pangan meminta kesiapan operasional SPPG tidak hanya dilihat dari bangunan, tetapi juga kualitas makanan, kebersihan dapur, keamanan pangan, dan pelayanan kepada penerima manfaat.
Baca juga: Kejagung ingatkan batasan pengajuan praperadilan eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung
Selain anak sekolah, ia meminta layanan MBG menjangkau ibu hamil, ibu menyusui, dan balita serta memanfaatkan bahan pangan lokal yang aman dan berkualitas.
“Tadi saya tanya anak-anak, sudah sarapan atau belum. Ternyata banyak yang belum makan pagi. Karena itu, Program Makan Bergizi Gratis sangat penting, terutama untuk anak-anak kita di wilayah 3T,” katanya.
Sebelumnya, Kemenko Pangan menetapkan 111 SPPG sebagai prioritas tahap awal aktivasi di enam provinsi di Tanah Papua serta Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
Prioritas diberikan antara lain kepada daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Baca juga: Zulhas targetkan pembenahan tata kelola MBG sebelum 20 Oktober 2026
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sekitar 2.700 SPPG di wilayah 3T telah selesai dibangun dan direncanakan mulai diaktivasi secara bertahap pada September 2026 berdasarkan kebutuhan dan kesiapan masing-masing daerah.
Kepala BGN Sudaryono sebelumnya menegaskan SPPG yang telah selesai dibangun tidak otomatis dapat beroperasi.
Sebelum aktivasi, BGN terlebih dahulu memastikan kejelasan penerima manfaat berdasarkan nama dan alamat, kesiapan insentif, serta pemenuhan standar operasional.
Lebih lanjut, Zulhas mengatakan perluasan MBG ke wilayah 3T dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pangan bergizi.
Pewarta: Aria Ananda
Uploader : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.