Maruli Simanjuntak Ungkap Strategi Bangun Daerah Terpencil dengan Biaya Lebih Hemat
Moehamad Dheny Permana | 16 Oktober 2026, 11:00 WIBWakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil, Jenderal Maruli Simanjuntak.AKURAT.CO Jenderal Maruli Simanjuntak...
Moehamad Dheny Permana
| 16 Oktober 2026, 11:00 WIB
Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil, Jenderal Maruli Simanjuntak.
AKURAT.CO Jenderal Maruli Simanjuntak berencana mengoptimalkan sistem swakelola untuk mendorong pembangunan di kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi warga.
Rencana itu disampaikan Maruli setelah dilantik sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil.
Menurut Maruli, Badan Nasional Pengelola Perbatasan telah memiliki organisasi yang dapat diperkuat melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Dengan begitu, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan tidak harus selalu bergantung pada anggaran badan tersebut.
Ia menyebut sistem swakelola yang melibatkan masyarakat menjadi salah satu pendekatan yang akan dikembangkan.
Pengalamannya selama dua tahun terakhir sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) menjadi bekal untuk memperluas penerapan sistem tersebut.
“Ya, sebetulnya (sistem swakelola) itu yang sedang saya coba ya, karena kita ini baru pertama memulai, kita sudah dalam dua tahun terakhir ini bersama dengan Presiden,” kata Maruli di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Sistem swakelola sebelumnya diterapkan Maruli dalam pembangunan jembatan perintis melalui Program Jembatan Garuda yang dikerjakan TNI AD.
Pendekatan ini mengandalkan personel TNI AD yang bergotong royong bersama masyarakat setempat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan membuka akses ke daerah terpencil.
Menurut Maruli, metode tersebut juga berpotensi menekan biaya pembangunan hingga di bawah 50 persen dibandingkan rencana anggaran biaya (RAB) konvensional.
“Nilainya sangat rendah. Mungkin (pemangkasan biayanya) di bawah 50 persen. Inilah yang mungkin kita terus akan upgrade di daerah-daerah tersebut,” kata Maruli.
Ia berharap penguatan Badan Pengelola Perbatasan dapat membuat perhatian pemerintah terhadap masyarakat di kawasan perbatasan dan daerah terpencil menjadi lebih terarah.
Selain menjaga wilayah perbatasan, badan tersebut diharapkan turut mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di daerah yang selama ini sulit dijangkau.
“Badannya kan sudah ada, badan nasionalnya. Kenapa enggak diefektifkan sekalian? Karena tidak semua orang mungkin sampai di perbatasan-perbatasan itu,” paparnya.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari Ini 16 Oktober 2026: Ada Peluang Cuan dan Kabar Baik!