Kemendagri: KPBU menjadi alternatif pembiayaan strategis Kabupaten Batang

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi alternatif pembiayaan yang strategis bagi Kabupaten Batang, Jawa ANTARA News jateng peristiwa ...

July 28, 2026

Kemendagri: KPBU menjadi alternatif pembiayaan strategis Kabupaten Batang

Selasa, 28 Juli 2026 08:36 WIB

Kemendagri bersama Pemkab Batang menggelar sosialisasi pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) program pemasangan PJU di Gedung DPRD Kabupaten Batang, Jateng, Senin (27/7/2026). (ANTARA/HO-Humas Pemkab Batang)

Batang, Jateng (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi alternatif pembiayaan yang strategis bagi Kabupaten Batang, Jawa Tengah, di tengah kondisi fiskal yang terbatas.

Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Teguh Narutomo di Batang, Senin (27/7), mengatakan bahwa berbagai daerah saat ini tengah menghadapi tekanan fiskal akibat pengalihan Transfer Ke Daerah (TKD) dan keterbatasan ruang fiskal.

"Kondisi ini tentunya menuntut pemerintah daerah untuk mulai berpikir kreatif dalam mencari sumber pembiayaan di luar APBD," katanya.

Menurut dia, dengan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha ini, proyek-proyek infrastruktur prioritas tetap dapat direalisasikan tanpa harus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara penuh di awal pelaksanaan.

Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Batang yang dinilai berani mengimplementasikan skema KPBU untuk proyek penerangan jalan atau yang dikenal dengan Program Batang Terang.

Inisiatif ini, kata dia, tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat tetapi juga menjaga kesehatan fiskal daerah dengan tidak menguras kas APBD secara sekaligus.

Dalam skema KPBU, pemerintah tidak perlu menyediakan seluruh anggaran pembangunan di awal proyek. Badan usaha lah yang bertindak sebagai penyedia pendanaan, sementara pemerintah melakukan pembayaran secara bertahap sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama.

Pendekatan ini dinilai mampu menjawab amanat pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tanpa harus menunggu kondisi fiskal pulih.

"Program ini istilahnya 'everybody happy'. Masyarakat mendapatkan manfaat infrastruktur lebih cepat, pemerintah daerah terbantu karena tekanan fiskalnya bisa diatasi melalui skema KPBU, dan badan usaha mendapat kepastian pengembalian investasi yang dijamin PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)," katanya.

Saat ini, proyek KPBU Batang telah memasuki tahap transaksi, yakni proses lelang untuk menetapkan badan usaha yang akan menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Proses ini menjadi penentu utama keberlanjutan proyek dalam jangka menengah.

Menanggapi kekhawatiran akan timbulnya beban APBD selama masa kerja sama yang direncanakan berlangsung hingga 10 tahun, Teguh menegaskan bahwa mekanisme pembayaran telah dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah secara bertahap.

Baca juga: Batang kawal distribusi dan edukasi MBG bagi Kelompok 3B

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.