Pakar nilai transformasi kebijakan Prabowo mulai terlihat - ANTARA News Bengkulu
Bengkulu (ANTARA) - Pakar Kebijakan Publik dan Ekonomi Anzori Tawakal menilai arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah tepat, meski hasil transformasi membutuhkan proses dan waktu untuk membe...
Bengkulu (ANTARA) - Pakar Kebijakan Publik dan Ekonomi Anzori Tawakal menilai arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah tepat, meski hasil transformasi membutuhkan proses dan waktu untuk memberikan dampak optimal kepada masyarakat.
"Kebijakan sudah tepat, butuh proses dan waktu, tidak ujug-ujug langsung terlihat hasilnya. Namun sekarang saja, 21 bulan baru berjalan hasilnya bahkan sudah nampak terlihat di berbagai sektor," kata Anzori di Bengkulu, Jumat.
Menurut dia, penilaian tersebut didasarkan pada berbagai kebijakan selama 21 bulan pemerintahan Prabowo-Gibran yang menyentuh persoalan strategis, mulai dari pangan, energi, kesehatan, pendidikan, investasi, perumahan, hingga pembangunan infrastruktur.
Ia mengatakan sejumlah program mulai menunjukkan hasil yang dapat menjadi dasar untuk melihat arah transformasi pemerintahan, meskipun pelaksanaannya masih membutuhkan evaluasi dan penyempurnaan di sejumlah sektor.
Baca juga: Pakar nilai Asta Cita Prabowo-Gibran berjalan sesuai jalur
Salah satu kebijakan yang dinilai penting ialah sektor pangan. Anzori mengatakan percepatan pencapaian swasembada pangan menunjukkan perubahan kebijakan dalam memperkuat kemandirian pangan nasional.
"Program swasembada pangan kita sudah meraih swasembada pangan dalam waktu yang ditargetkan selama empat tahun. Ternyata swasembada pangan sudah berhasil tahun pertama pemerintahan Pak Prabowo-Gibran," katanya.
Selain pangan, Anzori menilai kebijakan energi melalui pengembangan B50 menunjukkan upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap energi dari luar negeri.
Ia mengatakan kebijakan hilirisasi juga menjadi bagian dari transformasi ekonomi yang membutuhkan waktu untuk menunjukkan dampaknya secara optimal.
Di bidang pendidikan, pemerintah mulai memperluas transformasi melalui pengembangan sekolah rakyat, sekolah unggulan, dan peningkatan kualitas pendidikan pada berbagai jenjang.
Baca juga: Sambut arahan Presiden soal perlinsos, Menkomdigi: Digitalisasi harus pangkas waktu dan biaya masyarakat
Menurut Anzori, berbagai kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah menjalankan transformasi secara paralel di sejumlah sektor. Namun, luasnya cakupan kebijakan membuat implementasi dan evaluasi menjadi bagian penting dari keberhasilan program.
"Di samping memang di tingkat implementasi memerlukan sinkronisasi, koordinasi, dan sinergitas dan kolaborasi antara kementerian lembaga dengan pemerintah daerah," ujarnya.
Anzori menilai evaluasi perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kebijakan yang belum berjalan sesuai target dapat segera diperbaiki.
Pemerintah, kata dia, perlu mempertahankan kebijakan yang telah menunjukkan hasil sekaligus memperbaiki bagian yang masih memiliki kekurangan.
Ia mengatakan transformasi ekonomi dan pembangunan manusia tidak dapat menghasilkan perubahan menyeluruh dalam waktu singkat. Dampaknya membutuhkan kesinambungan kebijakan dan pelaksanaan yang konsisten.
Baca juga: Pidato Prabowo di MPR buktikan kerja positif pemerintah
Anzori juga melihat berbagai kebijakan pemerintah diarahkan untuk memperkuat ketahanan masyarakat melalui pangan, energi, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pembangunan infrastruktur dasar.
Menurut dia, keberhasilan transformasi pada akhirnya tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi dari kemampuan program tersebut menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Hal inilah yang kita lihat kelebihan Pak Prabowo, secara pribadi maupun sebagai pengamat saya melihat kelebihan Pak Prabowo ini dia tegas, jelas, bahkan keras demi memperjuangkan kepentingan rakyat," katanya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8), menyatakan pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan pemerintahan.
Presiden menyebut kebijakan tersebut dijalankan untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, termasuk masalah yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Kebijakan yang disampaikan antara lain mencakup swasembada pangan, penyederhanaan aturan pupuk, swasembada energi melalui B50, program makanan bergizi, hilirisasi, dan bantuan sosial.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Uploader : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.