Gempa NTT: Pemerintah Indonesia tolak bantuan dari negara lain, apa alasannya? - BBC News Indonesia

Pemerintah Indonesia dikritik karena menolak bantuan kemanusiaan dari negara asing dalam penanganan korban terdampak bencana gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut pengamat, menerima bantuan asing bukan bentuk kelemahan, tapi solidaritas.

August 21, 2026

Pemerintah Indonesia tolak pertolongan dari negara lain walau 'banyak korban gempa NTT belum terima bantuan'

• • Penulis, Quinawaty Pasaribu
  • Peranan, Jurnalis BBC News Indonesia

• Telah diterbitkan 34 menit yang lalu

• Waktu membaca: 12 menit

Pemerintah Indonesia menolak bantuan kemanusiaan dari negara asing seperti China dan Iran dalam penanganan korban terdampak bencana gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengklaim pemerintah masih menyanggupi untuk memenuhi kebutuhan logistik para pengungsi termasuk perbaikan bangunan.

"Belum ya, nanti kami lihat. Karena berdasarkan laporan kami, kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani," ucap Prasetyo.

Namun hingga hari keenam setelah gempa, para pengungsi mandiri seperti di Kabupaten Sikka luput dari perhatian pemerintah.

Sejumlah warga mengaku sama sekali belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Untuk bertahan hidup, mereka terpaksa mengonsumsi ubi-ubian lantaran stok makanan sudah menipis.

"Kami mengungsi ke pasar, bantuan tidak dapat, kami masak sendiri," tutur Jawatia, warga Kecamatan Alok.

Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Avianto Amri, mengatakan menerima bantuan negara lain bukan sebuah bentuk kelemahan, tapi wujud solidaritas dan kerjasama antarnegara.

Sikap menolak tersebut, menurutnya, malah "melemahkan semangat kemanusiaan bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan".

'Kami belum dapat bantuan sama sekali'

Pasar tradisional Alok di Maumere, Kabupaten Sikka, tak lagi sama. Usai gempa berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Pulau Flores, 15 Agustus lalu, tenda-tenda darurat dan terpal bersemayam di antara lapak-lapak pedagang.

Penghuninya adalah warga sekitar pasar yang masih takut dan trauma ke rumah setelah mereka digoyang ribuan gempa susulan.

"Kami terpaksa mengungsi ke pasar, tak berani pulang ke rumah karena takut," ujar Jawatia, warga Kecamatan Alok.

Jawatia bisa dibilang pengungsi mandiri bersama lima anggota keluarganya. Mereka mengungsi ke pasar yang jaraknya 3 kilometer, dengan membawa bekal seadanya, sejak gempa besar pertama terjadi.

Para pengungsi mandiri ini lantas mendirikan tenda, sebagian lagi memanfaatkan lapak pedagang.

Tapi sampai hari keenam setelah gempa, Jawatia dan ratusan pengungsi mandiri lainnya sama sekali belum menerima bantuan pangan dari pemerintah.

"Kami belum dapat bantuan sama sekali, jadi pagi-pagi kami turun [pulang] untuk masak lalu jam 12 siang kami kembali ke pasar Alok," tuturnya.

Satu-satunya bantuan sembako yang mereka peroleh berasal dari partai politik, Rabu (19/08). Itu pun, katanya, takkan bertahan lama. Ia berharap pemerintah segera mengirimkan bahan makanan untuk mereka yang mengungsi mandiri.

Situasi yang tak kalah merana, juga menimpa warga Desa Lidi di Pulau Palue, Kabupaten Sikka. Wilayah itu masih terisolasi karena akses transportasi putus.

Menurut keterangan Wakil Kapolres Sikka, Marselus Yugo Amboro, polisi belum bisa memasuki desa tersebut lantaran dianggap berbahaya dan akses jalan tertutup material longsor seperti batu dan tanah.

Kalau melewati jalur laut, kata dia, juga mustahil sebab gelombang tinggi bakal membahayakan tim dari Polres Sikka, Basarnas, dan TNI.

Berdasarkan laporan yang diterima Marselus, warga sudah kehabisan air bersih. Seorang warga yang diketahui bernama Servasius Sanda kemudian memetik buah kelapa untuk diminum karena sudah kehausan.

Tapi, pria 25 tahun itu terjatuh dan testisnya pecah.

Pengurus LSM Wahana Tani Mandiri di Kabupaten Sikka, Winfridus Keupung, menuturkan bantuan pangan maupun non-pangan memang sudah tiba di posko.

Masalahnya, bantuan itu terpusat di titik-titik pengungsian komunal, belum menyasar ke pengungsi mandiri yang tinggal di pondok-pondok kecil, kebun, pasar, atau rumah kerabat mereka yang tak terkena gempa.

Padahal, sekarang sudah memasuki hari keenam usai gempa.

"Di Sikka jalan enggak terlalu banyak yang rusak, mungkin ada satu atau dua ruas jalan saja. Seharusnya kan [bantuan] sudah terdistribusi ke kampung-kampung atau daerah pedalaman," kata Winfridus kepada BBC News Indonesia, Rabu (19/08).

"Kenyataannya, teman-teman kami di kampung mengatakan mereka belum menerima bantuan apapun."

"Mereka itu sudah bersungut-sungut, sekian lama tidak ada yang membantu. Jadi mereka sangat berharap ada bantuan, dukungan, barangkali satu kilo beras saja," ujarnya.

Mantan pengurus Forum Penanggulangan Resiko Bencana Kabupaten Sikka ini mengaku tidak tahu persis mengapa distribusi bantuan lamban. Tapi sejauh pengamatannya, pemerintah daerah seperti tidak siap menghadapi bencana.

Relawan yang biasanya membantu menyalurkan bantuan sampai ke daerah pelosok juga terbatas.

"Saya pikir relawan perlu diperbanyak sehingga distribusi bantuan tidak hanya di kota. Di pengungsian seperti kampung, itu yang agak susah," kata Windfridus.

Mengapa distribusi bantuan lamban?

Mengutip data BNPB per 20 Agustus 2026, jumlah korban tewas akibat gempa ini mencapai 72 orang dan korban luka berjumlah 900 orang.

Sementara, warga yang mengungsi sebanyak 82.691 jiwa.

Dari angka itu, pengungsi terbanyak berada di Kabupaten Nagekeo sebesar 28.104 orang; di Kabupaten Manggarai tercatat 20.333 orang; Kabupaten Manggarai Timur mencapai 19.803 orang; Kabupaten Sikka yakni 7.104 orang; Kabupaten Ende sekitar 3.666 orang.

Kemudian di Kabupaten Ngada setidaknya ada 1.920 orang; Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 1.161 orang; serta Kabupaten Manggarai Barat 600 orang pengungsi.

BNPB juga mencatat bangunan rumah rusak sebanyak 29.001 unit. Rinciannya, 11.699 rumah rusak berat, 6.542 rumah rusak sedang, dan 10.760 rumah rusak ringan.

Gempa juga menyebabkan 804 fasilitas pendidikan rusak, termasuk 237 fasilitas kesehatan, dan 116 fasilitas umum.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB, Berton Panjaitan, mengakui adanya kesulitan dalam penyaluran bantuan ke lokasi bencana.

Satu di antaranya, banyaknya pengungsi mandiri.

"Ini mempersulit tim untuk menyebarkan kebutuhan-kebutuhan tersebut," sebutnya.

Persoalan lain, pemerintah membutuhkan waktu untuk mendata juga menyebarkan bantuan akibat kondisi jalan yang masih labil dan tak mudah diakses kendaraan roda empat.

Namun begitu, BNPB memastikan ketersediaan kebutuhan dasar warga yang berada di lokasi pengungsian seperti makanan, air bersih, tenda, matras, selimut, layanan kesehatan sanitasi serta kebersihan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan disabilitas.

Humanitarian Manager dari lembaga swadaya Plan Indonesia, Enos Ndapareda, mengatakan dalam setiap peristiwa bencana, idealnya distribusi bantuan kepada korban bencana harus dilakukan dalam waktu cepat.

"Misalnya kejadian pagi, paling tidak sore itu [korban] sudah harus dapat bantuan," kata Enos Ndapareda kepada BBC News Indonesia, Rabu (19/08).

"Pertanyaannya, apakah bantuan saat ini sudah terdistribusi dan cukup? Tentu belum, karena kendalanya banyak," ucapnya.

Menurut Enos, ada beberapa hambatan yang dihadapi pemerintah dan juga lembaga swasta yang ingin memberikan bantuan: mulai dari akses jalan hingga ketersediaan barang.

Dalam peristiwa gempa di Pulau Flores, toko-toko yang menjual barang-barang seperti makanan, perlengkapan mandi dan kebersihan, tikar, selimut, banyak yang belum buka.

Alhasil, banyak lembaga—seperti Plan Indonesia—harus membeli barang dari Kupang bahkan Surabaya, Jawa Timur.

"Sehingga kita juga tidak bisa memenuhi kebutuhan penyintas dalam waktu cepat, karena stok di toko-toko terbatas. Sementara jumlah pengungsi ribuan. Artinya tidak seimbang antara supply dan demand," ujarnya.

"Apalagi kalau pengirimannya pakai kapal laut, itu juga butuh waktu. Makanya, kita prioritaskan dulu mana yang benar-benar membutuhkan."

Sialnya, kata Enos, dalam setiap kejadian bencana, pengungsi mandiri memang kerap terlupakan karena perhatian pemerintah dan lembaga swasta biasanya tertuju pada titik pengungsian komunal.

Ditambah, pendataan dari pemerintah daerah juga selalu terlambat.

Tapi terlepas dari kendala tersebut, dia mengingatkan pemerintah untuk memprioritaskan pendidikan bagi anak-anak agar menghindari learning loss dan tekanan psikososial akibat dirundung bencana.

Pendidikan yang dimaksud, bukan berarti mengejar kurikulum belajar. Tapi bermain dan beraktivitas.

Sebab, dalam situasi darurat, tekanan stres yang dialami anak-anak bisa berkurang apabila sesama mereka berkumpul.

"Jadi bukan kembali ke sekolah artinya dia belajar matematika, fisika. Tapi bermain, bercerita, menggambar. Pokoknya sifatnya aktivitas rekreasi."

Hal lain yang patut diperhatikan, menurut Enos, adalah pasokan air bersih.

Sebelum bencana, Nusa Tenggara Timur sering mengalami kesulitan air bersih karena kondisi iklim yang kering. Namun, saat ini kondisinya bisa makin parah dengan adanya El Nino.

"Ketika bencana, itu [El Nino] hanya memperburuk situasi tadi. Misalkan nilainya minus 2,5 bisa jadi minus 7. Jadi ini bisa memperburuk situasi," ucapnya.

Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Avianto Amri, sependapat. Ia berkata, fenomena super El Nino artinya bakal membuat musim kemarau jauh lebih panjang dari biasanya.

"Ada yang memprediksi bahkan bisa sampai Desember atau Januari tahun depan," cetusnya.

"Nah, dengan situasi ini, di mana rumah rusak, mata pencaharian terganggu, mereka sedang mengungsi, lalu tidak ada akses air, bisa menyebabkan permasalahan yang jauh lebih kompleks lagi."

Perlukah pemerintah menerima bantuan asing?

Berdasarkan data BNPB, total bantuan yang siap disalurkan secara bertahap mencapai 394 ton, pada Rabu (19/08).

Bantuan tersebut berupa pangan dan nonpangan, seperti paket sembako, makanan siap saji, mi instan, obat-obatan, matras, selimut, tenda, velbed, hygiene kit hingga alat penjernih air.

Semua bantuan itu dikirim dengan pesawat TNI AU melalui beberapa tahap.

Terkait anggaran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pemerintah menyiapkan Dana Cadangan Bencana sebesar Rp5 triliun, sementara Dana Siap Pakai hanya Rp250 miliar.

Jika kebutuhan pembiayaan meningkat, ia mengklaim pemerintah akan menyesuaikan dukungan anggaran demi memastikan penanganan bencana bisa berjalan baik.

"Kalau untuk bencana, dari BNPB dulu, kalau kurang baru kita rekonstruksi. Jadi enggak ada masalah," ucap Purbaya.

Di tengah upaya penanganan bencana, sejumlah negara seperti China dan Iran mengucapkan belasungkawa dan menawarkan bantuan pemulihan infrastruktur serta kebutuhan darurat medis.

Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, pada Senin (17/08), seperti dilansir Xinhua.

"Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada para korban serta simpati tulus kepada keluarga korban yang meninggal dunia dan mereka yang terluka," ujar Lin dalam konferensi pers.

China menyatakan Konsulat Jenderal mereka di Denpasar telah mengaktifkan mekanisme darurat untuk memberikan bantuan kepada korban yang terdampak.

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, juga menawarkan bantuan untuk para korban gempa di Pulau Flores, NTT.

Sebelumnya, pada Minggu (16/08), Pezeshkian juga telah bersurat kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan empatinya kepada para korban gempa.

"Saya mengungkapkan duka cita dan simpati saya kepada Yang Mulia [Presiden Prabowo], pemerintah, dan rakyat Indonesia yang bersahabat, terutama para keluarga yang berduka dan terdampak," kata Pezashkian dikutip dari IRNA.

"Dalam situasi yang sulit ini, kami mengumumkan kesiapan kami untuk memberikan bantuan dan suplai medis apa pun. Saya memohon kepada Allah Yang Mahakuasa supaya para korban meninggal mendapat ampunan-Nya, para korban luka cepat pulih, dan para korban selamat tabah serta sabar."

Menanggapi tawaran itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Indonesia belum mau menerima bantuan dari luar negeri tersebut.

Prasetyo bilang pemerintah masih sanggup menangani bencana di NTT.

Ini, adalah kali kedua pemerintah menolak tawaran asing, seperti halnya banjir bandang yang menerjang Aceh pada akhir 2025.

"Belum ya, nanti kita lihat. Karena berdasarkan laporan kami, kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani," ucap Mensesneg, Prasetyo.

Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Avianto Amri, mengatakan jika pemerintah menyatakan belum mau atau tidak menerima bantuan dari luar negeri, maka konsekuensinya pemerintah harus mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk penanganan bencana.

Sumber daya yang dimaksud mulai dari sarana-prasarana hingga pendanaan.

Untuk bencana di NTT, menurut Avianto, kebutuhan warga terdampak bencana sepertinya memang bisa dipenuhi oleh pemerintah. Meskipun ada kekhawatiran mengenai pasokan air menyusul fenomena El Nino.

Tapi, ada soal lain yang tak kalah penting: anggaran.

Seperti diketahui, sejumlah daerah termasuk NTT mengalami tekanan fiskal akibat pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai 24%-29% pada tahun 2026.

Di tingkat pusat, anggaran negara paling banyak terserap untuk program prioritas Presiden seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Sementara, masa pemulihan bakal lebih berat dan membutuhkan dana yang tak sedikit karena harus memperbaiki puluhan ribu rumah dan fasilitas umum—yang memakan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan.

"Banyak rumah rusak, sekolah tak bisa dipakai, tapi ada KDMP berdiri mentereng, ya harus dilihat urgensinya," kata Avianto.

"Karena semakin terlambat, semakin sulit penanganannya, karena semakin susah untuk mereka bisa pulih kembali."

Atas dasar itulah, dia menilai pemerintah bisa mempertimbangkan untuk menerima tawaran bantuan dari negara lain sesuai kebutuhan.

Menerima bantuan dari internasional, menurutnya, turut menunjukkan bahwa pemerintah peduli pada masyarakat.

Dalam beberapa peristiwa bencana, seperti tsunami Aceh tahun 2004, gempa Yogyakarta tahun 2006, gempa Sumatra Barat tahun 2009, dan gempa Palu pada 2018, pemerintah menerima tawaran bantuan asing.

"Kadang-kadang heran dengan sikap pemerintah menolak bantuan dengan alasan bahwa kita sudah memiliki kapasitas. Di sisi lain, kita juga negara pengirim bantuan. Saat bencana topan haiyan di Filipina, kita kirim bantuan, gempa di Nepal kirim bantuan, banjir di Pakistan, badai di Pasifik dan seterusnya," paparnya.

"Menerima bantuan dari negara lain bukan sebuah bentuk kelemahan. Tapi wujud solidaritas dan kerjasama antarnegara bisa terjalin."

Warga yang juga pengurus LSM Wahana Tani Mandiri di Kabupaten Sikka, Winfridus Keupung, menilai masyarakat terdampak memerlukan bantuan dari negara asing dalam hal pemulihan pascagempa.

Ia berkata, kerusakan yang diakibatkan dari gempa berkekuatan 7,7 magnitudo itu menghancurkan puluhan ribu rumah dan fasilitas umum di tujuh kabupaten.

Adanya bantuan dari negara luar, menurutnya, bisa mempercepat perbaikan serta pemulihan.

"Bantuan dari luar itu menurut saya perlu, karena manusia hidup bersosial, menembus batas wilayah. Jadi perlu dan butuh."

Jurnalis Eliazar Robert dan Arnold Welianto di Flores, NTT, berkontribusi untuk artikel ini