Pristanto Silalahi : Masa Depan Rupiah dan Batas Kedaulatan Kebijakan di Era Finansial Global - Opini Katadata.co.id
Setiap kali rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, ruang publik Indonesia hampir selalu dipenuhi kepanikan yang sama. Pemerintah didesak bertindak cepat, Bank Indonesia diminta “menyelamatkan rupiah”. S...
Setiap kali rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, ruang publik Indonesia hampir selalu dipenuhi kepanikan yang sama. Pemerintah didesak bertindak cepat, Bank Indonesia diminta “menyelamatkan rupiah”. Stabilitas nilai tukar kembali dijadikan indikator utama keberhasilan pengelolaan ekonomi nasional. Seolah-olah kurs yang stabil adalah sesuatu yang sepenuhnya dapat dikendalikan negara. Padahal, asumsi itulah yang sesungguhnya problematis.
Dalam dua dekade terakhir, nilai tukar rupiah telah berubah bukan sekadar indikator ekonomi, melainkan simbol politik stabilitas nasional. Rupiah yang “kuat” dipresentasikan sebagai salah satu bukti keberhasilan pemerintah, sementara pelemahan kurs menjadi ancaman psikologis yang harus segera dikoreksi.
Mau tidak mau, negara hari ini menjadi terlalu sibuk menjaga persepsi pasar. Walaupun ini sebenarnya adalah sebagai sebuah konsekuensi logis dari sistem ekonomi yang dipilih Indonesia.
Lebih ironisnya, pemerintah dan Bank Indonesia masih sering berbicara seolah stabilitas rupiah dapat dijaga secara permanen melalui kombinasi intervensi pasar, pengelolaan ekspektasi, dan retorika optimisme. Setiap pelemahan kurs diperlakukan sebagai gangguan sementara yang harus segera “dimenangkan”.
Padahal masalahnya jauh lebih mendasar: Indonesia sejak lama memilih menjadi bagian dari arsitektur finansial global yang terbuka, tetapi tidak pernah benar-benar siap menghadapi konsekuensi politik dan ekonominya.
Secara sadar, sejak lama Indonesia memilih untuk ikut dalam sistem finansial global global yang terbuka. Sistem kurs mengambang diterapkan pascakrisis Asia 1998. Arus modal internasional diliberalisasi. Pasar obligasi domestik dibuka lebar bagi investor asing.
Dalam konteks ini, nilai tukar rupiah secara otomatis menjadi sangat sensitif terhadap dinamika global, mulai dari perubahan suku bunga Amerika Serikat, ketegangan geopolitik, hingga perubahan sentimen investor internasional.
Sebagaimana dijelaskan Barry Eichengreen dalam Globalizing Capital pada 2019, integrasi finansial global memang meningkatkan akses pembiayaan, tetapi sekaligus memperbesar kerentanan negara berkembang terhadap volatilitas eksternal.
Karena telah memilih keterbukaan finansial sebagai fondasi pengelolaan ekonomi, Indonesia sesungguhnya tidak lagi memiliki ruang absolut untuk mengendalikan pergerakan nilai tukar. Namun ironisnya, elite ekonomi nasional masih sering berbicara seolah negara tetap mampu menjaga stabilitas kurs secara penuh.
Setiap pelemahan rupiah diperlakukan sebagai sesuatu yang harus segera “dilawan”, seakan volatilitas dapat dihapus hanya melalui intervensi dan pengelolaan sentimen pasar. Padahal dalam sistem keuangan global modern, pasar bekerja berdasarkan kalkulasi keuntungan, bukan loyalitas nasional.
Modal internasional tidak mengenal patriotisme; ia bergerak ke mana pun tingkat keuntungan dan rasa aman dianggap lebih tinggi. Karena itu, ketika Federal Reserve menaikkan suku bunga, arus modal keluar dari negara berkembang bukanlah anomali, melainkan logika normal kapitalisme finansial global.
Trilema Moneter dan Batas Nyata Kedaulatan Ekonomi
Untuk memahami mengapa stabilitas rupiah sulit dipertahankan secara permanen, kita perlu kembali pada salah satu konsep fundamental dalam ekonomi internasional yang sering disebut dengan istilah Impossible Trinity atau trilema kebijakan moneter.
Artinya, negara tidak mungkin dapat secara simultan mempertahankan: kurs stabil, arus modal bebas, dan kebijakan moneter independen. Konsep ini dikembangkan Robert Mundell dan Marcus Fleming pada 1960-an, yang menjelaskan bahwa suatu negara hanya dapat memilih dua dari tiga tujuan tersebut.
Indonesia pada praktiknya telah memilih kombinasi pasar modal terbuka dan independensi kebijakan moneter. Konsekuensinya sederhana tetapi sering diingkari: rupiah memang tidak mungkin sepenuhnya stabil. Hanya saja, fakta ini jarang dijelaskan secara utuh dan terbuka.
Pemerintah lebih sering membangun narasi bahwa negara masih memiliki kendali penuh terhadap kurs. Padahal dalam kenyataannya, bahkan negara dengan cadangan devisa besar pun tidak sepenuhnya mampu melawan tekanan pasar global jika memilih sistem finansial terbuka. Di titik inilah batas nyata kedaulatan ekonomi negara berkembang mulai terlihat.
Secara formal, Indonesia memang memiliki bank sentral independen. Namun dalam praktiknya, ruang kebijakan moneter domestik pun semakin ditentukan oleh dinamika eksternal.
Ketika The Fed mengetatkan kebijakan moneter, Bank Indonesia praktis dipaksa ikut menyesuaikan diri. Jika BI tidak menaikkan suku bunga, modal asing keluar dan rupiah tertekan lebih dalam.
Namun jika suku bunga dinaikkan terlalu agresif, ekonomi domestik melambat karena kredit menjadi mahal dan investasi tertahan. Dengan kata lain, kebijakan moneter kita semakin sering bekerja bukan untuk kebutuhan domestik, melainkan untuk menjaga kenyamanan pasar finansial global.
Ekonom Dani Rodrik pada 2011 pernah mengingatkan bahwa globalisasi finansial menciptakan dilema serius bagi negara berkembang: semakin terintegrasi suatu negara ke pasar global, semakin terbatas pula ruang kebijakan nasionalnya.
Negara akhirnya dipaksa menyesuaikan diri terhadap ekspektasi pasar internasional, bahkan ketika kepentingan domestiknya sendiri belum sepenuhnya siap. Dan Indonesia tampaknya menerima kondisi itu tanpa perlawanan intelektual yang berarti.
Obsesi Stabilitas Kurs dan Kemalasan Reformasi Struktural
Karena terlalu sibuk menjaga persepsi pasar, negara akhirnya terjebak pada kebijakan jangka pendek yang berulang. Setiap kali rupiah melemah, respons yang muncul hampir selalu seragam: suku bunga dinaikkan, cadangan devisa digunakan untuk intervensi, lalu pejabat menyampaikan pernyataan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat.
Strategi komunikasi seperti ini memang penting untuk meredam kepanikan pasar. Namun jika dilakukan terus-menerus tanpa pembacaan struktural yang lebih kritis, ia berubah menjadi semacam ritual pengelolaan persepsi.
Kita dibuat percaya bahwa stabilitas kurs hanya soal kepercayaan dan sentimen dan seolah-olah bahwa semuanya masih terkendali. Padahal akar masalah strukturalnya jauh lebih dalam dan tidak disentuh.
Selama ekonomi Indonesia masih bergantung pada impor energi, ekspor komoditas mentah, investasi portofolio asing, dan pembiayaan eksternal jangka pendek, rupiah akan terus rentan terhadap gejolak global.
Tidak ada jumlah retorika optimisme yang mampu mengubah kenyataan tersebut. Sementara, reformasi struktural selalu dipandang jauh lebih sulit dibanding mempertahankan stabilitas simbolik. Kesalahan yang fatal adalah negara lebih memilih mengelola persepsi dibanding menyelesaikan persoalan mendasar.
Dalam konteks ini, pemerintah seharusnya mulai berhenti menjual fantasi bahwa rupiah dapat selalu dijaga stabil di tengah sistem finansial global yang sangat volatil. Yang lebih penting bukan menciptakan ilusi stabilitas nominal, melainkan membangun ketahanan struktural agar ekonomi nasional tidak mudah terguncang setiap kali modal global bergerak.
Karena itu, arah kebijakan ekonomi Indonesia perlu bergeser secara serius. Sedikitnya ada dua yang harus benar-benar dilakukan. Pertama, negara harus mulai mengurangi ketergantungan terhadap arus modal jangka pendek dan memperkuat pembiayaan domestik.
Kedua, Bank Indonesia (BI) harus membangun komunikasi publik yang lebih dewasa dan jujur. Kredibilitas bank sentral tidak seharusnya dibangun di atas ilusi bahwa rupiah bisa selalu stabil, melainkan pada kemampuan mengelola volatilitas tanpa menghancurkan ekonomi domestik.
Sebenarnya, obsesi terhadap stabilitas kurs pun justru berisiko mengorbankan ekonomi domestik itu sendiri. Ketika suku bunga terus dinaikkan demi mempertahankan daya tarik aset rupiah, sektor riil ikut menanggung biaya.
Kredit melambat, investasi tertahan, industri kehilangan momentum ekspansi, dan masyarakat menghadapi tekanan ekonomi yang lebih nyata dibanding sekadar perubahan angka kurs di layar pasar valuta asing. Pada akhirnya, masalah terbesar kita bukan lagi sekadar rupiah yang melemah.
Dan selama ilusi itu terus dipelihara, Indonesia akan terus mengulang siklus yang sama: panik ketika rupiah melemah, lega ketika rupiah menguat sementara. Lalu lupa bahwa fondasi kerentanannya tidak pernah benar-benar diselesaikan.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke [email protected] disertai dengan CV ringkas dan foto diri.