Kepala BGN Datangi Kantor Luhut, Bahas Perbaikan & Fokus MBG
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta perbaikan menyeluruh tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan membe...
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta perbaikan menyeluruh tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan Luhut setelah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono untuk membahas evaluasi dan penguatan sistem tata kelola gizi nasional.
Menurut Luhut, program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu harus dijalankan berdasarkan data yang akurat, pengawasan yang ketat, serta evaluasi berkelanjutan agar berbagai potensi masalah dapat segera diperbaiki.
"Satu hal yang ingin saya garis bawahi adalah setiap keputusan strategis harus berlandaskan pada data yang akurat, pengawasan ketat, dan keberanian melakukan koreksi jika ada kekeliruan," kata Luhut dalam keterangannya, Kamis (20/8/2026).
Fokus ke Daerah 3T dan Kantong Stunting
Salah satu sorotan utama DEN adalah penentuan lokasi pembangunan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan MBG.
Luhut menilai pembangunan SPPG harus lebih difokuskan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama daerah dengan angka stunting dan kerentanan pangan yang tinggi.
Saat ini, sekitar 1.700 SPPG diprioritaskan untuk dibangun di wilayah seperti Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, penentuan lokasi tidak boleh lagi hanya mempertimbangkan kemudahan operasional atau faktor bisnis, melainkan harus mengacu pada kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.
"Pembangunan SPPG tidak boleh lagi sekadar mengikuti kemudahan berbisnis atau mencari lokasi yang gampang. Negara harus hadir lebih dulu di tempat yang paling sulit dan paling membutuhkan," ujar Luhut.
Ia menegaskan, penentuan lokasi harus berbasis indikator yang terukur, seperti tingkat stunting, kerawanan pangan, hingga tantangan geografis di masing-masing daerah.
Selain lokasi, Luhut juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas dan higienitas makanan yang disalurkan melalui program MBG.
Ia mengapresiasi langkah BGN yang menutup sekitar 1.300 SPPG karena dinilai belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
Menurut Luhut, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan kualitas makanan yang diterima anak-anak Indonesia benar-benar sesuai standar.
"Penindakan ini merupakan wujud pengawasan ketat demi menjaga kualitas gizi anak-anak Indonesia mulai dari proses yang paling mendasar," katanya.
DEN Dorong Digitalisasi Pengawasan MBG
Untuk memperkuat tata kelola program, DEN juga menyatakan siap mendukung BGN melalui berbagai rekomendasi strategis, termasuk percepatan digitalisasi sistem pengawasan.
Luhut mengatakan integrasi sistem digital akan memungkinkan pemerintah memantau rantai pasok, kualitas makanan, hingga kinerja setiap SPPG secara real time dan lebih transparan.
Dengan sistem yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih efektif sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan di lapangan.
"Karena untuk kualitas gizi masa depan anak-anak Indonesia, tidak boleh main-main. Setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan menjadi asupan bergizi dan menyehatkan bagi generasi penerus bangsa," ujar Luhut.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus menekan angka stunting di berbagai daerah. Dengan evaluasi dan perbaikan tata kelola yang terus dilakukan, pemerintah berharap manfaat program tersebut dapat dirasakan secara lebih luas dan tepat sasaran.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]