Kerja kolaboratif normalisasi sungai di Kota Padang
Kolaborasi Pemerintah Kota Padang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Kementerian Pekerjaan Umum, terus diperkuat untuk mempercepat penanganan sungai yang terdampak bencana hidrometeorologi. Langkah terseb...
Kolaborasi Pemerintah Kota Padang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Kementerian Pekerjaan Umum, terus diperkuat untuk mempercepat penanganan sungai yang terdampak bencana hidrometeorologi. Langkah tersebut diarahkan untuk memperlancar aliran sungai, mengurangi risiko banjir berulang, serta melindungi masyarakat dan kawasan produktif di sekitarnya.
Pemkot Padang memfokuskan perannya pada penyelarasan data kerusakan, kebutuhan masyarakat, dan dokumen perencanaan pascabencana. Sementara itu, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, selaku balai pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, menyiapkan pekerjaan pengendalian sungai sesuai kewenangannya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga terlibat dalam penanganan awal pada sejumlah titik.
Pelaksana Tugas Kepala BWS Sumatera V Padang Reski Wahyudi mengatakan penanganan disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan di setiap sungai terdampak.
“Untuk Sungai Guo akan dilakukan pembangunan check dam. Kemudian untuk Sungai Marangsi dilakukan normalisasi dan pembangunan kolam retensi. Sedangkan untuk Sungai Kuranji disiapkan pembangunan check dam dan tanggul sungai,” kata Reski saat diwawancarai, Kamis (20/8/2026).
Di Sungai Kuranji, pembangunan pengendali banjir telah memasuki tahap lelang. BWS Sumatera V Padang menyiapkan satu unit bangunan pengendali sedimen atau check dam serta tanggul sungai sepanjang dua kilometer untuk mengurangi gerusan pada badan jalan, kawasan perumahan, dan fasilitas umum di sekitar aliran sungai.
Untuk Sungai Guo, penanganan diarahkan melalui normalisasi atau penataan kembali alur sungai dan pembangunan check dam. Penanganan awal saat ini dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat, sebelum pekerjaan lanjutan disiapkan BWS Sumatera V Padang.
Penguatan Sungai Guo menjadi mendesak setelah banjir pada 3 Agustus 2026 menyebabkan tanggul jebol dan menggenangi sekitar 30 hektare sawah yang sebelumnya telah direhabilitasi Kementerian Pertanian. Penanganan sungai diharapkan dapat melindungi kembali lahan produktif sekaligus menjaga keberlanjutan mata pencaharian petani.
Di Sungai Marangsi, Pemkot Padang telah mengajukan penyesuaian Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna), Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk), Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renaksi), serta Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Penyelarasan dokumen tersebut diperlukan karena penanganan Sungai Marangsi membutuhkan dukungan anggaran dan perencanaan lintas instansi.
BWS Sumatera V Padang menyiapkan normalisasi Sungai Marangsi sepanjang 2,3 kilometer serta pembangunan dua kolam retensi untuk menampung sementara limpasan air. Pekerjaan itu diharapkan memperbaiki aliran sungai dan mengurangi risiko genangan di kawasan perkotaan yang sebelumnya berdampak pada Kantor Wali Kota, rumah sakit, dan permukiman warga.
Koordinator Wilayah Sumatera Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Brigjen Pol. Yopie Indra Prasetya Sepang mengatakan penanganan sungai menjadi bagian penting dalam pemulihan Kota Padang karena berkaitan langsung dengan perlindungan masyarakat dan aktivitas warga.
“Yang kita harapkan tentunya penanganan ini bisa memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama dalam mengurangi risiko banjir dan memastikan kawasan yang terdampak dapat kembali aman,” kata Yopie.