Kemendes PDT mulai verifikasi kerusakan desa terdampak gempa NTT

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mulai memverifikasi tingkat kerusakan desa terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu ANTARA News jateng peristiwa ...

September 2, 2026

Kemendes PDT mulai verifikasi kerusakan desa terdampak gempa NTT

Rabu, 2 September 2026 21:05 WIB

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (ANTARA/HO-Kemendes PDT)

Semarang (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mulai memverifikasi tingkat kerusakan desa terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu.

"Tim Kemendes sudah turun untuk memetakan, melihat mana yang kondisi rusak ringan, rusak sedang, rusak berat," kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam siaran pers di Semarang, Rabu.

Ia mengatakan dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait.

Ia menilai koordinasi yang sangat konstruktif penting untuk memetakan pembagian tanggung jawab antarkementerian dan lembaga

Terkait dengan anggaran yang disiapkan untuk pemulihan pascabencana NTT, menteri belum dapat memastikan.

"Untuk NTT tentu kami data dulu dengan cermat sehingga tidak ada salah penempatan atau salah hitung. Nah ini tim sedang bekerja," katanya.

Selain pendataan untuk NTT, kata dia, kementerian juga masih menyelesaikan pemulihan untuk pascabencana Sumatera dan Aceh.

"Seperti di Sumut, Aceh, itu kita akan membenahi fasilitas yang ada di desa. Intinya fasilitas desa yang memang jadi ranahnya Kemendes, itu akan kita rehab dan lain sebagainya," katanya.

Ia menyebut pendataan untuk Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat akan dieksekusi setelah dananya turun

Ia menambahkan usulan anggaran tahap satu sebesar Rp58 miliar untuk wilayah Sumatra Utara dan Aceh telah disetujui dan siap direalisasikan.

Baca juga: FWD Insurance berkomitmen tingkatkan literasi dan inklusi keuangan warga Semarang

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.