Pembangunan mitigasi konflik gajah di TNWK 82 persen, warga minta akses ke sawah dibuka
Progres pembangunan infrastruktur mitigasi konflik manusia dan gajah di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung mencapai progres 82 persen ANTARA News lampung 40 ...
Lampung (ANTARA) - Progres pembangunan infrastruktur mitigasi konflik manusia dan gajah di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung mencapai progres 82 persen dari keseluruhan pekerjaan dengan nilai anggaran sekitar Rp850 miliar.
Ketua Komisi Gabungan dan Mitigasi Interaksi Negatif Gajah Way Kambas Sriyanto mengatakan pembangunan tersebut masih menyisakan sejumlah pekerjaan, antara lain pada wilayah dengan kondisi tanah labil yang membutuhkan tahapan pekerjaan lanjutan.
“Memang tanggul ini ada beberapa wilayah yang memang tanahnya labil, jadi belum selesai memang. Tapi mereka tahunya selesai. Memang belum, ada tahapan lanjutan,” katanya dikonfirmasi di Lampung Selatan, Minggu.
Ia menjelaskan pelaksanaan pembangunan juga sempat menghadapi kendala pasokan material, khususnya besi dan semen. Namun, kendala tersebut telah dicarikan solusi agar pekerjaan dapat kembali berjalan sesuai target.
“Memang kita kemarin ada beberapa kendala terkait masalah besi yang agak sulit kita cari di pasar. Semen juga hampir dua minggu kemarin volume yang kita butuhkan berkurang,” ujarnya.
Di tengah pembangunan infrastruktur mitigasi tersebut, pemerintah desa bersama pihak komite juga masih menyelesaikan persoalan akses petani menuju lahan pertanian yang berada di sekitar tanggul.
Oleh karena itu, pihaknya telah memfasilitasi kebutuhan akses pertanian masyarakat. Namun, pemanfaatan akses tetap harus memperhatikan ketentuan hukum dan kondisi lingkungan di kawasan tersebut.
“Kita berpegang kepada hukum. Mereka menginginkan akses pertanian, sudah kita fasilitasi,” katanya.
Ia menegaskan pembangunan infrastruktur mitigasi tidak boleh mengabaikan fungsi lingkungan, termasuk kawasan aliran sungai.
“Kalau merusak, itu pelanggaran kita. Enggak boleh seperti itu. Yang penting kita semua untuk warga itu bermanfaat,” ujar dia.
Selain persoalan akses, terdapat sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan akibat dilalui kendaraan proyek. Perbaikan jalan tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang menyebabkan kerusakan.
“Dari awal kita sudah sepakat, mereka yang merusak itu tanggung jawab untuk memperbaiki,” ucap dia.
Di sisi lain, pembangunan proyek mitigasi konflik manusia dan gajah tersebut mulai memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Sriyanto menyebut sekitar 1.091 orang telah terlibat atau terdampak langsung dari aktivitas program tersebut. Pergerakan ekonomi masyarakat juga mulai terlihat dengan tumbuhnya warung, tempat penginapan, serta rumah yang disewakan.
“Walaupun tidak bersamaan, ada satu orang mungkin kerja lagi empat orang, tapi kita hitung memang. Banyak warung-warung baru, tempat penginapan baru, rumah yang disewakan,” kata dia.
Program mitigasi tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan sektor wisata, budi daya lebah, dan tanaman serai.
Dengan progres pembangunan yang telah mencapai 82 persen, penyelesaian proyek diharapkan tidak hanya menghasilkan infrastruktur mitigasi yang berfungsi mengurangi interaksi negatif antara manusia dan gajah, tetapi juga tetap menjamin keberlangsungan aktivitas masyarakat di sekitar kawasan.
Kepala Desa Sukorahayu Apria Sahdi mengatakan masyarakat pada prinsipnya tidak mempersoalkan pembangunan tanggul. Warga hanya berharap keberadaan infrastruktur tersebut tidak menghambat aktivitas pertanian mereka.
“Kami berharap adanya keluhan, adanya aspirasi beberapa warga kami ini dari pihak komite bisa mengakomodir itu,” katanya.
Menurutnya, salah satu solusi yang telah dibahas adalah menyediakan pintu akses pada tanggul sehingga petani tetap dapat membawa alat dan mesin pertanian menuju lahan mereka.
“Win-win solution-nya sudah disampaikan, artinya dari pihak komite mungkin akan membuatkan pintu untuk akses alat-alat seperti hand tractor dan lain sebagainya untuk petani,” ujar dia.
Dia menerangkan persoalan akses tersebut muncul karena sebagian lahan pertanian warga berada di sekitar bantaran sungai. Sebelumnya, warga juga mengusulkan agar posisi tanggul tidak membelah area persawahan.
Namun, menurutnya, tanggul yang ada bukan sepenuhnya bangunan baru karena sebelumnya telah terdapat infrastruktur penahan banjir di lokasi tersebut.
“Kalau bicara tanggul dipindahkan, sebelum mereka beli tanah tersebut sudah ada tanggul penahan banjir, dan komite ini hanya meninggikan badan eksisting tanggul yang sudah ada,” katanya
Dirinya menambahkan normalisasi sungai juga dapat menjadi salah satu solusi dalam penanganan kawasan tersebut. Material lumpur hasil normalisasi dapat ditempatkan di bantaran sungai sehingga turut membentuk tanggul.
“Normalisasi sungai itu kan akan mengangkat lumpur ke bantaran pinggiran sungai, dan itu akan membentuk dengan sendirinya tanggul,” ucapnya.
Pihak komite dan pemerintah desa kini mengupayakan penyediaan akses khusus bagi petani agar mobilitas alat dan mesin pertanian tetap berjalan, sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur mitigasi tidak mengabaikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.