Legislator minta kebijakan potongan aplikator dikawal ketat - ANTARA News Jawa Timur

Regulasi yang baik harus diikuti pengawasan yang tegas. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada mekanisme penanganan dan sanksi sesuai ketentuan. Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (...

October 11, 2026

Regulasi yang baik harus diikuti pengawasan yang tegas. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada mekanisme penanganan dan sanksi sesuai ketentuan.

Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur R. Harisandi Savari meminta pengawasan ketat terhadap kebijakan pembatasan potongan aplikator transportasi daring maksimal 8 persen agar benar-benar meningkatkan pendapatan bersih pengemudi ojek online (ojol).

“Penurunan potongan aplikator dari sebelumnya maksimal 20 persen menjadi maksimal 8 persen merupakan langkah positif. Tetapi yang paling penting adalah memastikan kebijakan ini benar-benar dilaksanakan dan berdampak langsung terhadap pendapatan bersih para pengemudi ojol,” kata Harisandi, di Surabaya, Minggu.

Anggota Komisi D DPRD Jatim itu menilai pengawasan diperlukan untuk memastikan perusahaan penyedia aplikasi menjalankan ketentuan secara transparan, termasuk dalam menjelaskan komponen potongan, skema insentif, biaya layanan, dan perhitungan pendapatan pengemudi.

Menurut dia, perubahan batas potongan tidak boleh diikuti munculnya komponen biaya lain yang justru mengurangi penghasilan pengemudi.

“Jangan sampai potongannya memang disebut 8 persen, tetapi kemudian muncul komponen biaya lain yang membuat penghasilan pengemudi tetap tergerus. Pemerintah harus memastikan tidak ada mekanisme yang justru mengakali semangat regulasi ini,” ujar legislator asal Sumenep itu.

Harisandi mengatakan kesejahteraan pengemudi ojol tidak cukup diukur dari persentase potongan aplikator.

Pemerintah juga perlu memperhatikan pendapatan bersih setelah dikurangi biaya operasional, seperti bahan bakar, perawatan kendaraan, dan kebutuhan kerja sehari-hari.

Ia menegaskan perlindungan pengemudi perlu berjalan beriringan dengan keberlanjutan usaha perusahaan aplikator.

Pengemudi memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat sekaligus mendukung perkembangan ekonomi digital.

“Regulasi yang baik harus diikuti pengawasan yang tegas. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada mekanisme penanganan dan sanksi sesuai ketentuan,” katanya.

Harisandi berharap penerapan kebijakan tersebut dapat menciptakan ekosistem transportasi digital yang transparan dan adil, sekaligus memberikan kepastian perlindungan bagi pengemudi dan pengguna jasa.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.