Kemenkum Babel hadiri Forum Nasional Pembangunan Hukum 2026 - ANTARA News Bangka Belitung
Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menghadiri Forum Nasional Pembangunan Hukum Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Hukum di Graha...
Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menghadiri Forum Nasional Pembangunan Hukum Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Hukum di Graha Pengayoman, Kamis (15/10/2026).
Forum tahun ini mengangkat tema “Orkestrasi Transformasi Tata Kelola Peraturan Perundang-undangan di Era Digital: Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan Berbasis Bukti, Adaptif, dan Berdampak” sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan hukum nasional yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman.
Johan Manurung hadir secara langsung bersama Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Ismail, sementara jajaran Tim Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Babel mengikuti kegiatan secara daring.
Kegiatan diawali dengan sambutan Menteri Hukum yang sekaligus menyampaikan berbagai isu strategis pembangunan hukum nasional. Forum kemudian dilanjutkan dengan pemberian sejumlah penghargaan, meliputi Anugerah Legislasi Daerah, Predikat Istimewa Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026, serta penghargaan atas kinerja terbaik anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional tingkat nasional.
Sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga turut menyampaikan pandangan strategis dalam forum tersebut, antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Salah satu agenda penting dalam kegiatan ini adalah penetapan dan pengundangan deregulasi Peraturan Menteri Hukum, penandatanganan komitmen pelaksanaan Agenda Aksi Nasional Pembangunan Hukum mengenai transformasi tata kelola peraturan perundang-undangan, serta penandatanganan Surat Keputusan Bersama MAHKUMJAKPOLIMIPAS.
Agenda tersebut melibatkan sejumlah pimpinan lembaga dan kementerian, di antaranya Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Jaksa Agung, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta pejabat terkait lainnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa transformasi tata kelola peraturan perundang-undangan perlu diarahkan pada regulasi yang semakin sederhana, adaptif, dan mampu memberikan dampak nyata.
“Transformasi regulasi tidak cukup hanya dilakukan melalui penyederhanaan aturan, tetapi juga harus memastikan setiap regulasi disusun berdasarkan kebutuhan nyata, didukung data dan bukti yang memadai, serta mampu menjawab perkembangan masyarakat. Regulasi yang baik harus memberikan kepastian sekaligus manfaat,” ujar Johan.
Johan menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan hukum memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Kanwil Kemenkum Babel siap mendukung agenda transformasi tata kelola peraturan perundang-undangan melalui penguatan harmonisasi, pembinaan hukum, dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Sinergi pusat dan daerah menjadi penting agar kebijakan hukum nasional dapat diterapkan secara konsisten dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.
Menurut Johan, pemanfaatan teknologi dan pendekatan berbasis bukti juga perlu terus diperkuat dalam proses pembentukan regulasi agar kebijakan yang dihasilkan semakin tepat sasaran, terukur, dan responsif terhadap perubahan.
Pewarta: Pers Rilis
Uploader : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.