Ini total realisasi tambahan TKD bencana Aceh - ANTARA News Aceh
Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh melaporkan realisasi tambahan dana transfer ke daerah (TKD) untuk penanganan bencana Aceh sudah mencapai Rp457,08 miliar atau 27,67 persen baik yang dikelola pemerintah pro...
Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh melaporkan realisasi tambahan dana transfer ke daerah (TKD) untuk penanganan bencana Aceh sudah mencapai Rp457,08 miliar atau 27,67 persen baik yang dikelola pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
"Hingga update 28 September, realisasi tambahan TKD Aceh mencapai Rp457,08 miliar atau 27,67 persen dari total alokasi Rp1,652 triliun," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Senin.
Dengan serapan tersebut, masih terdapat sekitar Rp1,195 triliun anggaran tambahan TKD dalam tahap pelaksanaan di lapangan menuju penyelesaian akhir pekerjaan.
Dirinya merincikan, berdasarkan data TV monitor pelaksanaan pengendalian kegiatan (P2K) Pemerintah Aceh, realisasi tambahan TKD yang dikelola Pemerintah Aceh untuk penanggulangan bencana mencapai Rp239,46 miliar atau 29,03 persen dari alokasi Rp824,82 miliar.
Sementara realisasi tambahan TKD kabupaten/kota mencapai Rp217,62 miliar atau 26,31 persen dari alokasi Rp827,26 miliar.
Di tingkat provinsi, sejumlah perangkat daerah mencatat realisasi relatif tinggi. Dinas Tenaga Kerja mencapai 84 persen, BPKA 65,5 persen, dan Dinas Pangan 66 persen.
Namun, masih terdapat realisasi rendah, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan baru 8,7 persen, Dinas Perumahan dan Permukiman 13 persen, Badan Penanggulangan Bencana Aceh 11,3 persen, dan Dinas Sosial 18,2 persen.
"Pada tingkat kabupaten/kota, Aceh Selatan mencatat realisasi tertinggi sebesar 65,3 persen, disusul Gayo Lues 57,6 persen dan Aceh Jaya 32,9 persen. Realisasi terendah Nagan Raya 2,7 persen, Sabang 6 persen, dan Subulussalam 10,6 persen," ujar Nurlis.
Ia menegaskan, percepatan realisasi menjadi perhatian Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), terutama karena tambahan TKD tersebut diarahkan untuk mendukung penanganan dampak dan kebutuhan daerah menghadapi bencana hidrometeorologi.
“Jangan sampai anggaran tersedia, tetapi manfaatnya terlambat dirasakan masyarakat, terutama ketika masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah,” katanya.
Menurutnya, dalam situasi kebencanaan, kecepatan merupakan bagian penting dari pelayanan pemerintah. Tetapi, tetap harus dilakukan dengan perencanaan dan tata kelola yang baik.
“Kita ingin cepat, tetapi bukan berarti boleh tergesa-gesa tanpa perencanaan. Kita ingin anggaran bergerak, tetapi tetap tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Pemerintah Aceh, lanjut Nurlis, akan terus melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan tambahan TKD untuk penanggulangan bencana hidrometeorologi.
Sebab, kata dia, dalam menghadapi risiko bencana, masyarakat tidak membutuhkan anggaran yang sekedar tercatat, melainkan eksekusinya di lapangan.
“Masyarakat membutuhkan pemerintah yang hadir. Dan kehadiran itu harus terlihat dalam kerja nyata," demikian Nurlis Effendi.
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor : M Ifdhal
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.