KPU Surakarta Akui Verifikasi Ijazah Gibran saat Pilkada Tidak Sampai ke Singapura, Cuma Kemendikbud
Berita Nasional Kamis, 8 Oktober 2026 - 00:01 WI...
Kamis, 8 Oktober 2026 - 00:01 WIB
Solo, VIVA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta, Jawa Tengah menegaskan proses verifikasi syarat bakal calon wali kota pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 telah sesuai prosedur.
Baca Juga
“Waktu pencalonan Pilkada 2020, kami sudah melakukan langkah-langkah yang sudah sesuai dengan prosedur," kata Ketua KPU Kota Surakarta Yustinus Arya Artheswara di Solo, Rabu.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Dalam proses verifikasi, KPU juga sudah melakukan terhadap berkas setiap calon peserta yang akan mendaftar untuk mengikuti Pilkada Surakarta 2020.
Baca Juga
Dalam Pilkada 2020, Gibran Rakabuming pada saat itu mencalonkan diri sebagai Calon Wali Kota Surakarta.
“Pada waktu itu ada dua calon. Kami juga sudah melakukan verifikasi terkait untuk ijazah Pak Gibran,” katanya.
Baca Juga
Pada saat itu, kata dia, verifikasi secara faktual dilakukan melalui Bakorwil VII.
Meski demikian, menurut dia, verifikasi tidak dilakukan sampai ke Singapura tempat Gibran menempuh pendidikan.
Ia menjelaskan ijazah dari luar negeri hanya perlu diverifikasi kepada kementerian terkait, termasuk juga pada ijazah Gibran Rakabuming yang pada saat itu mengikuti proses Pilkada Surakarta 2020.
Dengan verifikasi tersebut, kata dia, syarat pencalonan Gibran sudah dianggap sah.
“Itu bisa dengan surat keterangan tersebut. Jadi kami berdasarkan surat keterangan itu melakukan itu yang mengeluarkan dari Kemendikbud. Kemudian kami verifikasinya ke Bakorwil Wilayah VII di Solo,” katanya.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Sebelumnya, MK menyatakan gugatan terkait keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat menjadi calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024 tidak dapat diterima.
MK juga menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu. (Ant)
9 Hakim MK Dilaporkan ke MKMK Terkait Perkara Ijazah Gibran
Sembilan hakim MK dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim terkait dengan perkara ijazah Gibran
VIVA.co.id
8 Oktober 2026