Kemenhut: Penerbitan kredit karbon dukung pembangunan berkelanjutan - ANTARA News Kalimantan Selatan
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menilai penerbitan kredit karbon kehutanan berdasarkan regulasi baru pasar karbon nasional merupakan langkah penting dalam mendukung agenda perubahan iklim da...
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menilai penerbitan kredit karbon kehutanan berdasarkan regulasi baru pasar karbon nasional merupakan langkah penting dalam mendukung agenda perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan Indonesia.
“Tonggak penting ini tidak hanya mendukung pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, tetapi juga memastikan bahwa pendanaan iklim memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian hutan dan lahan gambut Indonesia bagi generasi sekarang maupun mendatang,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Laksmi Wijayanti dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Adapun implementasi regulasi terbaru pasar karbon Indonesia menandai tonggak penting dalam pengembangan pasar karbon berintegritas tinggi serta memungkinkan diterbitkannya kredit karbon kehutanan pertama berdasarkan standar Verra.
Baca juga: Menhut: Perdagangan karbon perkuat perlindungan hutan
Verra adalah organisasi nirlaba global yang berfokus pada upaya mengatasi berbagai tantangan lingkungan dan sosial melalui pengembangan standar dan perangkat yang kredibel untuk mendukung aksi iklim dan pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, Verra tengah mempersiapkan penerbitan kredit karbon untuk tiga proyek kehutanan di Indonesia yang telah memenuhi seluruh persyaratan regulasi dan memperoleh persetujuan sesuai kerangka pasar karbon nasional Indonesia.
Tiga proyek tersebut adalah Sumatera Merang Peatland Project (ID 1899), Katingan Peatland Restoration and Conservation Project (ID 1477), dan The Mayas Project (ID 3591).
Secara keseluruhan, ketiga proyek tersebut diperkirakan menghasilkan pengurangan dan penyerapan emisi (ERRs) sebesar 31.659.185 ton setara CO2 (tCO2e) selama periode verifikasi masing-masing proyek.
Seluruh proyek kehutanan wajib terdaftar dan memperoleh persetujuan dari Kemenhut guna memastikan keselarasan dengan sistem akuntansi karbon nasional serta komitmen penurunan emisi Indonesia.
Baca juga: Menhut: Perhutanan sosial dan hutan adat bisa ikut perdagangan karbon
Setelah memperoleh persetujuan tersebut, Verra dapat menyelesaikan tahapan akhir penerbitan kredit karbon. Melalui koordinasi yang erat dengan Kemenhut, Verra telah menyelaraskan proses validasi proyek dan penerbitan kredit karbon dengan tata kelola karbon nasional Indonesia.
Indonesia juga akan mencatat seluruh kredit karbon yang diterbitkan untuk ketiga proyek tersebut melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) untuk keperluan pelaporan nasional.
Untuk mendukung proses tersebut, Verra bersama Kemenhut dan kementerian/lembaga terkait tengah mengembangkan konektivitas data melalui Application Programming Interface (API) antara Verra Registry, SRUK, dan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon), sehingga memungkinkan ketertelusuran (traceability) secara menyeluruh dengan memanfaatkan teknologi blockchain.
Laksmi mengatakan, tonggak penting ini mencerminkan komitmen bersama untuk mengoptimalkan potensi solusi berbasis alam (Nature-based Solutions/NbS) Indonesia yang sangat besar.
Selain itu, Verra dan Kemenhut juga telah sepakat untuk mempercepat sertifikasi proyek-proyek NbS dari Indonesia guna mengoptimalkan potensi karbon Indonesia yang memiliki signifikansi global.
Baca juga: Wamenhut sebut program perhutanan sosial sedang diusulkan jadi PSN
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenhut: Penerbitan kredit karbon dukung pembangunan berkelanjutan
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.