Menteri ATR sebut pembangunan kota satelit atasi backlog perumahan
Bapak Presiden RI akan membuat kutub-kutub kantong-kantong kota baru untuk mengatasi backlog perumahan, selain hunian vertikal, ada kutub-kutub kantong perumahan baru.Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata...
Bapak Presiden RI akan membuat kutub-kutub kantong-kantong kota baru untuk mengatasi backlog perumahan, selain hunian vertikal, ada kutub-kutub kantong perumahan baru.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengungkapkan pembangunan kota satelit dalam rangka mengatasi backlog perumahan.
"Jadi dalam rangka mengatasi backlog perumahan, Bapak Presiden RI akan membuat kutub-kutub kantong-kantong kota baru untuk mengatasi backlog perumahan, selain hunian vertikal, ada kutub-kutub kantong perumahan baru," ujar Nusron, di Jakarta, Selasa.
Kementerian ATR/BPN sendiri sudah menyiapkan data lahan untuk pembangunan kota satelit.
"Di mana saja? Mulai di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, di Lampung, kemudian di Banten, di Jawa Barat yakni di Bogor sama Bandung Barat, kemudian Jawa Tengah di Batang, di Jawa Timur yakni Mojokerto sama di Pasuruan, lalu di Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan," kata Nusron lagi.
Dia juga menyampaikan bahwa terdapat usulan baru, tapi belum masih dalam proses verifikasi yakni tiga lagi provinsi yang mengusulkan, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan NTB, tapi sedang dalam proses pengusulan.
Untuk luas lahan untuk kota satelit, Nusron menyampaikan rata-rata satu kota minimal sekitar 200 hektare.
"Lahannya sudah kita apply dan semua lahan punya negara. Ada punya eks Hak Guna Bangunan atau HGB-nya swasta tapi lagi-lagi tidak kita perpanjang, karena mereka sudah kita kasih kesempatan memperpanjang tidak melakukan perpanjangan sehingga kita nyatakan akan kita tata ulang," katanya lagi.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) memperkuat dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) melalui Pembangunan Permukiman Hunian Vertikal dan Kota Satelit.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan bahwa dukungan diberikan dengan penyediaan lahan skala besar di berbagai wilayah Indonesia.
Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan lahan potensial yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi.
Total indikasi lahan di Indonesia yang telah terdata mencapai lebih dari 129.000 hektare.
Untuk kawasan perkotaan, pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian vertikal, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, untuk pengembangan kota satelit, disiapkan lahan dengan skala yang lebih luas.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa ketersediaan lahan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca juga: Atasi kelangkaan air, BRIN dorong penguatan sistem pengairan di IKN
Baca juga: Menteri PKP sampaikan realisasi KUR perumahan capai Rp14 triliun
Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.