Menag: Pembangunan ekonomi harus wujudkan keadilan sosial
Menteri Agama (Menag) sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Nasaruddin Umar mengatakan pembangunan ekonomi harus mampu ANTARA News jogja 2 ...
Menag: Pembangunan ekonomi harus wujudkan keadilan sosial
Selasa, 8 September 2026 21:00 WIB
Menteri Agama (Menag) sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Nasaruddin Umar, dalam jumpa pers pembukaan Simposium IAEI di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Jakarta, Selasa (8/9/2026). (ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira)
Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama (Menag) sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Nasaruddin Umar mengatakan pembangunan ekonomi harus mampu mewujudkan keadilan sosial dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
“Pembangunan ekonomi tentu bukan sekedar pertumbuhan angka, melainkan instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan dan mewujudkan keadilan sosial. Inilah nanti akan memberikan berkah,” kata Menag Nasaruddin dalam pembukaan Simposium IAEI di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Jakarta, Selasa.
Menurut Menag, perpaduan ekonomi Pancasila, ekonomi Islam dan ekonomi konvensional adalah bagaimana ilmu, nilai dan kebijakan dapat dipertemukan untuk mengelola amanah pembangunan.
Ia mengatakan pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap menunjukkan resiliensi dan mampu tumbuh di tengah dinamika global, dengan pertumbuhan 5,29 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan II tahun 2026.
“Hanya saja, capaian ini harus terus dievaluasi sejauh mana pertumbuhan mampu memperluas kesempatan kerja dan mereduksi kesenjangan, serta menjaga keberlanjutan,” kata Nasaruddin.
Ia menilai bahwa bangsa Indonesia perlu menanggapi ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak global dengan rasa syukur yang diwujudkan melalui kesadaran bahwa kemajuan adalah amanah untuk kemaslahatan publik.
“Namun, ada sorotan atas tantangan pembangunan riil, bahwa konsentrasi ekonomi masih berpusat di Jawa yang menyumbang 57,24 persen perekonomian nasional,” ujar dia.
Menag Nasaruddin menilai ketimpangan yang masih ada di tengah pertumbuhan ekonomi perlu menjadi sebuah “panggilan moral” konstitusional Indonesia.
Pendekatan ekonomi Islam, lanjut dia, juga menjadi relevan, mengingat posisinya yang turut memperhatikan beberapa aspek seperti kepedulian akan kelompok rentan dan lingkungan.
“Bagaimana mengambil kepemilikan pribadi dan keuntungan, namun membatasinya dengan keadilan, kepedulian pada kelompok rentan, pelestarian lingkungan, serta kesedaran bahwa harta adalah amanah,” kata Menag Nasaruddin.
“Maka penting untuk mengintegrasikan self-interest, social interest dan ecological interest,” ujarnya menambahkan.
Pewarta : Arnidhya Nur Zhafira
Editor:
Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2026