Ombudsman Sumbar: Terapkan sekolah daring di tengah kabut asap
Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) menilai sistem sekolah secara dalam jaringan (Daring) harus diterapkan di tengah situasi kabut asap yang melanda provinsi ANTARA News sumbar 21 ...
Padang (ANTARA) - Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) menilai sistem sekolah secara dalam jaringan (Daring) harus diterapkan di tengah situasi kabut asap yang melanda provinsi setempat.
"Menurut kami sekolah daring perlu diterapkan demi melindungi anak-anak dari dampak kabut asap yang terjadi," kata Kepala Ombudsman Sumbar Adel Wahidi di Padang, Selasa.
Ia mengatakan dengan diterapkannya kebijakan sekolah daring maka itu akan membantu para siswa untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan.
Pihaknya memandang para siswa adalah suatu kelompok masyarakat yang bisa dilindungi, para siswa juga merupakan anak-anak yang masih tergolong rentan.
Ia mengatakan Ombudsman Sumbar telah menyarankan hal tersebut kepada pemerintah daerah, namun saat ini masih dalam tahap pertimbangan.
"Menurut kami sekolah daring harus segera diterapkan, jangan sampai terasa dampaknya dulu baru kemudian kebijakan diambil," katanya.
Ia menjelaskan dalam perspektif pelayanan publik, menghadirkan layanan yang berorientasi pada penyelamatan dan pelindungan masyarakat adalah hal utama.
Selain sekolah, Ombudsman Sumbar juga mendorong lembaga pemerintah untuk menerapkan digitalisasi pelayanan publik supaya masyarakat tidak harus keluar rumah untuk mengakses layanan.
Ia juga meminta fasilitas kesehatan terutama Puskesman memberikan penanganan yang baik dan cepat kepada warga yang datang untuk berobat karena dampak kabut asap.
"Bagi warga yang datang untuk berobat namun tidak ditangi dengan cepat dan baik bisa melapor ke Ombudsman Sumbar untuk kami tindak lanjuti," katanya.
Adel menilai langkah-langkah pemerintah dalam memberikan himbauan agar tidak berkumpul, tidak keluar ruangan, dan memakai masker saat beraktvitas di luar rumah sudah tepat.
Hanya saja himbauan tersebut perlu dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang bisa melindungi keselamatan secara lebih luas.