Indonesia ajak anggota APEC bergabung dalam World Mangrove Center
Jakarta (ANTARA) - Indonesia mengajak negara-negara yang tergabung dalam Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) untuk memperkuat kolaborasi dalam konservasi mangrove melalui World Mangrove Center (WMC).Hal ters...
Jakarta (ANTARA) - Indonesia mengajak negara-negara yang tergabung dalam Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) untuk memperkuat kolaborasi dalam konservasi mangrove melalui World Mangrove Center (WMC).
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Laksmi Wijayanti mewakili Indonesia pada 2026 APEC Ministerial Meeting on Forestry di Shenzhen, China, awal pekan ini.
Laksmi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan WMC merupakan pusat kolaborasi global yang mempertemukan pemerintah, lembaga penelitian, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan para pemangku kepentingan dalam mendorong pengelolaan mangrove yang berkelanjutan.
“WMC bukan hanya milik Indonesia, tetapi menjadi platform bersama untuk memperkuat riset, inovasi, pertukaran pengetahuan, serta mobilisasi sumber daya bagi konservasi dan restorasi mangrove dunia,” ujar Laksmi.
Indonesia juga mengundang seluruh anggota APEC untuk bergabung dalam WMC guna memperkuat jejaring penelitian dan meningkatkan kapasitas teknis.
Lebih lanjut, mengembangkan solusi berbasis alam (nature-based solutions), serta mempercepat upaya bersama menghadapi perubahan iklim dan kehilangan keanekaragaman hayati, serta menjaga ketahanan kawasan pesisir.
Ia mengatakan, inisiasi tersebut merupakan bagian dari arah kebijakan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, yang mendorong Indonesia tampil semakin aktif dalam forum-forum internasional untuk memperkuat tata kelola kehutanan serta pembangunan ekonomi hijau.
Sementara itu, dalam forum 2026 APEC Ministerial Meeting on Forestry dengan tema "Building a Green Asia-Pacific for Shared Ecological Well-being", Laksmi menegaskan bahwa Indonesia telah memiliki fondasi yang kuat melalui Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
Sistem ini telah diakui secara internasional sebagai instrumen yang mampu menjamin legalitas hasil hutan, meningkatkan kepercayaan pasar, serta memfasilitasi perdagangan kayu yang berkelanjutan.
“SVLK menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan sekadar komitmen lingkungan, tetapi juga menjadi fondasi bagi perdagangan yang kredibel dan rantai pasok hijau yang dipercaya dunia,” ujar Laksmi.
Namun, ia menilai, penegakan hukum saja tidak cukup untuk mengatasi pembalakan liar. Indonesia mendorong perubahan pendekatan dengan memperkuat pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sebagai sumber ekonomi masyarakat sekitar hutan.
“Dengan menciptakan nilai ekonomi dari hutan yang tetap lestari, masyarakat memiliki insentif yang lebih besar untuk menjaga hutan dibandingkan menebangnya. Inilah transformasi yang perlu kita bangun bersama di kawasan Asia-Pasifik,” katanya.
Indonesia juga mengajak APEC memperkuat kerja sama dalam meningkatkan akses pasar, interoperabilitas sistem ketertelusuran (traceability), mengurangi hambatan teknis perdagangan, serta mendorong investasi hijau bagi pengembangan rantai nilai HHBK di kawasan Asia-Pasifik.
Baca juga: Khofifah: Jatim siap dukung Indonesia pimpin konservasi mangrove
Baca juga: Peringati Hari Mangrove, KLH dan ANTAM menanam 5.000 bibit mangrove
Baca juga: Indonesia dorong pengembangan WMC dalam forum AWG-FM Kamboja
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.