Kasatgas PRR Tito turunkan tim pendamping
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi di Kabupaten Nias, Sumatera Utara, dengan menurunkan tim pendamping dari Ke...
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi di Kabupaten Nias, Sumatera Utara, dengan menurunkan tim pendamping dari Kementerian Dalam Negeri. Pendampingan diarahkan untuk menyelesaikan hambatan administrasi agar tambahan Transfer ke Daerah (TKD) segera digunakan bagi pemulihan akses, permukiman, dan infrastruktur dasar masyarakat.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tim Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah akan diterjunkan langsung ke Nias. “Saya akan turunkan tim Dirjen Keuda dan Dirjen Bangda untuk membantu agar anggaran tambahan jangan stagnan,” kata Tito.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada Selasa (18/8/2026) yang dipimpin Kepala Tim Monev Sumatera Utara Brigjen TNI Fadjar Tjahjono, kerugian akibat bencana di Kabupaten Nias diperkirakan mencapai Rp93,61 miliar, sedangkan kebutuhan pemulihan dalam dokumen R3P tercatat sekitar Rp101,16 miliar. Dukungan yang tersedia terdiri atas bantuan Presiden Rp4 miliar, tambahan TKD sekitar Rp50 miliar, serta bantuan stimulan Kementerian Sosial Rp163,5 juta.
Namun, pemanfaatan tambahan transfer ke daerah (TKD) belum memasuki tahap pelaksanaan fisik. Pergeseran APBD baru disahkan pada pertengahan Juli, sedangkan Peraturan Kepala Daerah yang menjadi dasar penggunaan anggaran belum diterbitkan. Dokumen administrasi kebencanaan dan pertanggungjawaban hibah rehabilitasi-rekonstruksi sebelumnya juga perlu segera diselesaikan agar akses terhadap dukungan BNPB dapat kembali dibuka.
Percepatan administrasi menjadi mendesak karena kerusakan jalan dan longsor telah mengganggu konektivitas di Kecamatan Idanogawo, Sogaeadu, Hiliduho, dan Botomuzoi. Di Desa Saitagaramba, Ruas Sogaeadu–Somolo-molo nyaris terputus setelah bahu jalan amblas ke jurang dan hanya menyisakan permukaan berkerikil yang rawan kecelakaan.
Kerusakan jalan nasional juga membatasi pengangkutan BBM hingga lima ton, jauh di bawah kebutuhan pasokan yang dilaporkan mencapai 36 ton. Kondisi tersebut berisiko menghambat distribusi energi dan memicu gangguan layanan listrik di wilayah Nias Selatan apabila penanganan jalur tidak segera dilakukan.
Sebanyak 17 desa juga dilaporkan belum dapat diakses kendaraan roda empat. Dari kebutuhan sekitar 50 jembatan, sebanyak 13 unit telah dibangun Kodim. Pada sektor permukiman, terdapat 12 rumah terdampak, terdiri atas lima rusak berat, lima rusak sedang, dan dua rusak ringan. Permukiman di sepanjang Jalan Nikhu Gara, Desa Saiwahili Hiliadulo, turut menghadapi ancaman pergerakan tanah aktif.
Bupati Nias berkomitmen mempercepat penyelesaian dokumen yang dibutuhkan, menempatkan BPBD sebagai pengendali koordinasi, serta memastikan organisasi perangkat daerah teknis aktif menindaklanjuti program sesuai kewenangannya. Pemerintah daerah juga akan berkoordinasi langsung dengan BNPB untuk menyelesaikan persyaratan administrasi dan memulihkan jalur pendanaan kebencanaan.
Satgas PRR mendorong BNPB menurunkan tim asistensi langsung. Koordinasi juga akan diperkuat dengan BPJN Sumatera Utara untuk penanganan darurat jalan nasional serta dengan TNI guna menambah dukungan jembatan darurat bagi desa yang masih terisolasi.